Metrotvnews.com, Jakarta: Kebijakan larangan sepeda motor melintas di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan MH Thamrin segera diuji coba. Pemerintah Provinsi DKI merekomendasikan sejumlah kantong parkir bagi pemotor yang akan melintas kedua jalan protokol tersebut. Namun, mahalnya biaya untuk memarkirkan kendaraan di tempat rekomendasi itu dikeluhkan pengendara motor.

Inilah menjadi alasan pemotor seperti Ahmad Muzakir menolak program Pemprov DKI tersebut.

Pekerja kantoran dibilangan Jalan MH Thamrin itu binggung karena akan merogoh kocek lebih dalam untuk biaya parkir. Ini bertolak belakang dengan besarnya gaji. Penghasilannya per bulan hanya pas untuk biaya makan dan bayar kontrakan.

"Hemat dari mana? Pemprov beralasan motor diparkir, naik bus gratis akan lebih hemat. Bayar parkirkan jadi lebih mahal. Saya kerja 8 jam kalau dikali Rp2.000 jadi Rp16.000 dong," ujarnya kepada Metrotvnews.com, di Bundaran HI, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Padahal, jika dia bisa melewati Jalan MH Thamrin, sepeda motor bisa diparkir di kantornya. Biayanya pun jauh lebih murah. "Kalau di kantor sendiri bayar parkir cuma Rp2.000," jelas dia.

Penelusuran Metrotvnews.com, sejumlah lahan parkir rekomendasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta memasang tarif Rp2.000 per jam. Sebut saja Wisma Nusantara.

Alasan tersebut yang menjadi pria asal Magetan, Jawa Tengah itu geram. Padahal, selama ini, dia mendukung program pemprov untuk memajukan Ibu Kota.

Menurut dia, seharusnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan riset sebelum membuat aturan. Ahok juga harus bertanya kepada warga terkait rencana yang akan dibuat. "Lah kita kan bayar pajak juga, warga Jakarta juga, kalau mau sepeda motor dilarang, bikin voting dulu," ujarnya.

http://news.metrotvnews.com/read/201...emat-dari-mana

bayar 16.000 sehari aja murah gitu masak ga mampu