Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menceritakan hasil konsultasi pimpinan dewan dengan Presiden Jokowi kemarin (2/2). Terkait jabatan kapolri, Jokowi memberi sinyal akan mengambil keputusan dalam waktu dekat.

"Pokoknya begini kata presiden, Insyaallah secepatnya, secepatnya," ungkap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, usai pertemuan, di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (2/2).

Presiden sama sekali belum memberikan epastian waktu soal pengambilan keputusan jadi tidaknya Komjen Budi Gunawan dilantik sebagai kapolri.

Meski demikian, Fahri menyatakan, dalam rapat konsutasi tersebut, pimpinan DPR sepakat akan menyetujui apapun keputusan Jokowi nantinya. Termasuk, kalau nanti ternyata Budi Gunawan akhirnya diputus untuk tidak dilantik. "Kami tidak boleh lawan, kami ikut saja," tegas politisi PKS tersebut.

Pernyataan senada juga disampaikan Ketua DPR Setya Novanto. Dia juga menyatakan kalau pimpinan DPR akan menghormati segala keputusan presiden soal pelantikan kapolri baru.

Yang pasti, tutur dia, pimpinan DPR telah menyatakan kalau parlemen telah menjalankan proses terkait peresetujuan nama calon kapolri pengajuan dari presiden sesuai mekanisme dan prosedur yang ada.

Begitupun, soal tenggat waktu. Walau berharap presiden bisa memutus sesegera mungkin, namun pimpinan DPR tidak memberikan batas waktu. Keputusan melantik atau tidak kapolri baru, termasuk dilaksanakan sebelum praperadilan ataupun setelahnya, lagi-lagi semuanya diserahkan ke presiden.

"Kita sangat menghormati dan mudah-mudahan semua ada jalan keluar yang baik," tutur politisi Partai Golkar tersebut.

Pada kesempatan rapat konsultasi yang berlangsung tertutup tersebut, semua pimpinan DPR yang notabene berasal dari partai-partai di Koalisi Merah Putih (KMP), hadir. Selain Setya dan Fahri, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan juga turut serta.

Datang sekitar 15.25 WIB, rombongan kemudian sudah keluar meninggalkan komplek istana sekitar 17.00 WIB.

Terhadap hasil pertemuan, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengakui kalau DPR pada dasarnya berharap presiden bisa membuat keputusan dalam waktu tidak terlalu lama. Terkait hal tersebut, dia juga mengakui, kalau secara langsung, presiden telah menyatakan bisa saja keputusan diambil tanpa harus menunggu proses praperadilan.

Mengacu pada agenda kepresidenan, pada 5 Februari 2015 nanti, presiden akan meninggalkan tanah air. Hingga 10 Februari 2015, presiden bersama rombongan akan melakukan kunjungan bilateral ke sejumlah negara ASEAN.


SUMBER