Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meminta asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI) untuk dapat mengerjakan 250 ribu rumah rakyat dari total 1 juta rumah yang akan dibangun pemerintah tahun ini.

Keputusan tersebut dibuat pemerintah setelah melakukan identifikasi persoalan teknis pembangunan rumah untuk rakyat tersebut. Meliputi berapa unit rumah yang akan dibangun, siapa yang mampu membangun, di mana akan dibangun, dan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk membangun.

“REI bisa membangun sekitar 250 ribu unit rumah. Kemudian pemerintah yang akan membangun rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekitar 603 ribu unit dan dari masyarakat Pembangunan dan Pemberdayaan Swadaya (PPS) bisa dibangun sekitar 146 ribu unit rumah,” ujar Basuki usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantornya, Selasa (20/1).

Terkait lokasi pembangunan rumah, Basuki mengatakan proyek tersebut akan tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan, JK memberi arahan agar pemerintah daerah setempat yang memiliki tanah, disarankan untuk menyerahkan tanahnya kepada pemerintah.

"Seperti tadi yang saya laporkan, di Gunung Sitoli ada 10 hektare, di Kabupaten Nias Utara ada 7 hektare. Beberapa hari yang lalu mereka datang meminta rumah-rumah itu. Jadi kami minta kontribusi Pemerintah Daerah dengan menyediakan lahan. Kalau mereka punya lahan tersebut, akan diprioritaskan untuk dibangun perumahan," katanya.

Basuki menyebutkan untuk membangun satu juta unit rumah tahun ini, pemerintah masih kekurangan dana sekitar Rp 40 triliun. Sementara dana yang berhasil ditutupi sekitar Rp 18,9 triliun diantaranya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 (APBNP) sebesar Rp 8,1 triliun, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 5,4 triliun, dari Perumnas sekitar Rp 500 miliar, sedangkan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp 2,5 triliun.

"Ini belum cukup untuk memenuhi target tadi. Ada beberapa biaya dan tambahan dana yang perlu digerakkan dari PT Bank Tabungan Negara Tbk dan dari lending agency lain yang akan dipanggil Wakil Presiden,” katanya.

Selain BTN, Basuki mengatakan pendanaan akan dibantu juga oleh PT Sarana Multigriya Finansial dan International Finance Corporation (IFC), Bank Dunia, dan Asian Development Bank (ADB). Dalam waktu dekat, JK akan mengundang bank-bank tersebut untuk memastikan kesanggupannya mencairkan kredit untuk perumahan.

Pemerintah juga akan menyuntikkan dana penyertaan modal negara sebesar Rp 2 triliun untuk Perum Perumnas. “Karena yang hitungan tadi hanya Rp 500 miliar untuk membangun 36 ribu unit rumah, maka jika nanti disuntik Insya Allah meningkat tiga kali lipat. Suntikannya bisa untuk ini, tapi saya belum berani merumuskan karena belum disetujui DPR," ujar Basuki.

Kekurangan dana, menurut Basuki, tidak akan berpengaruh terhadap waktu dimulainya pembangunan. "Harus sudah mulai dibangun, makanya kalau minggu depan sudah dibawa ke Sidang Kabinet mungkin akan dicanangkan, mulai akan dibangun oleh pemerintah," katanya.

Dia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menunggu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). "DIPA-nya dibahas sampai 12 Februari, lalu akan difinalkan dengan DPR. Setelah itu baru kerja kita mulai," ujar Basuki.