Jakarta -Sebuah kegiatan investasi pabrik semen di Maruni, Manokwari Selatan, Papua Barat US$ 500 miliar atau Rp 6,4 triliun terancam batal, lantaran terhambat masalah sengketa kepemilikan tanah. Bila terealisasi, pabrik semen itu bakal menjadi yang pertama di Papua.

Pabrik semen ini dibangun PT SDIC Papua Semen Indonesia, yang merupakan perusahaan milik investor asal China.

Sengketa tanah terjadi antara keluarga besar yang terdiri dari 8 kelompok kepala keluarga atau keret. Sengketa memperebutkan siapa pihak pertama yang berhak menerima uang pembayaran atas tanah, yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan pabrik semen tersebut.

"Gara-gara tanah sekitar 30 hektar saja, investasi ini terkendala," ujar Kepala Badaan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani dalam kunjungannya ke bumi cendrawasih tersebut akhir pekan lalu.

Hal ini, diharapkan Franky bisa menjadi pelajaran bersama bagi semua pihak dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air.

"Jangan sampai permasalahan-permasalahan seperti ini menghambat orang (investor) untuk masuk ke Papua menanamkan modalnya," pungkas dia.

Akhir pekan lalu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani sempat menyambangi lokasi pembangunan pabrik semen SDIC Papua Semen Indonesia.

Proyek investasi ini akan terdiri dari proyek kawasan industri semen terintegrasi dari mulai pembuatan semen, pengemasan, pelabuhan untuk transportasinya hingga pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listriknya.

Adapun perusahaan asal China yang membangun pabrik itu adalah SDIC GIHugh-tech Pte Ltd.

Investasi pabrik ini sangat penting untuk pembangunan Papua. Saat ini harga semen sangat mahal, satu sak semen di negeri cendrawasih itu bisa mencapai Rp 2 juta/sak.

sumber

=================================================================

Investasi di Papua Lambat, Ini Sejumlah Masalahnya

Jakarta -Akhir pekan lalu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyambangi Papua Barat, khususnya kawasan Manokwari. Ada sejumlah kendala yang menjadi tantangan, dalam pengembangan iklim investasi di bumi cendrawasih tersebut.

Pertama adalah masalah tanah. Berbeda dengan kawasan lain yang umumnya masalah pembebasan tanah diwarnai calo dan spekulan sehingga harga melambung tinggi. Di Papua Barat, khususnya Manokwari, permasalahan tanah adalah sengketa kepemilikan.

"Umpamanya, saya bangun perusahaan sudah sepakat beli tanah dengan si A. Beberapa tahun kemudian, ada pihak lain si B yang masih punya hubungan keluarga dengan A menggugat tanah itu. Tanah itu punya saya (si B), kenapa beli dari si A? Begitu biasanya‎ yang terjadi," tutur Luky, warga sekitar yang dijumpai detikFinance di lokasi, akhir pekan lalu.

Permasalahan ini pula yang menjadi tantangan realisasi investasi pabrik semen oleh investor asal China. Karena tanahnya disengketakan, pabrik milik PT SDIC Papua Semen Indonesia ini harus tertahan realisasinya.

Kendala kedua, adalah masalah transportasi. Minimnya ketersediaan infrastruktur jalan membuat urusan logistik di Papua dan Papua Barat pada umumnya bukan perkara murah dan mudah.

Bayangkan saja, meski sudah terhubung dengan jalan sepanjang 570 km, perjalanan dari Manokwari ke Sorong harus memakan waktu hingga 20 jam. Padahal, jarak tersebut bisa disetarakan dengan jarak perjalanan dari Jakarta menuju Semarang. Waktu tempuh hanya sekitar 9 jam atau paling lama 12 jam ketika kondisi lalu lintas padat ‎seperti saat musim mudik lebaran.

"Kalau non stop perjalanannya 20 jam. Dan kendaraannya harus yang khusus medan berat. Belum masalah keamanan. Makanya medannya berat, jadi jalur darat belum menjadi pilihan‎. Orang lebih pilih lewat laut atau udara," jelas Luky.

Permasalahan ketiga, adalah ketersediaan listrik. Masalah listrik di Papua dan Papua Barat secara umum dan Manokwari khususnya masih menjadi kendala.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel Mandacan menceritakan, bagaimana sebuah perusahaan penyimpanan ikan akhirnya harus gulung tikar lantaran kekurangan pasokan listrik.

"Karena listriknya nggak ada, mesin-mesin pendingin mereka (perusahaan penyimpanan ikan) tidak bisa beroperasi maksimal. Akhirnya mereka bangkrut dan tutup. Itu terjadi sekitar dua tahun lalu," cerita Mandacan dengan raut wajah yang sedih.

Masalah keempat adalah, masalah yang datang dari eksternal Papua dan Papua Barat. Dalam hal ini adalah kebijakan yang dibuat Pemerintah Pusat. Salah satunya seperti moratorium izin kapal. Franky Sibarani Kepala BKPM menyebut, ada sedikitnya 6 kegiatan investasi di Papua dan Papua Barat yang tertahan akibat moratorium tersebut.

"Untuk yang satu ini, tentu perlu‎ komunikasi khusus. Karena menyangkut kebijakan nasional. Tapi tentu ada jalan keluarnya, nanti saya bicarakan dengan Bu Susi (Menteria Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti)," ujar dia.

‎Permasalahan-permasalahan ini yang menjadi perhatian khusus dari Franky Sibarani yang akan dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait untuk dicarikan solusinya. Hal ini terutama terkait target realisasi investasi di Papua dan Papua Barat yang dipatok BKPM sebesar Rp 33 triliun khusus di tahun 2015 saja.

"Permasalahan ini menjadi catatan saya‎. Nanti akan kita bicarakan dengan Instansi terkait terutama bagaimana masalah-masalah tadi bisa diselesaikan. Karena Presiden Joko Widodo menempatkan Papua sebagai salah satu fokus pembangunan di periodenya. Kami di BKPM juga punya target yang besar, yakni realisasi investasi untuk Papua dan Papua Barat bisa Rp 33 triliun di 2015," pungkas dia.

Seperti diketahui, Pemerintahan pimpinan Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian besar pada pengembangan kawasan di Papua dan Papua Barat. Untuk tahun ini saja, pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan investasi di Papua
Rp 33,2 triliun.

sumber

Ini pasti salah Jokowi

knp maslah ucrit2 gini ga bisa di selesaikan sih, menghambat Investasi di Papua saja