TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Pemerintah masih terus mengkaji rekomendasi penghapusan penjualan ron 88 atau bensin Premium. Demikian dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla
 yang akrab dipanggil JK.
Kata dia, pemerintah pada prinsipnya setuju. Tapi, imbuhnya, banyak hal yang harus disiapkan sebelum kebijakan itu diterapkan.
"Itu baru diusulkan, kita masih pertimbangkan gimana caranya agar bisa diimplementasikan segera," kata JK kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2014).
Salah satu pertimbangan pemerintah dalam mendukung gagasan itu adalah kualitas premium yang rendah, hal itu sedikit banyaknya bisa mengganggu mesin kendaraan. Namun gagasan itu tidak bisa direalisasikan segera, karena infrastruktur yang ada kurang memadai.
Gagasan tersebut awalnya direkomendasi oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas menyampaikan rekomendasi pertamanya, yakni PTPertamina
 (Persero).
Premium direkomendasikan dihapus karena dinegara lain bensin jenis itu sudah jarang digunakan, dan tidak jelas patokan harga bakunya.
Selama ini minyak yang dihasilkan dari sumur-sumur di Indonesia tidak semua bisa diolah menjadi bensin Pertamax yang diwacanakan mengganti bensin Premium.
Selama ini untuk memenuhi kebutuhan itu pemerintah harus impor. JK mengakui dengan penghapusan bensin Premium maka konsumsi bensin Pertamax akan meningkat, begitu pun impornya.
"Tentu kan namanya diganti. Kalau dihilangkan pasti segalanya tinggi," jelasnya.
Namun demikian ia menampik bila gagasan tersebut dianggap menyusahkan rakyat kecil, karena harga bensin Pertamax lebih mahal dari bensin Premium.
Kata dia kualitas bensin Pertamax jauh lebih baik, dan tidak akan mengganggu mesin kendaraan. Seharusnya masyarakat justru lebih terbantu menurutnya.