Rendahnya dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dalam beberapa bulan terakhir terhadap inflasi membuktikan bahwa langkah pemerintah mengurangi subsidi untuk komoditas ini sudah benar. Kita beruntung gejolak ekonomi dan sosial seperti yang dulu sempat ditakutkan tak terjadi. Beberapa protes memang masih terdengar di sana-sini, tapi dalam skala yang tak terlalu merisaukan.

Kenaikan harga Premium dan solar masing-masing sebesar Rp 500 per liter pada Sabtu pekan lalu merupakan penyesuaian yang kelima kalinya sejak pemerintahan Joko Widodo. Dalam sebulan terakhir, peningkatan harga itu bahkan tercatat sebagai yang kedua setelah pada 1 Maret harga BBM sempat naik Rp 200 per liter. Penyebabnya adalah fluktuasi harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah rata-rata 4 persen sepanjang Februari-Maret menjadi 12.900 per dolar AS.

Bank Indonesia menghitung, pengaruh dua kali kenaikan harga BBM terhadap inflasi hanya sebesar 0,27-0,3 persen pada Maret lalu. Angka ini lebih rendah dibanding efek yang diakibatkan melonjaknya harga beras dan bawang merah. Bank sentral juga memprediksi, sampai akhir tahun ini, inflasi akan berada pada kisaran 4 persen plus-minus 1 persen alias masih dalam level yang ditargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, yakni 5 persen.

Kondisi ini berbeda dengan tahun sebelumnya, ketika pembahasan rencana kenaikan harga BBM berlangsung berlarut-larut dan memicu berbagai spekulasi ekonomi serta manuver politik. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang cepat dan akurat akan mencegah berbagai distorsi informasi maupun implikasi lain yang tak perlu.

Ketiadaan gejolak yang berarti ini memberi sinyal bahwa masyarakat bisa dengan cepat belajar beradaptasi dengan mengatur pola konsumsi. Para pelaku ekonomi pun mampu segera mendapatkan keseimbangan baru dalam kalkulasi bisnis mereka.

Pada sisi lain, naik-turunnya harga Premium yang mengikuti irama pasar dan tak lagi bergantung pada subsidi akan memaksa PT Pertamina bekerja lebih efisien. Bila sebelumnya tugas penyaluran barang bersubsidi bisa selalu jadi alasan, kini mereka harus memastikan proses pengadaan dan distribusi BBM jenis ini semakin kompetitif agar tak menggerus keuangan perusahaan.

Tugas pemerintah selanjutnya adalah memastikan pengalihan subsidi ke sektor-sektor produktif dijalankan dengan benar dan tepat sasaran. Program-program lain sebagai kompensasi kepada rakyat di lapis bawah yang jatuh miskin akibat naiknya harga-harga itu juga harus disegerakan. Mereka tak bisa menunggu lebih lama. Sebab, implikasi yang ditimbulkan oleh kebijakan pencabutan subsidi itu bersifat seketika bagi kelompok tak mampu ini.

Sistem distribusi bantuan langsung bagi keluarga-keluarga miskin itu harus dibuat transparan. Tak boleh ada anggaran yang tercecer, apalagi sampai dicopet di tengah jalan oleh petugas yang seharusnya bertanggung jawab membagikannya.

http://www.tempo.co/read/opiniKT/2015/04/02/9712/Setelah-Harga-BBM-Naik-Lagi