Lulung: Gue Kagak Pernah Bilang Ahok Gila
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengaku tidak pernah mengatakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama gila. Namun, Lulung (sapaan Lunggana) mengakui bahwa ia pernah meminta Ahok (sapaan Basuki) untuk memeriksakan kesehatan jiwanya.

"Gue kagak pernah bilang Ahok gila. Sama sekali enggak pernah. Bilang minta dia supaya diperiksa kejiwaannya, iya," kata Lulung jelang rapat angket di Gedung DPRD DKI, Jumat (27/3/2015).

Menanggapi pernyataan Ahok yang meminta agar DPRD turut mengundang ahli kejiwaan, sambil bercanda, Lulung menyatakan, lembaganya siap mendatangkan psikiater untuk dihadirkan dalam rapat hak angket.

"Ya udah, kalau memang dia maunya kita ngundang psikiater, entar kita undang deh, ha-ha-ha," ucap politisi PPP itu.

Pada Selasa (24/3/2015) lalu, Ahok menyarankan agar panitia hak angket DPRD memanggil ahli kejiwaan jika ingin mempersoalkan etikanya sebagai seorang gubernur. "Mungkin harusnya mereka memanggil psikolog. Haji Lulung pernah bilang Ahok gila kan? Panggil juga psikiater, biar gue diperiksa," ujar dia, di Balai Kota.
Sumber

Lulung: Saya yang Pertama Ngomong Ahok Gila, Sekarang Buktinya

Jakarta - Persoalan APBD DKI yang membuat panas hubungan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dengan para anggota DPRD DKI. Penasihat Fraksi PPP Abraham 'Lulung' Lunggana pun angkat bicara.

"‎Makanya kenapa 2,5 tahun saya ogah ngeladenin Ahok, ogah ngomong, saya yang ngomong pertama ahok gila, sekarang bukti dia gila ini," kata Lulung pada detikcom di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).

Lulung kemudian menyinggung sistem e-budgeting yang disebut-sebut Ahok dapat menjebak pemain anggaran. Ia menyatakan mengapresiasi penggunaan sistem itu.

"Ini kan APBD terganggu karena menurut kepercayaan teman-teman eksekutif ini, termasuk Ahok, adalah sangat kuat percara e-budgeting dan e-katalog. Kita apresiasi itu, sangat apresiasi," kata Lulung.

Ditambahkan oleh Lulung, e-budgeting yang membantu transparansi manajemen dan keterbukaan dapat meminimalisir silpa APBD DKI, yang pada tahun 2014 sangat besar. Selain itu, e-budgeting juga bisa sebagai alat kontrol yang melibatkan masyarakat.

"Apresiasi, jangan dianggap kita alergi nih. Cuma tidak ada komunikasi persoalan itu kepada kita sehingga yang dinamakan pembahasan sesuai UU No 17 Tahun 2014 Pasal 317 ayat 1 butir b, diabai‎kan," ujar Lulung.

UU yang disebut Lulung mengatur pembahasan anggaran belanja melibatkan gubernur dan dewan perwakilan dalam pembahasannya. Menurut Lulung, Ahok telah mengabaikan hasil pembahasan APBD DKI dengan menyerahkan APBD versi Pemprov ke Kemendagri.

"Hasil pembahasan itu diabaikan, jadi UU-nya diabaikan. Kemudian, e-budgeting yang bukan produk hukum itu yang tidak diabaikan," ucap Lulung.

‎"Oleh karenanya, temuan kita hari ini sudah ditemukan itu (upaya penyuapan dari Pemprov ke DPRD). Artinya, dia memalsukan dokumen anggaran belanja (menyerahkan APBD DKI 2015 ke Kemendagri bukan versi pengesahan DPRD), kalau dokumen belanja kan dokumen pemerintah. Ini yang disesalkan oleh teman-teman," tambahnya.
sumber : http://news.detik.com/read/2015/03/0...nya?n991104466