RAKYATSULSEL.COM – Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP enggan
mengomentari pernyataan Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
(Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijanto. “Biar publik yang menilai apakah pantas
Menkopolhukam menyatakan seperti itu?” terang
Johan saat dikonfirmasi, Sabtu (24/1). Menteri Tedjo sebelumnya menilai jika KPK tak ikut
membuat sejuk suasana polemik pasca Wakil Ketua
KPK Bambang Widjojanto ditangkap dan ditetapkan
sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. Tedjo
mengimbau supaya semua pihak untuk bisa
menjernihkan suasana dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang provokatif. Tedjo menilai
aksi masyarakat sipil di gedung KPK sebagai salah
satu bentuk tindakan yang menyalahi aturan. “Publik datang ke KPK karena dengar pak Bambang
ditangkap. Kami tetap menjalankan tugas-tugas
kami. Bukan karena ada yang jadi tersangka, kami
mundur dan tidak bekerja, saya rasa tidak. Terus
kerja sampai batas kami bisa bekerja,” terang Johan. Hubungan KPK dan Polri seperti memanas ketika
komisi antirasuah menetapkan tersangka penerima
gratifikasi dan hibah saat pencalonan Komisaris
Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri pada selasa
(13/1). Sehari kemudian, beredar foto-foto mesra seorang
pria mirip Abraham Samad, yang sedang bermesraan
dengan seorang perempuan yang mirip Puteri
Indonesia 2014. Hal itu tegas dibantah KPK dan
meneruskan proses pemeriksaan atas Budi Gunawan
dengan memanggil saksi dari kepolisian. Perseteruan memuncak dengan penangkapan serta
penetapan tersangka Bambang Widjojanto oleh
Bareskrim Polri. Dukungan publik pun mengalir ke lembaga
superbody. Mereka mendesak agar tidak ada
kriminalisasi terhadap KPK. Tedjo menyesalkan adanya aksi yang bertujuan
untuk menggerakan massa. Hal tersebut merupakan
bentuk pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. “Jangan membakar massa, membakar rakyat kita ini,
tidak boleh seperti itu, itu suatu sikap pernyataan
yang kekanak-kanakan,” kata Tedjo di Istana Negara. Tedjo mengklaim, Presiden Joko Widodo justru
berniat untuk menyelamatkan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian. “Kami akan mencarikan jalan terbaik, karena Bapak
Presiden menginginkan save KPK save Polri, dua-
duanya tidak boleh kita anak emaskan salah satu,
tapi dua-duanya kita selamatkan,” ucap Tedjo. (rmol)

www.rakyatsulsel.com/kpk-biar-publik-yang-menilai-ocehan-menteri-tedjo.html

Duh....si bapak tedjo, mending nyanyi surti tejo