JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala membantah bahwa pengajuan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri adalah rekomendasi Kompolnas. Menurut Adrianus, Presiden Joko Widodo langsung memilih Budi sebelum Kompolnas menyelesaikan rekomendasi.

Adrianus menjelaskan, Kompolnas menyerahkan draft berisi lima calon Kapolri kepada Presiden Jokowi pada Kamis (8/1/2015). Dalam draft tersebut ada beberapa nama calon Kapolri, termasuk di antaranya adalah Budi Gunawan dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.

Ia mengaku terkejut saat mendengar kabar bahwa Jokowi langsung mengirim surat pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri ke DPR RI pada Jumat (9/1/2015). Padahal, kata Adrianus, Kompolnas sudah menjelaskan pada Menkopolhukam bahwa nama-nama yang diajukan itu belum selesai ditelusuri dan masih berbentuk draft.

"Siapa yang nyangka hari Kamis kami paparan, sore disiapkan surat ke DPR. Kami baru akan mewawancarai, dan mengumpulkan informasi, tiba-tiba besok dikirim surat pada DPR, cerdas sekali kan beliau," ucap Adrianus, dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

Di lokasi yang sama, pengamat politik dari Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat menuturkan, dipilihnya Budi Gunawan sebagai calon Kapolri merupakan bukti tidak mampunya Jokowi memimpin pemerintahan.

Menurut Hasan, Jokowi tidak akan mengajukan surat pencalonan Budi ke DPR sebelum ada rekomendasi utuh dari Kompolnas. (baca: Dianggap Menyesatkan Jokowi, Seluruh Komisioner Kompolnas Diminta Mundur)

"Jokowi sekarang berkuasa, tapi enggak bisa mengontrol kekuasaannya. Di tangan siapa kekuasaanya, bisa di Megawati, Surya Paloh, atau parpol pendukungnya," ucap Hasan. (baca: Presiden Jokowi Dinilai Kehilangan Momentum)

Hasan melanjutkan, Jokowi selama ini dikenal sebagai pemimpin yang tidak suka berbenturan dengan masyarakat. Namun untuk persoalan Kapolri, kata Hasan, Jokowi seperti tidak berdaya dan menerobos citra positifnya.

"Karena Jokowi enggak berdaya, enggak punya support, atau khawatir akan kehilangan support politik. Karena tanpa support politik, Jokowi akan kesulitan menjalankan pemerintahan," pungkas Hasan. (baca: Aksi #SaveKPK Ajukan Lima Tuntutan ke Jokowi)