Ini Dia Foto Pertemuan Timses Jokowi-JK dan Petinggi Polri
Minggu, 8 Juni 2014 22:27 WIB


Foto pertemuan tim sukses pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan petinggi Polri berinisial BG di Restoran Sate Khas Senayan, Menteng, Jakarta Pusat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua FSP BUMN Bersatu, Arif Poyuono, memergoki pertemuan tim sukses pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan petinggi Polri berinisial BG di Restoran Sate Khas Senayan, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula salah satu tim sukses Jokowi-JK yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan. Tidak hanya itu, dalam pertemuan, ada pula mantan Kapolres Jakarta Utara dan seorang taipan yang diduga pengusaha.

Pertemuan tersebut, kata Arif, sekitar pukul 22.00 WIB. Arif juga mengaku sempat mengambil gambar adanya pertemuan rahasia tersebut. "Saya sempat ambil fotonya, Trimedya lagi bisik-bisik sama BG," ujar Arif.

Dalam foto pertama yang diberikan Arif, terlihat Trimedya mengenakan kemeja berwarna putih. Sementara, petinggi Polri berinisial BG tersebut memakai baju batik berwarna coklat. Tampak suasana sekeliling restoran tersebut tidak terlalu ramai. Terlihat sejumlah makanan tersaji di atas meja mereka.

Sementara pada foto kedua, tampak Trimedya tengah beranjak dari tempat duduknya. Sedangkan petinggi Polri BG terlihat masih berbicara dengan rekan lain yang berlawanan arah dengannya di kursi seberang.
Terkait temuan ini, Ketua FSP BUMN Bersatu, Arif Poyuono, bakal melapor kepada Kapolri Jenderal Pol Sutarman pada Senin(9/6/2014) besok. "Besok, Senin saya akan lapor ke Kapolri mengenai pertemuan tersebut. Saya juga akan kasih fotonya," kata Arif kepada Tribunnews.com, Minggu(8/6/2014) malam.
http://www.tribunnews.com/pemilu-201...petinggi-polri

Polri Pastikan Tak Ada Pengerahan Pasukan Memihak Salah Satu Capres
Jumat, 6 Juni 2014 | 20:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie menegaskan, Kepolisian RI akan selalu bersikap netral selama pelaksanaan pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Polri dilarang masuk ke dalam ranah praktik politik praktis, terlebih berpihak terhadap salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Secara institusi sampai ke polsek, itu tidak ada yang boleh berpihak. Semuanya netral karena tugas Polri itu hanya mengamankan jalannya pemilu sebagai mekanisme politik lima tahunan," kata Ronny di Mabes Polri, Jumat (6/5/2014).

Ronny memastikan tidak ada instruksi ke jajaran di bawah Polri untuk menggalang dukungan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan capres dan cawapres yang akan bertarung pada kontestasi Pilpres 2014. Instruksi yang diberikan adalah untuk tetap netral melaksanakan pengamanan kepada semua calon secara proposional dan profesional sesuai dengan undang-undang.

Ia mengimbau kepada masyarakat apabila mengetahui ada oknum kepolisian yang melakukan pendataan maupun mengajak agar memilih calon tertentu untuk dapat segera melaporkannya kepada Polri. Menurutnya, ada sanksi tegas yang akan dijatuhkan kepada anggota yang tidak dapat menjalankan instruksi yakni agar Polri netral selama pemilu.

"Apabila ada pelanggaran, berarti Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri, termasuk disiplin. Apabila dia (melakukan tindakan) pidana, maka UU Pemilu atau UU lain yang diterapkan," katanya.
http://nasional.kompas.com/read/2014...ah.Satu.Capres

Senin, 02 Juni 2014 , 13:38:00
Presiden Marah TNI-Polri Digoda Dukung Capres Tertentu


Presiden SBY

JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak memeroleh informasi tentang sejumlah pihak yang berusaha menggoda netralitas dari anggota TNI-Polri aktif, jelang pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli.

Oleh karena itu, SBY mmeminta TNI-Polri tetap memegang teguh instruksinya agar bersikap netral. Hal ini disampaikan Presiden saat mengumpulkan jajaran TNI-Polri untuk pembekalan jelang Pilpres di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, (2/6).

"Informasi yang telah dikonfirmasikan mengatakan, ada pihak yang menarik perwira tinggi untuk berpihak pada yang didukungnya. Bahkan ditambahkan, tidak perlu mendengar presiden kalian (SBY), itu kapal karam, mau tenggelam, berhenti, mau selesai deh. Lebih baik cari kapal yang mau berlayar dan matahari terbit," ujarnya.

"Sepertinya itu adalah ajakan semata, tetapi sebenarnya mengajari perwira untuk menabrak satya marga dan sumpah prajurit," ungkap SBY dengan nada cukup tinggi.

Presiden menyesalkan pihak yang melakukan cara seperti itu. Menurutnya, prajurit TNI-Polri sudah disumpah sejak awal. Oleh karena itu jangan sampai ada pihak melakukan aksi demikian untuk melunturkan netralitas TNI-Polri.

Presiden meminta tidak ada perwira yang tergoda dengan ajakan tersebut. SBY tidak rela TNI-Polri diciderai dengan ajakan-ajakan demikian. Menurutnya, tidak mudah mereformasi TNI-Polri sejak dulu. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dapat ditolerir.

"Para tamtama kita setiap pagi mengucapkan sumpah prajurit, oleh karena itu berhati-hatilah, jangan tergoda. Saya yakin tujuannya tidak baik bagi perwira, lembaga TNI- Polri dan bagi negara," tandas Presiden
http://www.jpnn.com/read/2014/06/02/...res-Tertentu-#

Netralitas TNI-Polri Harga Mati
Kamis, 05 Juni 2014


Kapolri, Jenderal Sutarman

PANGLIMA TNI Jenderal Moeldoko menegaskan sikap netral bagi TNI dalam berpolitik, khususnya pada Pemilihan Presiden 2014, bukan untuk didiskusikan, melainkan dijalankan. Hal itu juga ditegaskan Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman. ''Sikap netral bagi TNI bukan untuk didiskusikan, melainkan dilaksanakan,'' katanya kepada wartawan seusai melihat kegiatan puncak Latihan Gabungan (Latgab) TNI 2014 di Asembagus, Situbondo, Jatim, kemarin.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan agar TNI dan Polri bersikap netral dalam politik, termasuk dalam pilpres mendatang. Menhan Purnomo Yusgiantoro yang juga hadir dalam puncak latgab itu pun mengemukakan apa yang disampaikan Presiden tidak hanya untuk TNI, tapi juga semua pihak di pemerintahan, termasuk pegawai negeri sipil. ''Ini kan sebentar lagi mulai kampanye calon presiden. Beliau mengingatkan kita semua. Jangan ada yang menarik-narik TNI. Itu di sidang kabinet kepada para menteri juga disampaikan,'' ujarnya.

Menhan menegaskan apa yang disampaikan Presiden ialah mengingatkan agar aparat bekerja dan menjalankan tugas masing-masing. Saat ditanya mengenai pengamanan untuk Pilres 2014, Panglima TNI mengemukakan semua prajurit sudah siap untuk membantu kepolisian. ''Semua pasukan kita siapkan, kita kerahkan. Tidak dibatasi berapa ribu,'' ujarnya, menegaskan.

Sutarman menegaskan pula komitmen netralitas institusi Polri. ''Kita ditarik ke sana-sini, tapi kita harus jadi polisi yang netral agar tetap dipercaya masyarakat,'' cetusnya, di Jakarta, kemarin. Ia mewanti-wanti para perwira Polri untuk tak tergoda bilamana ada bujuk rayu keberpihakan itu. ''Politik itu sangat kotor, menghalalkan segala cara. Tak tertutup kemungkinan Anda (perwira Polri) jadi target (kepentingan politik). Makanya kita harus tetap ada di posisi netral,'' ucapnya.

Walau demikian, ia meyakinkan bahwa sejauh ini belum ada anggota Polri, termasuk perwira tingginya, yang sudah masuk jebakan politik praktis. ''Alhamdulillah, tidak ada anggota Polri aktif yang ikut politik praktis ataupun dukung-mendukung salah satu capres,'' akunya.

Sutarman pun mengeluarkan perintah khusus kepada anak buahnya untuk konsisten pada tugas kepolisian. ''Secara garis komando saya perintahkan khusus Polri tidak ada yang ke mana-mana. Polri fokus pada pengamanan. Jadi, tidak ada salah satu perorangan atas nama institusi mendukung salah satu pasangan calon. Semuanya harus netral,'' serunya.

Jika ada yang tergoda untuk mendukung capres, ia menjelaskan, Polri punya prosedur khusus pengenaan sanksi ketidaknetralan Polri dalam politik. ''Kalau memang ada, kita panggil, kita peringatkan. Kalau masih tidak mau (netral), kita proses disiplin dan etikanya.
Kalau masih nekat, silakan mengundurkan diri supaya dia menjadi capres dan cawapres saja,'' kelakarnya.

Netralitas Polri dijamin dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Pada Pasal 28 disebutkan, Polri netral dalam politik, tak memiliki hak pilih dan dipilih, serta hak menduduki jabatan pascapurnatugas dari keanggotaan Polri.

Perihal adanya ajakan berpolitik kepada perwira aktif itu diungkapkan Presiden Yudhoyono di hadapan sekitar 200 perwira tinggi TNI-Polri di Kantor Kementerian Pertahanan, Senin (2/6). Ia menyebut soal adanya petinggi TNI aktif yang memprovokasi koleganya untuk mendukung capres tertentu.
http://www.mediaindonesia.com/hottop...ati/2014/06/05

------------------------

Kalau itu hanya oknum, yaaa sebaiknya langsung saja di proses, Jenderal!