Rapat Badan Anggaran DPRD DKI dibuka pukul 21.30 WIB untuk membahas APBD DKI 2015. Banggar memutuskan menolak membahas APBD DKI 2015.

"Kayaknya agak berat. Saya rasa Banggar agak sulit untuk membahas ini," kata Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik yang memimpin rapat sebagai Wakil Ketua Banggar di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2015).

Banggar akhirnya tak membahas APBD DKI 2015 itu karena pihak Pemprov DKI melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telat menyerahkan ke DPRD. Maka DPRD menyerah, tak bisa membahas APBD itu dalam waktu yang mepet.

"Mendagri sudah menetapkan deadline pukul 00.00 WIB. Lebih dari itu ya wassalam," kata Taufik.

Dokumen APBD setebal 6.600 halaman memang diserahkan kepada DPRD sekitar pukul 20.35 WIB tadi. DPRD menyatakan seharusnya dokumen itu diserahkan pukul 19.00 WIB.

"Eh nggak tahunya tadi Alhamdulilah tidak jam 19.00 WIB diterima, tapi jam 20.35 WIB datangnya. Bagaimana mungkin kami membahas?" kata Lulung setengah berkelakar.

Namun rapat Banggar ini hanya menunjukkan dokumen rekapitulasi yang sudah diserahkan TAPD sejak 16.00 WIB sore tadi.

"Kita serius mau menyelesaikan, tapi karena situasi dan juga strategi mungkin, antara situasi dan strategi digabung ini," ujar Taufik.

Rapat ini dipimpin oleh Taufik dan jajaran Pimpinan Banggar ‎lain yakni Triwisaksana dari PKS dan Abraham Lunggana (Lulung) dari PPP. 12 Orang anggota Banggar menghadiri rapat ini dari berbagai fraksi, kecuali dari Partai NasDem yang memang boikot.

Jakarta - A‎PBD DKI 2015 telah ditolak Badan Anggaran DPRD DKI untuk dibahas dan dilanjutkan dalam Rapat Pimpinan untuk menjadi Peraturan Daerah. Namun PKS menyatakan aspirasinya, sebaiknya DPRD DKI berkonsultasi dulu dengan Kementerian Dalam Negeri sebelum menolak APBD 2015.
‎
"‎Apabila dimungkinkan ada limit waktu tambahan, pimpinan bisa berkonsultasi kepada Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri lebih dulu untuk mendapatkan opini, sampai kita cepat-cepat memutuskan, kita pakai Pergub atau tidak," kata Ketua Fraksi PKS Selamat Nurdin dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2015).

‎PKS sendiri masih bersikap moderat terhadap persoalan APBD DKI ini. PKS menyatakan Pimpinan Banggar perlu berkonsultasi dulu dengan Kemendagri. Barangkali ada tambahan waktu yang semula dibatasi Kemendagri hanya sampai pukul 00.00 WIB bagi DPRD untuk membahas APBD 2015 ini.

"Karena ini masalah serius dan masalah ketatanegaraan," kata Selamat.

Namun Pimpinan Rapat Banggar Muhammad Taufik tak menanggapinya dengan serius. "Ya saya kira sudah jelas ya," ucap Taufik setelah Selamat menyampaikan aspirasinya.

Rapat Badan Anggaran yang dimulai pukul 21.30 WIB hingga setengah jam akhirnya memutuskan menolak membahas APBD 2015. Fraksi PKB yang awalnya mendukung‎ Peraturan Daerah APBD 2015, kini menyerah menerima keputusan itu.


"PKB mau nggak mau, Perda yang kita harapkan bersama tidak bisa tercapai," kata Sekretaris Fraksi PKB Muallif ZA sebagai anggota Banggar yang hadir dalam rapat ini di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2015).

PKB mengaku serius mengikuti tahapan demi tahapan pembahasan evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD DKI 2015 itu. Namun dokumen APBD DKI datang terlambat kelewat malam ke DPRD sehingga waktu yang mepet deadline tak memungkinkan‎ untuk digunakan membahasnya.

"Oleh karena itu, ini menjadi buah simalakama juga," ujarnya.

Usai rapat Banggar, DPRD akan melanjutkannya dengan Rapat Pimpinan Gabungan untuk mengambil keputusan menolak Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2015. Rapat pimpinan gabungan itu dilangsungkan secara terutup.‎