Tidak banyak orang yang mengerti bagaimana asal mula lahirnya perkara penyelewengan pajak BCA sebenarnya. Untuk mendalami perkara pajak bank BCA diperlukan kesabaran riset mendalam dan juga tidak hanya berhenti pada dimulainya Hadi Poernomo terima permohonan keberatan pajak Bank BCA semasa beliau menjabat sebagai Dirjen pajak.

Memang benar perkara penyelewengan pajak dimulai saat Hadi diduga menyalahgunakan wewenangnya saat beliau menjabat sebagai dirjen pajak. Atau, mungkin lebih tepatnya perkara pajak “mulai tercium” oleh publik kala Hadi munculkan kontroversi keberatan pajak Bank BCA.

Perkara pajak Bank BCA sejatinya dimulai jauh sebelum kontroversi Hadi. Untuk mengerti bagaimana perkara pajak Bank BCA lahir, perlu kita kembali tengok skandal BLBI. Skandal BLBI adalah ibu dari lahirnya perkara pajak Bank BCA.

Pada tulisan saya sebelumnya yang berjudul BLBI Rugikan Negara Rp 1.030 T sudah pernah saya bahas bagaimana kronologi Negara gelontorkan dana segar besar-besaran dalam skema BLBI.

Diawali dengan rencana penguatan perekonomian Negara, sektor usaha perbankan nasional menjadi sasaran oprasi, mantan presiden Soeharto menerbitkan Pact 88 (Pacto 88 = Paket Oktober 1988) yang isinya mempermudah bagi pembentukan bank-bank. Hanya dengan modal 10 triliun rupiah, bisnis perbankan bisa didirikan. Dengan harapan jika usaha perbankan kuat, maka pemberian kredit untuk modal masyarakat menjalankan usaha bisa dimaksimalkan.

Pact 88 mengakibatkan menjamurnya usaha perbankan tanah air. Terhitung sejak Pact 88 lahir, banyak bank-bank swasta bermunculan.

Namun tidak ada yang menyangka jika sepuluh tahun mendatang sejak Pact 88 lahir, Indonesia dilanda malapetaka besar, krisis moneter 98 yang mengakibatkan kegagalan sistemik di segala lini. Usaha perbankan menjadi salah satu sektor yang terkena imbas paling besar. Imbas dari krisis moneter banyak bank-bank swasta yang gulung tikar, jika terus dibiarkan maka tentu saja akan berujung pada kebangkrutan Negara.

Penyebab krisis moneter adalah jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang semula Rp 2.000, 00 jatuh hingga mencapai angka Rp 17.000, 00. Jatuhnya usaha perbankan memaksa pemerintah untuk bertindak cepat. Langkah yang pemerintah saat itu ambil salah satunya adalah menerbitkan skema BLBI pada sejumlah bank agar tak benar-benar jatuh. Diawali dengan mengambil alih asset beberapa bank agar tidak benar-benar jatuh oleh BPPN hingga kucuran dana segar melalui skema BLBI.

Perlu dicermati pengambil-alihan asset oleh BPPN. Karena disinilah benang merah perkara pajak BCA dengan skandal BLBI.

BCA adalah satu diantara 48 bank yang diambil alih asetnya oleh BPPN dan kemudian menerima dana talangan dari skema BLBI.

Kembali pada perkara pajak BCA. Pangkal perkara ini dimulai pada tahun 2002, saat itu lembaga yang Hadi Poernomo pimpin tengah memeriksa laporan pajak Bank BCA tahun 1999. Pada laporan tersebut disebutkan bahwa Bank BCA membukukan laba fiscal sebesar Rp 174 miliar. Namun Direktorat Jenderal Pajak menemukan temuan lain, keuntungan laba fiskal BCA pada 1999 mencapai Rp 6,78 triliun. Pembengkakan laba fiskal ini bersumber dari transaksi pengalihan aset kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) Bank BCA ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp 5,7 triliun. Penghapusan utang bermasalah Rp 5,7 triliun itu dianggap sebagai pemasukan bagi BCA.

Disinilah yang menjadi perdebatan, jika menurut penjelasan pihak Bank BCA, angka Rp 5,7 triliun itu adalah transaksi jual beli piutang BCA terhadap BPPN yang dikonversi menjadi saham BCA. Sebagai penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), BCA memiliki utang kepada negara. Di bawah pengelolaan BPPN, BCA membayar utangnya itu dengan saham. Dengan kata lain, bagi BCA angka Rp 5,7 triliun bukan non performing loan(NPL), sedangkan sebaliknya, bagi Ditjen Pajak, angka Rp 5,7 triliun itu adalah bentuk penghapusan utang, sehingga tetap dikenakan pajak sebesar Rp 375 miliar.

Perhatikan dengan seksama NPL menurut versi Bank BCA. Bagi Bank BCA, pasca krisis 1998 BCA berhasil membukukan laba fiscal sebesar RP 174 miliar di tahun 1999. Barulah kemudian pada tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pendalaman pada laporan BCA, pada hasil telaah Ditjen Pajak laba fiscal versi BCA direvisi menjadi Rp 6,78 triliun.

Atas hasil temuan Ditjen Pajak, BCA mengklarifikasinya dengan berkilah, bahwa angka tersebut berasal dari pengalihan utang pemerintah menjadi saham sebesar Rp 5,7 triliun. Konfersi utang pemerintah menjadi saham menyulap laba fiskal Bank BCA yang semula Rp 174 miliar menjadi Rp 6,78 triliun.

Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, bahwa angka Rp 5,7 triliun adalah vonis yang telah dijatuhkan dari Ditjen Pajak atas Bank BCA.

Oleh sebab itu pada 12 Juli 2003, BCA mengajukan keberatan ke Direktorat Pajak Penghasilan (PPH) atas pengenaan pajak sebesar Rp 375 miliar pada NPL (Non Performing Loan/kredit macet) sebesar Rp 5,7 triliun.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, dari sinilah pemeberitaan atas perkara pajak BCA dimulai. Atas permohonan BCA tersebut Direktorat PPh mengkajinya selama setahun untuk kemudian diputuskan bahwa permohonan pajak Bank BCA ditolak. Hasil telaah tersebut kemudian diteruskan ke Dirjen Pajak yang saat itu menjabat, Hadi Poernomo. pada 15 Juli 2004, Hadi Purnomo, memerintahkan Direktur PPH dalam sebuah nota dinas untuk mengubah putusan penolakan Direktorat PPH atas BCA. Akhirnya, Direktorat Jenderal Pajak putuskan menerima seluruh keberatan BCA untuk membayar pajak tambahan sebesar Rp 375 miliar atas NPL Rp 5,7 triliun.

Nota dinas yang Hadi terbitkan tersebut kemudian digunakan KPK sebagai alat bukti untuk tersangkakan Hadi Poernomo.

Referensi :
1. http://kwikkiangie.com/v1/category/ekonomi/blbi/
2. http://tempo.co.id/ang/min/02/36/utama3.htm
3. [url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2117343/kasus-blbi-menjadi-pr-yang-harus-dituntaskan#.VGLcE_mSxYe[/url]