Bisnis.com, Jakarta - Kendati mendapat gertakan dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia, pemerintah tetap akan membatalkan tiga proyek infrastruktur yang rencananya digarap investor negeri Sakura tersebut lantaran dinilai menimbulkan masalah di sektor lain.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago menuturkan saat ini pemerintah masih mengevaluasi proyek-proyek infrastruktur yang akan lanjut dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan kajian Bappenas, tiga dari sekitar 20 proyek infrastruktur yang akan dikerjakan oleh Jepang akan dicoret dari daftar proyek.

Mengetahui hal tersebut, lanjutnya, Dubes Jepang untuk Indonesia Tanizaki Yasuaki menyampaikan akan ada konsekuensi ekonomi dan politik terhadap hubungan bilateral kedua negara apabila pemerintah Indonesia melakukan pembatalan tersebut.

"Mereka cuma bilang itu ada konsekuensi ekonomi dan politik, agak menggertak," tutur Andrinof di Kompleks Istana Negara, Rabu (14/1/2015).

Andrinof menduga, konsekuensi ekonomi yang dimaksud Dubes Jepang adalah turunnya minat investasi perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia. Namun, dia tidak dapat memprediksi seperti apa konsekuensi politis yang dimaksud pihak Jepang.

Kepala Bappenas ini menegaskan apabila suatu proyek dinilai menimbulkan masalah di sektor lain, pemerintah tidak akan memaksakan kelanjutan proyek tersebut.

"Kita bangun untuk kepentingan yang lebih besar, bukan hanya untuk memfasilitasi investor," imbuhnya.

Andrinof enggan mengungkap tiga proyek Jepang yang akan dicoret Bappenas dari rencana pembangunan nasional 2015-2019 itu. Namun, proyek tersebut terkait dengan infrastruktur dan transportasi.

"Salah satunya high speed train, kereta api super cepat (Jakarta-Surabaya). Ada dua lagi lainnya, nantilah," pungkasnya.

Jepang merupakan negara yang paling banyak mengalirkan investasi langsung ke Indonesia. Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi Jepang di Indonesia mencapai US$2 miliar pada Januari-September 2014.

Adapun realisasi sepanjang 2010-2013 berturut-turut sebesar US$0,71 miliar pada 2010, US$1,5 miliar pada 2011, US$2,5 miliar pada 2012, dan US$4,7 miliar pada 2013

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/2015...eaksi-bappenas

Klo memang dari kajian aspek manfaatnya kurang maksimal kenapa mesti dilanjutkan, itu artinya kita harus mandiri dalam menetapkan arah pembangunan Negara dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita dan jangan sampai didikte oleh kepentingan asing, klo bener berani nolak proyek pesanan Jepang artinya pemerintah strooong
Menurut agan2 gimana ?