JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 150 orang pegawai perusahaan mitra Dinas Kebersihan DKI Jakarta, UPT Pesisir dan Pantai, mogok kerja. Selama empat bulan, gaji mereka belum dibayar.

Mereka melakukan aksi dengan memarkirkan kendaraannya di kantor PT Orcalindo Lamtama Mandiri, Jl Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mereka berencana melakukan mogok hingga ada kejelasan pembayaran gaji dari Dinas Kebersihan. Sebab, perusahaan tempat mereka bekerja sudah tidak memberi talangan pinjaman lagi.

"Sejak Januari lalu gaji kita belum dibayarkan. Makanya kita akan menuntut hak sampai ada kejelasan," ujar Joshua, salah seorang petugas kebersihan, Selasa (6/5/2014).

Menurut pria yang sudah bekerja selama 7 tahun sebagai sopir truk sampah itu, untuk menutupi biaya hidup, dirinya kerap meminjam dari perusahaan. Begitu juga dengan kawan-kawannya yang bernasib sama. Namun, karena tidak ada kejelasan kelanjutan perpanjangan kontrak, pihak perusahaan tidak lagi memberi pinjaman.

Perwakilan perusahaan PT Orcalindo Lamatama Mandiri, Anto, mengakui bahwa pihaknya tidak lagi memberi pinjaman kepada para pekerja. Sebab, hingga saat ini, perusahaannya belum mendapat kejelasan kontrak kelanjutan dengan pihak Dinas, sedangkan uang gaji karyawan selama 4 bulan pun belum diberikan oleh pihak Dinas.

"Memang belum dibayarkan oleh pihak Dinas (Gaji karyawan). Kita juga masih dalam proses lelang, jadi belum tentu kita rekanan lagi dengan Dinas kebersihan," ujarnya.

Wakil Kepala Dinas Kebersihan, Isnawa Adji, membenarkan bahwa pihaknya belum melunasi gaji para pegawai. Keterlambatan itu dikarenakan ada sistem keuangan yang harus dilalui.

"Ini kita sedang menunggu tahap pencairan. Paling lambat ya dua minggu lagilah," katanya.

Menurut Isnawa, selain para pekerja PT OLM, ada sekitar 8.000 pegawai kebersihan lain di DKI Jakarta yang belum dilunasi gajinya. Mereka tertahan pembayarannya karena memang anggaran APBD baru cair dalam waktu dekat ini.

"Kita sudah bersurat kepada Bappeda bahwa persolaan sampah adalah fixed cost yang perlu rutin dibayarkan. Ke depan kita mengusulkan ada anggaran insidentil yang siap untuk mebayarkan gaji mereka," ujarnya.

sumber

Silahkan berkomentar...