News / Megapolitan

Lulung: Ini Pencitraan Jilid Kedua Buat Ahok
Sabtu, 7 Maret 2015 | 11:10 WIB
Alsadad Rudi


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana usai menemui Pkt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota Jakarta, Rabu (4/6/2014)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana menilai, kekisruhan yang terjadi terkait rancangan pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2015 sengaja diciptakan. Kekisruhan itu diciptakan adalah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut Lulung -demikian Abraham Lungana biasa disapa, tujuan Gubernur DKI menciptakan kekisruhan adalah untuk pencitraan terhadap dirinya sendiri. "Ini pencitraan jilid kedua buat dia," ujar Lulung saat menjadi pembicara dalam sebuah acara diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015).

Lulung menyebut pencitraan pertama yang dilakukan oleh Ahok, -demikian Basuki biasa disapa, terjadi beberapa bulan lalu, ketika dia keluar dari Partai Gerindra. "Dulu dia keluar dari itu juga pencitraan," ujar politisi PPP itu.

Dalam kekisruhan pembahasan RAPBD DKI 2015, Lulung menyatakan bahwa DPRD DKI sama sekali tidak mempermasalahkan sistem e-budgeting yang diterapkan oleh Pemprov DKI. Masalah yang muncul adalah sikap Ahok yang mengajukan draf APBD 2015 yang bukan hasil pembahasan bersama DPRD DKI.

"Yang namanya e-budgeting itu siapa yang tidak mengapresiasi. Semua orang mengapresiasi itu. Tapi jangan sampai menabrak undang-undang," ujar dia.

Menurut Lulung, sesuai undang-undang, RAPBD hasil sistem e-budgeting juga harus melalui pembahasan dengan legislatif sebelum diajukan. Atas dasar itu, Lulung menyebut draf RAPBD yang dikirimkan oleh Ahok, cacat prosedur.

"Undang-undang mengatur RAPBD merupakan hasil pembahasan legislatif dan eksekutif. Dokumen yang dia kirimkan itu palsu, bukan hasil pembahasan dengan legislatif. Proses pengesahan APBD ini menjadi cacat prosedur," tegas Lulung.