[img]

[/img]/img]

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Saya bertanya kepada para sopir taksi, saya bertanya kepada jamaah masjid, saya bertanya kepada rakyat biasa, saya bertanya kepada polisi pangkat rendah, saya bertanya kepada banyak pihak yang muak dengan keadaan. Tentang apa? Tentang wajah politik Indonesia sekarang ini dengan para politisinya. Jawab mereka serentak tanpa dikomandoi: buruk dan busuk. Jawaban ini sekaligus telah menampar seluruh elite politik yang tercabut dari akar kultural bangsa, demi pragmatisme politik yang tunamoral.
Elite politik dan elite polisi sudah tidak peduli lagi dengan dosa dan dusta. Semakin karam dalam dosa dan dusta itu, akan semakin berontak batin rakyat kecil yang hampir putusasa menonton segala anomali ini. Alangkah rendahnya peradaban politik bangsa ini. Rasa muak ini terasa di mana-mana, di kota dan di pelosok, tetapi mengapa kita tidak juga sadar akan kemerosotan kultur elite ini. Apakah akan kita biarkan bangsa ini meluncur terus ke jurang kebangkrutan moral dan kelumpuhan nurani para politisi ini?

Di kalangan elite politik, perdebatan tentang masalah-masalah besar yang mengelilingi bangsa dan negara ini, seperti patriotisme, nasionalisme, demokrasi, cengkeraman asing atas sumber-sumber ekonomi bangsa, mental budak yang semakin masif, dan nilai-nilai luhur Pancasila yang semakin tenggelam, sudah berada di luar perhatian mereka. Jika kecenderungan semacam ini tidak distop sekarang dan untuk selama-lamanya, saya cemas bahwa Indonesia yang elok ini memang sedang menggali kuburan masa depannya. Saat sekarang kesadaran kebangsaan rakyat kecil jauh lebih kuat dibandingkan para elitenya. Situasinya akan sangat kontras jika disandingkan dengan era pergerakan nasional di mana kaum elitelah yang selalu memberi pencerahan kebangsaan kepada rakyat di akar rumput.

Mengapa semuanya menjadi serba terbalik? Dari bacaan saya, pasca rezim otoritarian sejak 16 tahun yang lalu, politisi yang naik panggung hampir semuanya tidak mengalami latihan dan pendidikan politik yang berarti. Memang ada beberapa doktor ilmu politik, tamatan Barat atau domestik, tetapi kebanyakan mereka buta peta bangsanya sendiri. Selama rezim otoritarian (1959-1998) memang tidak ada ruang nasional dan lokal untuk mencari dan memikirkan alternatif baru yang lebih segar bagi Indonesia. Semuanya takluk kepada “sabda pendeta ratu,” kebenaran politik adalah tunggal. Di luar itu adalah kepalsuan belaka. Era yang serba bercorak komando tunggal itu nyaris melumpuhkan pemikiran-pemikiran kreatif dan alternatif bagi Indonesia. Ini adalah tragedi sejarah modern Indonesia. Saya sendiri sebagai peminat sejarah juga terlalu terlambat menyadari semua penyakit kultural yang menghinggapi kehidupan elite ini.

Dalam pantauan saya, rata-rata politisi kita dari semua partai politik tidak mengenal Indonesia secara dalam dan luas. Akibatnya, dalam merumuskan perjuangan dan program partai tidak jarang mereka melompat dari sebuah kekosongan sejarah bangsanya. Dalam ungkapan lain, pengetahuan politisi tentang sejarah Indonesia amatlah minim, padahal, jika mereka mau mambaca, sumber-sumber tentang kelampauan bangsa dan negara ini tidak sulit didapatkan. Apalagi di era informasi teknologi, semuanya menjadi mudah. Musuh utamanya adalah malas membaca, sehingga secara intelektual mereka tidak berkembang.

Untuk ke depan, saya sarankan para elite ini mau membaca tulisan-tulisan H.O.S. Tjokroaminoto, Ki Hadjar Dewantara, Agus Salim, Tan Malaka, Bung Karno, Bung Hatta, Arnold Mononutu, Ali Sastroamidjojo, Sutan Sjahrir, dan banyak lain, sehingga wawasan keindonesiaan mereka tidak cetek seperti sekarang ini. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang bangsa yang kini berpenduduk sekitar 250 juta ini, kegaduhan politik karena masalah-masalah kecil, seperti pertarungan Polri lawan KPK tidak mungkin ditengok dalam perspektif kebangsaan yang lebih luas. Penglihatan elite dengan memakai kaca mata kuda akan dengan mudah dibaca oleh rakyat kecil karena nurani belum tercemar, sekalipun pengetahuan mereka serba terbatas. Di mata rakyat kecil, wajah bopeng para elite ini semakin melukai batin mereka yang sebagian besar masih sengsara.

Konspirasi Besar Penghancuran KPK, dan Fitnah kepada Megawati, oleh Kompas.

KPK dan Jaringan Koruptor

KPK benar-benar diambang bencana kehancuran, sekarang semakin parah, bukan hanya lembaganya yang akan diberangus, tetapi menjurus kepada ancaman pembunuhan orang per orang. Benar-benar tidak bisa dianggap sepele. Presiden Jokowidodo harus segera mengambil tindakan pencegahan dengan memerintahkan Polri jika perlu melibatkan unsur TNI untuk memberikan perlindungan kepada pejabat KPK dan karyawannya.

Kini yang dihadapi KPK tidak main-main. Mereka merupakan penjahat-penjahat terlatih yang menggerogoti kekayaan negara dengan segala cara. Secara berkesinambungan tak terputus sejak masa Orde Lama hingga pemerintahan Jokowi-JK. Bentuknya sudah merupakan organisasi kejahatan yang terselubung, sangat rapi dan menggunakan perangkat teknologi maju.

Terselubung karena berlindung di banyak organisasi formal, dari swasta hingga lembaga pemerintahan. Seperti Kementerian Agama yang menjerat menterinya SDA dan SAM. Para penjahat di lembaga penegakan hukum, lembaga agama, mereka berperan ganda dan bermuka seribu. Beberapa koruptor membentuk kelompok dan bersinergi dengan birokrasi busuk, penjahat politik, serta pejabat negara.

Pelakunya sedemikian masif dari tingkat daerah sampai dengan pemerintahan pusat. Antara satu dengan lainnya berupaya saling melindungi. Jaringan ini lebih jahat dibandingkan dengan jaringan kejahatan narkotika. Lahan yang dikuasai demikian besar, semua sektor: pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, industri, pertambangan & sumber daya alam, jasa.

Pada awalnya masih berjalan sendiri-sendiri. Tetapi ketika pemerintahan Reformasi menggiatkan pemberantasan korupsi, para koruptor mulai membentuk kerja sama untuk saling melindungi, sehingga lembaga negara seperti Polri dan kejaksaan hanya dapat menyentuh ujungnya saja. Sedangkan yang tak tersentuh, seperti fenomenan gunung es. Sangat besar jika hendak menghitung kerugian negara akibat korupsi.

Dari semua sektor ekonomi karena kebocoran dan ulah para koruptor mencapai lebih dari dua puluh ribu triliun rupiah, sehingga Indonesia sudah masuk dalam negara terkorup nomor lima di dunia.

Jaringan korusi koruptor yang telah bersinergi dengan birokrasi busuk, penjahat politik, serta pejabat negara, membuat skenario yang bertujuan untuk mengebiri KPK dan lembaga hukum lainnya. Karena KPK dianggap sebagai penghalang utama, maka sasaran utama adalah melumpuhkan KPK itu sendiri dengan cara paling efektif menyusupkan orang-orangnya ke dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Para penjahat politik dan koruptor yang ada di DPR, pemilik rekening gendut di Kepolisian, pelaku kejahatan perbankan di pusat dan daerah, semuanya satu tujuan hancurkan KPK, bubarkan KPK, berikan dukungan kepada DPR dan Polri.

lembaga legislatif DPR menjadi kuda tunggangannya dikendalikan agar dalam urusan pembuatan undang-undang KPK, tentu saja isinya melemahkan kinerja KPK khususnya dan lembaga penegakan hukum lainnya. Seperti merevisi undang-undang KPK yang kesemuanya itu adalah usaha pelemahan KPK.

Langkah berikutnya adalah mengajukan kandidat tunggal kapolri yang telah didoktrin oleh jaringan koruptor kelompok pemilik rekening gendut, selanjutnya oleh komisi kepolisian nasional diajukan kepada Presiden untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR yang sudah tercemar, tentu saja hasilnya meloloskan si calon kapolri tersebut.

Sebelum Uji Kelayakan akan dilakukan pertemuan-pertemuan, apa yang boleh dan tidak boleh selama menangani sustu kasus besar yang mengundang reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat luas. Misalnya BLBI, Century, dll. Agar mengikuti kemauan para koruptor.

Strategi dalam konspirator Besar

Strategi pertama “Divide Et Impera” menciptakan konflik KPK vs Polri dalam skenario yang berhubungan dengan kasus-kasus besar yang sedang ditangani oleh KPK, misalnya kasus-kasus besar yang menjadi sorotan publik terutama BLBI. Orang semula berspekulasi ada banyak konglomerat-konglomerat hitam yang bermain dalam konflik KPK-Polri, namun nyatanya memang demikian.

Tidak dapat dipungkiri, masyarakat lebih banyak yang mengetahui ada skenario besar kelompok koruptor BLBI dan politisi busuk yang telah menyusup bukan saja di partai berkuasa, dan didukung oleh para pemilik rekening gendut di lembaga kepolisian, untuk menghancurkan KPK.

Jadi konflik KPK vs Polri adalah strategi pertama sebuah skenario jahat. Korban pertamanya adalah BG yang sengaja dikorbankan yang menjadi umpan penyelamatan kasus besar BLBI. Selanjutnya menyusul BW dari KPK, serangan dilanjutkan dan yang menjadi korban para pimpinan KPK Abraham Samad, Pandu Praja dan Zulkarnaen.

Strategi kedua dari skenario besar adalah “Strategi Mengalihkan Perhatian”, dengan membuat para pejabat negara mulai dari presiden, masyarakat, Tim Sembilan Watimpres, anggota DPR yang jujur, bakalan terbuai, sehingga lupa untuk bersama membongkar BLBI , Century karena hanya dijejali kisruh KPK-Polri tiap harinya, yang tak kunjung selesai.

Sutradara konspirator BLBI berhasil untuk sementara membuat skenariomenunda-nunda, mengulur-ulur waktu melalui siasat memecah belah KPK vs Polri, dalam waktu menunda itu si kelompok konspirator, memperalat Polri untuk menyita membongkar arsip BLBI, dengan tujuan pelenyapan dokumen. Namun masih untung hingga sekarang KPK masih dapat mempertahankan keutuhan dokumen BLBI.

Strategi ketiga dalam skenario besar konspirator BLBI adalah “siasat kambing hitam” yaitu menempatkan Megawati pada saat itu sebagai Presiden RI ke-5, sebagai orang yang harus bertanggung jawab utama BLBI dalam penjualan aset, divestasi, dan RnD (Release and Discharge), seharusnya disasarkan kepadasejumlah menterinya yang patuh pada perintah IMF sehingga negara dan akhirnya masyarakat dirugikan berkali-kali.

Dalam strategi ketiga ini KPK terjerumus dalam isu yang di suarakan oleh pengamat konspirator besar BLBI masih dalam satu kelompok. KPK berusaha melakukan pemanggilan kepada Ibu Megawati, padahal tidak ada alasan sama sekali pemanggilan kepada Ibu Mega karena Megawati sebagai presiden hanya menjalankan TAP MPR, UU Propenas, UU APBN, PP 17/99, Inpres, dan didukung oleh Fatwa MA.

Masyarakat sudah terjebak dan terbawa isu negatif yang dihembuskan oleh persengkokolan kelompok koruptor dan konglomerat hitam yang terus mengembangkan jaringannya dibantu antek-anteknya yang menyusup di banyak lembaga pemerintah maupun swasta. Selalu yang menjadi korban fitnah dan dijadikan tumbal orang-orang yang teguh memegang amanah rakyat dan bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan.

Diminta kepada masyarakat diharapkan mengerti siapa sebenarnya kelompokkonspirator besar yang didukung oleh konglomerat-konglomerat hitam sangatberkuasa di bidang ekonomi, yang dengan mudah mempermainkan para pejabat di negeri ini seperti kerbau yang dicokok hidungnya menuruti apa kemauan si tuannya, mereka sepertinya rela menjadi pengkhianat negara dan bangsanya. KPK dan dukungan seluruh rakyat yang antikorupsi menolak seluruh bentuk pengkhianatan kepada bangsa dan negara dengan semangat save KPK.