SRIPOKU.COM, JAKARTA -Di tengah kenaikan harga BBM, gas elpiji, tarif angkutan umum serta meroketnya harga kebutuhan sehari-hari, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) malah mengeluarkan keputusan terbaru soal naiknya anggaran tunjangan kendaraan dinas para pejabat.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210.890.000.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menyatakan, kebijakan Jokowi tersebut sangat tidak tepat di tengah-tengah beban rakyat yang makin berat. Jokowi dianggap sudah tertular dengan anggota dewan yang sama-sama tidak pernah memikirkan derita rakyat.
"Sangat tidak pantas, tidak berprikeadilan dan abai dengan penderitaan rakyat. Mereka ini kan tidak layak mendapat tambahan anggaran pembelian mobil dinas, lebih baik benahi kondisi transportasi umum," kata Ari saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Jumat (3/4).
Dosen Program Pascasarjana UI ini menegaskan, di saat kondisi rakyat yang masih kesulitan dengan berbagai dampak kenaikan BBM, listrik, gas dan beban kehidupan lainnya, tidak ada cara lain Jokowi harusnya tidak mengeluarkan kebijakan tersebut. Kebijakan yang berlawanan dengan nurani keadilan dan mengutamakan kepentingan rakyat.
"Jika kebijakan Jokowi ini tidak dikoreksi, jangan salahkan rakyat yang punya inisiatif membuat Kartu Indonesia Sabar (KIS). Bisa jadi KIS dianggap sindirian yang menohok kepada Jokowi atas kebijakannya yang berlawanan dengan janji-janji kampanyenya dulu," jelas Ari.
"Kalau sikap Jokowi sebangun dengan anggota Dewan yang selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri, akumulasi kekecewaan rakyat akan semakin menumpuk. Tinggal menunggu ledakan rasa kecewa yang tidak tertahan dan itu harus dibayar mahal oleh Jokowi," imbuhnya.
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Antara

sumbernya dari http://palembang.tribunnews.com/2015...anjakan-jokowi