Status kepemilikan Gunung Kelud sampai sekarang masih menjadi teka-teki baik dari sejumlah elemen mulai dari rakyat hingga pejabat. Perebutan wilayah antara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Pemerintah Kabupaten Blitar ini berpotensi menimbulkan gesekan.

Bahkan kalau sejumlah pihak berwenang kurang sigap dalam menanggapi hal ini, berpotensi terjadi konflik horizontal. Terkait hal ini, jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) 0809 Kediri, Jawa Timur mulai mengantisipasinya. Sejumlah personil sudah disiagakan baik dengan pola pengamanan terbuka dan tertutup.

Menurut Komandan Kodim 0809 Letkol Infrantri Purnomosidi, potensi konflik walaupun kecil pasti ada. Untuk itu, pihaknya sudah mengambil tindakan preventif berupa sosialisasi dan himbauan agar masyarakat tenang.

“Untuk pengamanan terbuka sudah kami lakukan dengan mengoptimalkan peran Babinsa, sedangkan pengamanan tertutup dengan menempatkan intelegen,” ujar Letkol Ifn Purnomosidi, Minggu (25/1/2015).

Sementara itu, dari kalangan DPRD Kabupaten Kediri sendiri sudah meminta agar Pemkab Kediri menghentikan segala proses penganggaran yang berkaitan dengan infrastruktur Gunung Kelud. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kediri sebesar Rp 1 milyar yang sudah digedok, diminta supaya dialihkan ke objek wisata lain.

Status kepemilikan Gunung Kelud kembali menjadi sengketa paska dicabutkan SK Gubernur Jawa Timur. Sejauh ini Pemkab Kediri sudah melayangkan surat keberatan kepada Gubernur Jawa Timur terkait pencabutan SK tersebut. Pemkab mengancam akan menggugat orang nomor satu di Jawa Timur itu apabila surat keberatan tersebut tidak diindakan.

http://beritajatim.com/politik_pemer...l#.VMSuvSzJBX0

============================

kok bukan polisi?