JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto
membenarkan adanya surat edaran yang diterbitkan Menteri
Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal penyebutan nama Presiden
Joko Widodo dalam acara resmi kenegaraan. Andi
mengatakan Presiden memang ingin agar cukup dipanggil
“Bapak Jokowi” tanpa nama lengkap atau pun atribut gelar.
“Presiden tidak ingin disapa Ir Haji Joko Widodo, hanya
Presiden RI Bapak Jokowi, tanpa insinyur tanpa haji. Tidak
dipanjangkan Joko Widodo,” kata Andi di istana kepresidenan,
Jumat (6/2/2015).
Andi mengatakan, presiden tidak menginginkan penyebutan
namanya menjadi terlalu formal apabila harus pakai atribut
gelar akademis atau panggilan “haji”. “Presiden sudah nyaman
dengan sebutan Jokowi saja,” kata Andi.
Penyeragaman penyebutan nama Presiden ini dicantumkan
dalam Surat Edaran nomor 11/449/SJ yang diterbitkan
Menteri Dalam Negeri atas nama Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam Negeri, DR Yuswandi A Temenggung pada
26 Januari 2015 lalu.
Surat ditujukan kepada Sekretaris Daerah provinsi, kabupaten,
dan kota seluruh Indonesia. Di dalam surat itu dituliskan
sebagai berikut:
“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia
pada saat pertemuan Bapak Presiden Republik Indonesia
dengan para bupati sewilayah Pulau Sumatera pada hari
Kamis, 22 Januari 2015 bertempat di Istana Kepresidenan
Bogor, bersama ini disampaikan bahwa untuk keseragaman
dalam penyebutan nama dan jabatan Bapak Presiden Republik
Indonesia pada saat acara resmi kenegaraan maupun
kunjungan kerja di Provinsi, Kabupaten, dan Kota
penyebutannya sebagai berikut: “YANG TERHORMAT,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, BAPAK JOKOWI”


Penulis: Sabrina Asril
Editor: Fidel Ali Permana