MANADO, KOMPAS.com — Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Beo, Dulchahir, di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, meminta maaf atas kekeliruan yang dilakukan pegawainya yang telah menolak setoran uang logam yang dibawa nasabah.

Permintaan maaf itu disampaikan atas tanggapan pemberitaan Kompas.com yang menyorot keluhan Zulkfli Parangka yang kesal karena tiga keping uang logam yang diikutkan dalam setoran itu ditolak oleh teller dari satu-satunya bank di Kecamatan Beo itu. Baca: "Posting" Bukti Transfer, Pria Ini Kesal BRI Tidak Mau Terima Uang Logam.

"Kemarin (6/1/2015) sore, teller yang menolak transaksi itu datang ke rumah saya dan meminta maaf. Kemudian, pada malam harinya, Kepala BRI Unit Beo datang juga ke rumah dan meminta maaf atas kekeliruan pegawainya," ujar Zulkifli, Rabu (7/1/2015).

Zulkfili juga menuturkan, selain Kepala BRI Unit Beo, Kepala BRI Cabang Tahuna yang membawahi BRI Unit Beo juga menelepon dan menyampaikan permohonan maaf. "Dia berbicara melalui telepon Kepala BRI Unit Beo kepada saya dan meminta maaf," kata Zulkifli.

Dulchahir kepada Kompas.com mengatakan, pihaknya berharap kejadian ini bisa dipahami sebagai kekeliruan pegawai mereka akibat situasi dan kondisi di BRI Unit Beo. "Kami akan jadikan hal ini sebagai masukan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik ke depan dan tidak terulang lagi," ujar Dulchahir.

Dia juga menegaskan, pimpinan BRI pada tingkatan tertentu secara berjenjang akan menegur pegawai yang melakukan kekeliruan dalam melaksanakan tugas. Tindakan prosedural sesuai aturan di BRI juga akan diterapkan jika memang terdapat unsur kesengajaan dari kejadian tersebut.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, awalnya Zulkifli mengunggah kekesalannya dalam kalimat di akun jejaring sosial Facebook miliknya. Ungkapan kekesalan itu terkait sikap teller BRI Unit Beo yang menolak transaksinya.

Selanjutnya, pemberitaan Kompas.com atas kasus ini menuai banyak perhatian pembaca. Hal itu membuat pihak BRI Unit Beo lalu meminta maaf.

Kabupaten Talaud merupakan salah satu kabupaten dari tiga kabupaten di Sulawesi Utara yang berada di kawasan Nusa Utara yang merupakan wilayah perbatasan dengan Filipina. Di wilayah ini memang warga enggan menerima transaksi dengan menggunakan uang logam. Selain Talaud, dua kabupaten lainnya adalah Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Sitaro. Di dua kabupaten itu juga, uang logam sudah sangat jarang digunakan dalam transaksi.
Sumber

BATAM (HK) - Kantor Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia (KCP BRI) Cendana, menolak pecahan Rp5.000 dan Rp10.000 senilai Rp3 juta yang akan disetorkan nasabahnya, Puji pada Kamis (2/8) lalu ke tabungan di bank tersebut. Alasannya, pihak teller enggan menghitung uang karena terlalu banyak.
Hanya saja, kasus ini baru diutarakan oleh Puji ke Haluan Kepri, Rabu (8/8). Lantaran yang bersangkutan merasa kecewa atas penolakan yang dilakukan teller KCP BRI Cendana.

"Tellernya itu tidak mau menerima uang receh Rp5.000 dan Rp10.000 senilai Rp3 juta. Katanya capek untuk hitung ulang. Padahal uangnya sudah saya susun rapi. Bahkan mereka suruh saya tukarkan ke BI," ujar Puji dengan nada kesal.

Selaku bendahara di salah satu SMK di Batam dan bendahara Masjid di pemukimannya, Puji hendak memasukkan uang ke tabungan di BRI sebesar Rp13 juta. Di antaranya ada pecahan Rp50 ribu senilai Rp10 juta, dan pecahan Rp5 ribu dan Rp10 ribu senilai Rp3 juta.

"Memang baru ini pelayanan di KCP BRI Cendana sangat aneh. Uang itu bukan milik saya, makanya harus disetorkan cepat-cepat ke bank. Karena tidak diterima di BRI, Akhirnya saya setorkan ke rekening lain di BTN," ujar Puji.

Kejadian itu tidak hanya membuat nasabah bank merasa kecewa, juga mendapat tanggapan serius dari Komisi II DPRD Kota Batam.

Sekretaris komisi II, Sallon Simatupang, SE mengecam keras atas pelayanan pihak KCP BRI Cendana kepada masyarakat yang notabene nasabahnya.

"Kenapa tidak disampaikan kepada saya? Kalau itu langsung dilaporkan ke saya, pasti saya datangi ke sana (KCP BRI). Tidak seperti itu pelayanan bank terhadap nasabah," tegas Sallon.

Terpisah, Asisten Manager Operasional Bank BRI Batam, Eddy Iskandar Yacob menyebutkan tidak ada alasan untuk menolak uang yang disetorkan oleh nasabah selagi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Eddy menghimbau kepada nasabah apabila menemukan hal serupa, sebaiknya segera melaporkan ke BRI pusat di Nagoya, melalui telp ke 0778-458 778.

"Tidak ada alasan untuk menolak, kecuali menukarkan uang ya. Biasanya kami menolak menukarkan uang bila uang pecahan kecil sudah banyak. Tetapi bila itu tujuannya menabung, tidak ada alasan untuk menolak. Kami akan telusuri ini. Kami akan merasa terbantu bila nasabah melaporkan langsung kepada kami. Kalau bisa catatkan nama tellernya, sehingga kami bisa mengevaluasi pelayanan," tegas Eddy.

Humas Bank Indonesia Batam, Mohammad Nuryazidi saat dihubungi kemarin mengatakan, sesuai UU No 7 tahun 2011 tentang mata uang, mata uang rupiah dapat diterima di seluruh Indonesia sebagai transaksi keuangan. Dikatakan Didi, pecahan berapapun, seharusnya tidak ada masalah, dan bank bisa menerima, kecuali untuk ditukar.

"Kalau benar untuk menabung, seharusnya tidak masalah. Kecuali untuk ditukarkan, karena tidak semua bank yang memiliki gudang besar seperti Bank Indonesia untuk menyimpan uang pecahan kecil," ujar Didi.

Dalam kesempatan itu, Didi menegaskan, tidak ada kewenangan bank untuk menolak pecahan berapapun, selagi itu rupiah.

Sesuai UU No 7 tahun 2011, pasal 23 ayat 1, setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya du wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.

Pelanggaran atas pasal 23, sebagaimana dikatakan dalam pasal 33 ayat 2, setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di NKRI, kecuali karena keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta. (lim/pti)