Logis, Jokowi Minta Masukan Prabowo



[Url=http://nasional.inilah..com/read/detail/2174600/logis-jokowi-minta-masukan-prabowo]INILAHCOM[/url], Jakarta - Pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan merupakan hal yang logis bila Presiden Joko Widodo meminta pertimbangan mantan rivalnya Prabowo Subianto mengenai calon kepala Kepolisian RI.

"Bila dilihat dari gejala sejauh ini, sulit meyakinkan publik bahwa Jokowi tidak sedang tersandera di antara berbagai kepentingan, baik langsung maupun tidak. Karena itu, logis bila Jokowi meminta pertimbangan Prabowo," kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut Karyono, pertemuan Jokowi dengan Prabowo bisa menimbulkan efek positif bagi Jokowi. Setidaknya, Jokowi memperoleh banyak masukan yang bisa dijadikan pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

"Selain itu, pertemuan tersebut bisa membuat Jokowi lebih percaya diri dalam membuat keputusan," ujarnya.

Namun, kata Karyono, yang harus dipertimbangkan dari pertemuan tersebut adalah jangan sampai hal itu mengganggu hubungan Jokowi dengan partai koalisi.

"Untuk menyelesaikan masalah ini diperlukan kearifan dari semua pihak dengan mempertimbangkan semua aspek," tuturnya.

Prabowo menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Kamis (29/1) untuk melaporkan prestasi pencak silat Indonesia di kancah dunia. Prabowo adalah Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) yang juga Presiden Persatuan Pencak Silat Antarbangsa (Persilat).

Prabowo mengatakan selain membicarakan pencak silat, pertemuannya dengan Presiden juga membicarakan masalah kenegaraan.

"Kami singgung komitmen beliau untuk memperkuat dan menjaga institusi negara, dan saya mendukung. KPK dan Polri harus sama-sama kuat dan kita jaga," ujarnya.

Selain itu, menurut Prabowo, terkait urusan pengangkatan kapolri merupakan tugas dan hak eksekutif dan dirinya menghormati apa pun keputusan Presiden.

Setelah bertemu Prabowo di Istana Bogor, Presiden Jokowi bertemu dengan mantan presiden BJ Habibie di Istana Kepresidenan Jakarta. [tar]

Pengamat: Jokowi Bingung, Tetap di KIH atau ke KMP
Aries Setiawan
Jum'at, 30 Januari 2015, 19:00 WIB

VIVA.co.id- Kisruh KPK vs Polri membuat internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengalami krisis komunikasi. Partai-partai yang "ngotot" agar Budi Gunawan segera dilantik sebagai Kapolri, bertentangan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang masih ragu.

Dalam Diskusi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK dengan tema "KPK vs Polri: Politis atau Tidak", Jumat 30 Januari 2015, Direktur Political Communication Institute, Heri Budianto, menyatakan aroma tak harmonis terlihat antara Jokowi dengan KIH.

Hal itu juga dipertegas dengan berbagai pernyataan dari petinggi PDI Perjuangan yang mulai menyoal kinerja Presiden Jokowi.

"Jokowi di persimpangan jalan. Bingung, ke KMP (Koalisi Merah Putih) atau KIH. Sekarang setelah bertemu Prabowo Subianto, jadi terang benderang," ujar Heri.

Heri melihat, Jokowi terlihat ragu dengan koalisi pendukungnya yang mulai tidak solid. Namun, Heri justru khawatir, jika Jokowi memilih beralih ke KMP.

"Apa Jokowi bakal ke KMP? Itu bahaya, ruang gelap. Mending benahi ruangnya sendiri. KMP menunggu bola muntah. Ini kelemahan KIH," ujar Heri.

Heri menyarankan agar koalisi yang dipimpin PDI Perjuangan itu segera berbenah, agar konflik di internal tidak meluas dan Jokowi tidak beralih ke KMP. "Sebaiknya KIH segera perbaiki diri," katanya. (one)

Fadli Zon: KMP Siap Tampung Jokowi

[Url=http://nasional.inilah..com/read/detail/2174338/fadli-zon-kmp-siap-tampung-jokowi]INILAHCOM[/url], Jakarta-Beredar kabar jika Presiden Joko Widodo akan melepaskan dirinya dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sebab, KIH selalu mendesak Jokowi segera melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Kabar tersebut semakin menguat setelah adanya pertemuan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi di Istana Bogor. Adapun pertemuan itu dilakukan setelah banyak desakan dari pihak KIH ke Jokowi untuk segera melantin Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sementara Budi adalah tersangka di KPK.

Wakil Ketua DPR Fadli Zoon menegaskan, pihaknya akan mendukung semua langkah yang dilakukan oleh Jokowi. Menurut dia, Koalisi Merah Putih (KMP) dengan senang hati menampung Jokowi jika keluar dari KIH.

"Pokoknya kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, apapun yang perlu kita lakukan akan kita lakuan," kata Fadli usai melakukan pertemuan bersama dengan petinggi KMP di Bakrie Tower, Jakarta, Kamis (29/1/2015) malam.

Namun, Fadli mengingatkan pada Jokowi tidak gusar dengan desakan itu. Pasalnya, sebagai presiden, Jokowi punya hak untuk melantik atau tidak melantik Jenderal bintang tiga sekaligus mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu.

"Harusnya apa yang diputuskan presiden itu hak prerogatif Presiden. Itu sudah disampaikan, DPR juga sudah menyikapi. Presiden tinggal memutuskan saja. Kita akan mendukung keputusan apapun kalau terkait masalah ini," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini. [tar]