Jakarta, HanTer - Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto menegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mengenal istilah program 100 hari. Meski demikian, pemerintah sangat mengapresiasi masukan yang diberikan rakyat kepada presiden.

"Sejak awal pak presiden tidak mencanangkan program kerja 100 hari. Karena kinerja kabinet dalam pemerintahan ini setiap hari bekerja dan terus dilakukan evaluasi. Masukan masyarakat yang ada saat ini merupakan kritik dan saran yang akan menjadi kajian di pemerintahan," kata Andi di Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Nilai minus yang diberikan rakyat kepada Kabinet Kerja, menurutnya adalah kritik yang membangun."Sebagai masukan, kritik positif itu perlu. Pak presiden juga kerap melakukan evaluasi dan arahan tiap bulan pada saat sidang kabinet paripurna," terangnya.

Ia menjelaskan, Presiden Jokowi terus memantau kinerja kementerian-kementerian yang ada berdasarkan program jangka pendek dan menengah.
"Target kerja yang diberikan ada di program jangka pendek dan menengah. Namun sampai saat ini belum dapat dipastikan sanksi bagi yang belum mencapai target tersebut. Termasuk reshuffle," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Iluni FHUI, Julius Ibrani mengatakan dalam 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-JK yang paling menonjol adalah kemunduran di bidang hukum. "Sifat transaksional politik di bidang hukum sangat kentara. Mafia hukum juga masih berkeliaran. Belum ada suatu program pembangunan hukum nasional yang jelas serta nyata dan belum mengutamakan kepentingan keadilan rakyat," kata Julius kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Julius mengatakan presiden dari awal hanya sebatas berkomitmen terhadap janjinya dalam hal pembenahan penegakan hukum dan reformasi institusi Kepolisian dan Kejaksaan, serta pemberantasan korupsi. "Saya harap, presiden dan wakil presiden dapat merevisi program kebijakan hukum nasional. Presiden juga harus memaksimalkan pelaksanaan hak prerogatif presiden dalam memilih pejabat publik di bidang hukum. Jangan terpengaruh parpol pendukung," tuturnya.

Jokowi, lanjutnya, belum memikirkan tentang revisi rancangan KUHP-KUHAP yang sudah sangat usang dan telah menggantung puluhan tahun nasib pembahasannya. "Jangan berpikir dulu soal Perpres Antikorupsi yang pernah dijanjikan. Jokowi harusnya lanjutkan revisi rancangan KUHP-KUHAP. Rancangan KUHP-KUHAP lebih penting,” cetusnya.

Atas kondisi demikian, dirinya menilai Presiden Jokowi seperti apati, ketidaksukaan atau ketidaktahuannya pada Hukum. "Menteri Hukum dan HAM yang ada sekarang saja nampak lebih memfokuskan diri pada masalah politik atau terkait partai politik bukannya menyusun program legislasi nasional yang sampai saat ini belum selesai. Jaksa Agung belum menyelesaikan reformasi internal kejaksaan," tandasnya.

(Tian)


http://www.harianterbit.com/2015/read/2015/01/27/17811/25/25/Jokowi-Mau-Enaknya-Sendiri-Bilang-Enggak-Kenal-Istilah-100-Hari-Kerja


Nanti dikahir masa jabatan ! bilang lagi kan baru lima tahun !!