PRAKTIK pungutan liar dan suap-
menyuap ternyata telah
berlangsung di hampir seluruh
ranah kehidupan di negeri ini.
Dunia penerbangan yang selama
ini dipersepsikan sebagai domain industri yang menjaga ketat
standar profesi dan reputasi
nyatanya tidak luput dari
praktik tercela itu. Harian ini,
Kamis (8/1), menurunkan hasil
investigasi yang menyebutkan selama bertahun-tahun pungli
membelenggu industri
penerbangan kita. Perusahaan
operator penerbangan diduga
memberikan uang kepada
otoritas penerbangan, bandara, dan navigasi saat mengajukan
extra flight dan perubahan
jadwal penerbangan.
Praktik itu diketahui berlangsung
sejak empat tahun lalu. Untuk
mendapatkan slot bagi setiap extra flight saat peak season,
maskapai penerbangan disebut-
sebut menyetorkan uang Rp10
juta ke orang dalam di
Direktorat Angkutan Udara
Kementerian Perhubungan. Pola yang sama juga dipraktikkan
saat mengajukan perubahan
jadwal di kala low season. Suap
juga menjadi jalan maskapai
penerbangan untuk memotong
antrean saat pesawat hendak lepas landas dan mendarat. Kata
kuncinya, dengan menyetorkan
sejumlah uang, semua jadwal
penerbangan baru dapat segera
diperoleh.
Dengan fulus pula, dapat diatur agar pesawat-pesawat tidak
perlu antre terlalu lama
menyiasati antrean panjang baik
sebelum take off maupun landing.
Ditjen Angkutan Udara Kemenhub
memang memban¬tah informasi tersebut. Namun, tidak ada asap
jika tidak ada api. Akan lebih elok
jika informasi tersebut diselidiki,
bukan direaksi dengan
membantah. Praktik ilegal seperti
itu ironisnya terungkap setelah pesawat Air Asia QZ8501 jurusan
Surabaya-Singapura mengalami
insiden. Kita prihatin dan sangat
terkejut. Dalam suasana duka
dan kehilangan besar, kita
dipaksa untuk mengetahui bahwa jadwal terbang pesawat yang
tertimpa musibah itu tidak
memiliki izin resmi.
Kita berharap praktik pungli dan
suap-menyuap dalam dunia
penerbangan kita hanyalah gejala sesaat. Namun, dengan
melihat perkembangan terakhir,
tidak mustahil hal itu telah
dipraktikkan secara masif.
Sejumlah maskapai beberapa hari
terakhir diketahui belum memiliki izin perubahan jadwal terbang
dari dan menuju sejumlah
bandara. Akibatnya, larangan
terbang untuk jadwal rute
perubahan tersebut
diberlakukan untuk maskapai tersebut. Complaint dari para
penumpang pesawat yang
terganggu oleh jadwal
penerbangan mereka pun
banyak terungkap akibat
pembatalan jadwal rute. Sejauh ini belum dapat dipastikan
bahwa larangan terbang di
sejumlah jalur kepada sejumlah
maskapai penerbangan itu
terkait dengan praktik pungli
dan suap-menyuap. Karena itu, fakta dan kebenaran terkait
dengan kasus ini harus diungkap
tuntas. Kita mendorong penegak
hukum, baik Komisi
Pemberan¬tasan Korupsi,
Kejaksaan Agung, maupun Polri, untuk menginvestigasi kasus ini
hingga tuntas. Jika kelak benar
terungkap hal itu yang terjadi,
proses hukum harus dijalankan
dengan tegas. Otoritas
penerbangan kita selanjutnya harus dapat memastikan bahwa
praktik ilegal itu harus
dihentikan dan dijauhkan dari
dunia penerbangan kita. Jalan
pintas dalam menjalankan
standar profesi, dengan melakukan pungli dan suap-
menyuap, tidak boleh dibiarkan.
Apalagi dalam dunia penerbangan
yang berisiko tinggi. Jika itu
berlangsung, keselamatan
penerbangan kita sedang menuju bahaya lebih besar

Sumber