Aneh, Tim IT E-Budgeting Tak Dibayar

"Ini kan aneh. Masak membikin IT e-budgeting tanpa bayar dan tanpa kontrak yang jelas. Namun anehnya, Gagat mengaku sekali datang ke DKI dibayar Rp50 juta," papar Ongen.

JAKARTA, Jaringnews.com - Ketua Hak Angket DPRD Ongen Sangaji mengaku heran dan akan terus menyelidiki pernyataan Tim IT (information tecnology) Pemprov DKI bernama Gagat yang menyebut dirinya membikin program e-budgeting tanpa dibayar Pemda.

"Ini kan aneh. Masak membikin IT e-budgeting tanpa bayar dan tanpa kontrak yang jelas. Namun anehnya, Gagat mengaku sekali datang ke DKI dibayar Rp50 juta," papar Ongen usai mendengar keterangan Gagat di rapat Hak Angket, Rabu (12/3).

Setelah mendengar keterangan Gagat yang eks Dosen Universitas Airlangga Surabaya ini, hari ini (Kamis 12/3) Panitia Hak Angket akan mendengar keterangan Sekda Saefulah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daera (TPAD) DKI.

"Keterangan Gagat ini akan kita cross chek ke Ketua TPAD. Yang lebih heran lagi, kok tidak ada perjanjian antara pemprov dengan Tim IT yang menginput data APBD 2015 ke e-budgeting. Apalagi mengelola APBD Rp73,08 triliun," tandas Ketua DPD Hanura DKI ini.

Prabowo Soenirman, anggota Hak Angket mengungkapkan dari keterangan Gagat terungkap bahwa draft APBD 2015 sudah diinput ke e-budgeting sebelum pembahasan antara Dewan dan Pemprov DKI.

"Berarti Ahok bohong selama ini. Buktinya APBD 2015 sudah diinput ke e-budgeting sebelum dilakukan pembahasan bersama. Ini jelas pelanggaran UU. Apalagi Ahok mengirim APBD tanpa pembahasan bersama ke Kemendagri," ungkap politisi Partai Gerindra ini.

Panitia Hak Angket, lanjut Prabowo, akan meminta bukti pajak dari Gagat dan tiga temannya yang juga melakukan hal yang sama di Pemkot Surabaya.

"Dari faktur pajak penghasilan keempat ahli IT e-budgeting ini, nanti akan ketahuan siapa yang memberikan gaji kepada mereka. Kita sangat ragukan mereka gak dibayar, tapi memberikan sistem yang besar. Sistem seperti ini harganya minimal Rp15 miliar. Mana ada yang gratis," ungkap mantan Dirut PD Pasar Jaya ini.

Prabowo menambahkan sesuai Surat Edaran Gubernur DKI No 2/2015 tentang penginputan data, ternyata pemorov DKI sudah menginput data sekitar tanggal 14 Januari. Pada hal pembahasan bersama APBD baru dimulai tanggal 20 Januari.

"Saya khawatir di 700 SKPD keempat ahli IT mampu bekerja maksimal tanopa digaji dan tanpa perjanjian yang jelas denga pemprov. Tidak tertutup kemungkinan mereka digaji pihak ketiga atau pengusaha yang memiliki hubungan dekat dengan pemprov DKI," imbuh Prabowo.

http://jaringnews.com/politik-perist...ng-tak-dibayar