Fajar Pratama - detikNews


Prof Tony Kwok Man Wai Mantan Deputi Komisaris dan Kepala Independent Commision Againts Corruption Hongkong di Epicentrum Walk, Jakarta, Senin (9/2/2015). (Agung Pambudhy/detikcom)


Jakarta - Sejak didirikan 13 tahun silam, KPK berulang kali mendapatkan serang-serangan hingga terancam lumpuh seperti sekarang ini. Namun kiprah KPK dalam periode itu, tak bisa dipandang sebelah mata. Dunia internasional mengakuinya.

"Anda harus bangga dengan KPK yang Anda miliki ini. Menurut pendapat saya, KPK ada di tiga besar lembag antikorupsi terbaik se-Asia bersama ICAC Hong Kong dan CPIB Singapura," ujar mantan komisioner Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong, Tony Kwok dalam perbincangan dengan detikcom, di Epicentrum, Kuningan Jaksel, Senin (9/2/2015).

Tony merintis karir di ICAC sejak awal yakni pada tahun 1975, satu tahun setelah lembaga itu didirikan. Semenjak menduduki posisi tertinggi dalam karirnya yakni menjadi wakil ketua ICAC pada 2006-2002, Tony menyudahi masa tugas di 'KPK Hong Kong' dan keliling 25 negara di dunia, melakukan kajian terhadap praktek korupsi.

Tony mengatakan karakter kuat dari KPK adalah pergerakannya yang efektif. Lembaga antirasuah yang kini dipimpin Abraham Samad itu, kata Tony mampu menjerat tokoh besar yang merupakan otak korupsi dalam kurun waktu yang relatif cepat.

"Lihat saja KPK dengan tenaga sejumlah itu, mampu menjerat ikan besar. Tokoh-tokoh besar. Dalam waktu yang singkat. Mengungkap kasus-kasus korupsi besar," kata Tony.

KPK memang memiliki sejumlah capaian mentereng terkait pengusutan kasus korupsi yang melibatkan 'prominent actor': tiga menteri aktif, tiga ketum parpol dan tiga jenderal polisi.

Memang lembaga antikorupsi di negara lain, kata Tony, juga mampu menjerat 'big fish'. Namun Tony menggarisbawahi, sedikit sekali yang tingkat pengusutannya secepat KPK.

"Lihat saja negara lain, Malaysia misalnya. Dia mampu mengusut ikan besar, tapi setelah proses lama, selama lima tahun," ujar Tony.

KPK juga memiliki catatan ciamik lainnya yakni rekor pemidanaan 100 persen. Sampai saat ini, setiap tersangka di KPK selalu menjadi terpidana.

Sumber Berita Buat POLRI




Jakarta - Untuk ketigakalinya, KPK dan Polri terlibat perseteruan sebagai imbas dari penanganan kasus korupsi. Hal yang tak perlu terjadi jika pemerintah sejak awal tegas memberikan solusi.

Konflik KPK dengan Polri pertama kali terjadi pada 2008 saat dua pimpinan KPK Bibit Samad dan Chandra Hamzah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kedua, pada 2012 lalu, kala Polri mengepung gedung KPK untuk mengambil penyidik Novel Baswedan. Diduga langkah itu terkait dengan pengusutan kasus yang menjerat Irjen Djoko Susilo.

Sedangkan konflik yang ketiga, yakni saat seluruh pimpinan KPK dipolisikan dan satu di antaranya, yakni Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka. Langkah Bareskrim itu terkait erat dengan penetapan Komjen Budi Gunawan, calon tunggal Kapolri sebagai tersangka kasus rekening gendut.

Konflik antara lembaga antikorupsi dengan kepolisian juga pernah terjadi di Hong Kong yakni pada 1977. Bahkan Independent Commission Against Corruption (ICAC) sampai dikepung oleh petugas kepolisian Hong Kong karena badan antirasuah itu melakukan penyidikan terhadap sejumlah perwira polisi.

"Tapi gubernur tidak diam. Dia mengambil langkah nyata untuk meredakan situasi. Langkah yang bersejarah," ujar mantan komisioner ICAC Tony Kwok dalam perbincangan dengan detikcom, di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jaksel, Senin (9/2/2015).

Tony yang bekerja di ICAC sejak 1975, menjadi salah satu saksi sejarah kala insiden itu terjadi. Langkah yang diambil oleh Gubernur Hong Kong kala itu, Murray MacLehose adalah memberikan amnesti untuk kasus-kasus korupsi kategori minor yang dilakukan oleh perwira polisi, sebelum 1977.

Langkah tersebut diambil sebagai jalan damai dengan para perwira polisi yang marah karena penyidikan ICAC. Namun MacLehose memperingatkan, pemutihan serupa tidak akan diberikan lagi untuk masa-masa berikutnya. Artinya dia mendukung penuh langkah yang dilakukan ICAC.

Setelahnya, ICAC memanfaatkan dukungan dari gubernur untuk menyapu para polisi korup. Pada penyidikan tahun 1978, tercatat ICAC menjerat 119 perwira polisi dan satu orang petugas bea cukai terkait beragam kasus korupsi. Langkah ICAC ini mendapatkan apresiasi positif dari publik dan parlemen Hong Kong kala itu.

Tonny mengatakan, imbas dari kegiatan bersih-bersih massal pada 1978 itu, kepolisian Hong Kong lantas mereformasi diri dan lebih transparan. Kepolisian lantas juga tidak segan menggandeng ICAC dalam berbagai kegiatan, salah satunya pada pengawasan sampai sekarang.

"Dari kondisi krisis pada 1977 itu, di mana kami berhadapan dengan polisi, kami mendapatkan momentum positif. Sekarang ICAC dan kami menjadi partner yang memiliki kerja sama yang sangat erat. Itu semua berawal dari keputusan gubernur untuk memberikan amnesti," ujar Tony.

Pelajaran KPK Vs POLRI