SAMARINDA - Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim akhirnya menyatakan sikap tetap menerapkan Kurikulum 2013 (K-13) di 14 kabupaten/kota. Hal itu disampaikan Kepala Disdik Kaltim Musyahrim dalam pertemuan bersama Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, olahraga, dan pemuda di Kegubernuran Kaltim, Selasa (16/12) malam.

Meski begitu, Musyahrim menegaskan keputusan tetap menjalankan K-13 bukan keputusan pribadi, melainkan hasil rembuk berbagai elemen pendidikan di Kaltim, seperti guru, disdik kabupaten/kota, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim, dan para kepala sekolah. “Selain itu kamu juga sudah mendapat restu dan dukungan dari Gubernur Awang Faroek Ishak untuk tetap melanjutkan K-13 di semua sekolah se-Kaltim,” tegas Musyahrim kepada Kaltim Post, Rabu (17/12).

Sikap tersebut, kata dia, cukup beralasan mengingat saat ini Kaltim sudah hampir 100 persen memberikan pelatihan dan pembekalan K-13 untuk seluruh guru, mulai tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat (lihat berita terkait di halaman 25-Metropolis, Red).

Namun, dia tak membantah selama penerapan K-13, Kaltim kerap kali terkendala buku yang hingga kini belum selesai didistribusikan ke sekolah. “Pemprov Kaltim juga sudah menyatakan kesiapannya untuk menangani langsung percetakan buku jika masih mengalami keterlambatan seperti di semester I,” tambah dia.

Sementara, Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikmen) Disdik Samarinda Suwar Wiguno mengatakan, sekolah non-piloting di Samarinda mayoritas tetap mengingikan penerapan K-13. “Saat ini Kepala Disdik Samarinda Asli Nuryadin sedang menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan untuk mengonsultasikan prosedur permohonan bagi sekolah nonpiloting yang tetap ingin melaksanakan K-13,” ucap mantan Kepala SMK 1 Samarinda ini.

Suwar menyebut, sekolah tingkat SMP nonpiloting yang sudah melayangkan surat tetap menggunakan K-13 di Kota Tepian yakni; SMP 5, SMP 21, SMP Islam Bunga Bangsa, dan SMP TI Madina. Sedangkan di tingkat SMA sederajat adalah SMA Islam Bunga Bangsa dan SMK Husada Prima.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, HM Ridwan Hisyam, mengatakan komitmen dan ketegasan Kaltim yang tetap menginginkan implementasi K-13 akan didukung, meski masalah keterlambatan buku menjadi kendala utama yang belum dapat diselesaikan. Kesediaan Kaltim menangani langsung percetakan buku yang sebelumnya ditangani pusat, menurutnya, dapat meyakinkan DPR.

“Karena Kaltim mampu maka kami siap mendukung dan akan kami sampaikan di rapat saat bertemu Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan),” kata dia.
http://www.kaltimpost.co.id/berita/d...tkan-k-13.html
-------------------------------
Ni Kadisdik & Anggota Dewan ni kebangetan betul. Apa dia sudah mensurvey semua guru2 di kaltim. Bagaimana pendapat mereka. Jangan cuma duduk di kantor lalu sok tahu keadaan di lapangan , apa perlu bertukar nasib, mereka jadi guru mengampu 2 kelas, dengan jumlah anak 1 kelas =45 orang, dengan sistem penilaian K13, dan anak harus naik kelas semua.