Dengan dalih untuk menggenjot pendapatan negara, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bakal memberlakukan pajak bagi toko online. Setiap transaksi online nantinya akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10 persen dari nilai jual. Ini merupakan langkah perpanjangan dari sebelumnya membidik sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan nilai 1%.

“Pajak untuk e-commerce menyasar bagi yang meraih omset minimal Rp4.8 miliar per tahun atau Rp400 juta per bulan,” ujar Dr. Nufransa Wirasakti, Kepala Subdit Manajemen Transformasi Direktorat Jenderal Pajak, kepada Selular.ID di acara Social Media Week, di Jakarta Selatan (24/2/2015). Bila omset yang diterima kurang dari nilai patokan, maka pelaku e-commerce tidak wajib dikenakan PPn.

Secara prinsip, pemberlakuan pajak terhadap transaksi online tak ada perbedaan dengan skema pajak lainnya. “Masih mengacu pada peraturan Undang-undang Perpajakan yang berlaku,” tambah Frans -sapaan akrabnya-. Di masa baru merekahnya bisnis e-commerce di Tanah Air, mungkinkah kebijakan ini bisa berhasil sehingga tidak menenggelamkan pertumbuhan e-commerce di Indonesia.

“Pemerintah saat ini sedang mendekati UKM setelah hanya fokus di pengusaha besar. Kita juga ajari mereka cara menghitung laba dan omset,” jelas Frans. Karena kesadaran masyarakat terhadap pajak masih sangat rendah, Frans mengingat agar pelaku e-commerce tidak ‘nakal’ dan segera mendaftarkan NPWP.

“Yang tidak mendaftarkan diri bisa kena denda lho. Hukuman paling keras sampai masuk penjara dan bisa keluar kalau tunggakan pajak dilunasi,” tutupnya.

Sumur: http://selular.id/AXTgmq