Bareksa.com - Salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah memberantas mafia migas yang lama membelit negeri ini. Atas janji yang sama sekali tak gampang dipenuhi itu, Presiden mengawalinya dengan mengangkat tiga tokoh aktivis antikorupsi untuk menduduki sejumlah pos strategis. Ia mengangkat Sudirman Said sebagai Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral, Amien Sunaryadi sebagai Kepala SKK Migas dan Faisal Basri sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas.

Langkah apa saja yang akan diambil Faisal Basri (55) untuk mereformasi sektor yang sangat vital sekaligus "berlumur dolar" ini? Berikut wawancara analis Bareksa.com dengan ekonom senior yang terkenal "lugas dan lurus" ini di Jakarta, Selasa 25 November 2014. Petikannya:

Apa prioritas Tim Reformasi yang Anda pimpin?

Tim ditargetkan memberikan rekomendasi dalam waktu enam bulan. Tapi, kami tidak akan tunggu enam bulan. Dari awal kami sudah akan memberikan rekomendasi.

Dari informasi yang kami himpun saat ini, yang jadi perhatian utama adalah sektor hilir, terkait ekspor-impor minyak dan gas. Lebih spesifik lagi mengenai keberadaan Petral. Soal ini kami harapkan dalam bulan pertama sudah dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah.

Lalu segera menyusul hal-hal lain. Kemarin saya bicara langsung kepada Menteri ESDM untuk membuka data berapa sebetulnya harga produksi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini diperlukan bagi kredibilitas pemerintah agar tidak dicap tukang bohong. Di media ada ekonom yang menyebutkan harga keekonomian BBM hanya Rp6.800 per liter, ada yang bilang Rp8.000 per liter. Pemerintah harus terbuka mengenai data-data tersebut kepada publik.

Soal Petral, bagaimana asal-muasalnya?

Dulu awalnya adalah Petral Oil. Komposisi pemegang sahamnya: 40 persen PT Pertamina (Persero), 20 persen Bob Hasan, 20 persen Tommy Soeharto, dan 20 persen sisanya yayasan karyawan Pertamina.

Ketika itu, Petral lebih bergerak di bidang ekspor, karena produksi minyak mentah Indonesia masih sekitar 1,6 juta barel sedangkan konsumsi 300 ribuan barel.

Setelah Reformasi, keluarga Cendana keluar. Petral Oil menjelma menjadi Petral yang 99,9 persen sahamnya dikuasai oleh Pertamina. Para owner awal itu memang sudah tidak lagi ada di dalam Petral, tapi mereka bertransformasi sebagai trader yang basis bisnisnya adalah pengadaan minyak impor untuk Petral.

Sebetulnya, ada berapa pihak yang jadi trader untuk Petral?

Ini kami klarifikasi terus. Katanya selama ini ada sekitar 40 trader yang memasok Petral. Bisa jadi, puluhan perusahaan trading itu sebetulnya hanya dimiliki segelintir orang saja. Pemenang tender bergantian, seperti arisan.

Bagaimana lantas mengerucut ke satu nama: Muhammad Riza Chalid?

Sejarahnya dahulu berawal ketika Pak Ida Bagus Sudjana alm. (mantan Menteri Pertambangan dan Energi) mengumpulkan anak-anak muda dari ITB. Waktu itu marak sekali eksplorasi minyak. Mereka dikumpulkan agar putra-putri Indonesia sendiri yang mengelolanya. Niat awalnya baik, ada nasionalismenya.

Pada waktu itu staf kepercayaan Pak Sudjana adalah Purnomo Yusgiantoro (Menteri ESDM 2000-2009 dan Menteri Pertahanan 2009-2014).Jadi, perkenalan Pak Purnomo dengan Riza Chalid itu bermula pada saat itu.

Lalu terjadi turning point. Indonesia yang tadinya mengekspor minyak kemudian mulai mengimpor minyak pada tahun 2000. Nah, pada saat itulah mulai Riza Chalid menjadi importir minyak bersama dengan teman-temannya, di antaranya Rosano Barack, Ongki P. Soemarno (adik Menteri Negara BUMN saat ini, Rini Soemarno) -- di bawah koordinasi Pak Purnomo. (Analis Bareksa.com sudah menghubungi Purnomo melalui SMS dan telepon untuk meminta tanggapannya, tapi belum mendapat respons)


Kenapa Pertamina sampai begitu bergantung pada kawanan trader ini?

Pertama, karena kilang pemrosesan minyak di Indonesia jumlahnya terbatas dan masih menggunakan teknologi lama.

Pertamina memiliki 7 kilang, tapi yang bisa beroperasi hanya 5. Dari yang beroperasi, hanya ada satu yang menggunakan teknologi baru, yakni Balongan, sehingga bisa menghasilkan minyak dengan RON tinggi -- jadi bisa memproduksi Premium dan Pertamax.

Empat kilang lainnya masih menggunakan teknologi lama yang hanya bisa menghasilkan minyak dengan RON rendah, jadi tidak bisa memproduksi Pertamax.

Masalah kedua, cadangan minyak di tangki penyimpanan Pertamina hanya bisa mencukupi 18 hari konsumsi, padahal 10 tahun yang lalu masih bisa 30 hari. Inventory days yang pendek ini membuka peluang bagi trader untuk bisa menekan Pertamina.

Apa benar ada pihak-pihak tertentu yang selama ini menghalangi pembangunan kilang baru?

Faktanya, dalam 20 tahun terakhir ini tidak ada satupun pembangunan kilang baru di Indonesia.

Ada kecurigaan Petral kerap membeli minyak pada saat harga minyak dunia sedang tinggi. Itu benar?

Itu perlu dilakukan audit atas seluruh harga pembelian selama lima tahun terakhir. Audit migas secara keseluruhan sedang dilakukan, tapi belum ada audit atas harga beli Petral.

Kenapa sih Pertamina tidak langsung membeli dari national oil company (NOC)?

Pertamina menyampaikan sekarang melakukan pembelian langsung dari national company. Tapi — ini masalahnya — dari penelaahan sementara teman-teman, ada indikasi ternyata yang berada di balik national company itu ya para trader itu juga. Semua ini masih akan kami buktikan kebenarannya.

Bagaimana Petral harus dibenahi?

Sebenarnya Petral itu secara sistem benar dan secara fasilitas mumpuni. Permasalahannya adalah ia dikontrol oleh pihak-pihak yang memiliki vested interest. Pemerintah perlu mereformasi agar tatanan ekspor-impor migas kita itu market creating. Ini terjadi jika konsumen bertemu dengan produsen di ruang terang; ada proses pembentukan harga yang jelas.

Jadi tidak perlu dibubarkan?

Petral adalah trading company, tangan Pertamina untuk pengadaan minyak sebagai bagian dari national supply security. Di Thailand juga ada perusahaan seperti Petral. Masalahnya, di Petral tidak ada transparansi.

Ibarat seperti akuarium, Petral adalah akuarium yang keruh. Tidak jelas berapa ikan yang berenang di dalamnya. Apa ada ikan besar yang memangsa ikan kecil. Yang akan kami rekomendasikan adalah membuat Petral ini tidak lagi menjadi keruh.

Mekanisme pembentukan harga dan performance sektor migas kita harus dibuat transparan dan diperbaiki. Posisi Petral harus dikembalikan sebagai trading company, sebagai pelaksana, bukan penentu kebijakan.

Kebijakan pengadaan minyak dan sebagainya harus dilakukan oleh unit Integrated Supply Chain (ISC) yang dulu pernah dibentuk di zaman Sudirman Said di Pertamina dan langsung berada di bawah kendali Dirut Pertamina. ISC ini yang menentukan pembiayaan dan sebagainya. Petral hanya menjadi pelaksana.

ISC dibekukan setelah Karen Agustiawan menjadi Direktur Utama Pertamina. Setelah itu kewenangan penuh ada pada Petral.

Akan tetapi, jika Petral susah diperbaiki, akan ditempuh cara kedua: membuat perusahaan baru.

Seorang menteri pernah bilang kendala utama reformasi migas tak lain bersumber di Istana. Anda yakin Presiden Jokowi akan memberi dukungan penuh?

Menurut perasaan pribadi saya, iya. Karena kalau tidak, Beliau tidak akan memilih orang seperti Amien Sunaryadi (mantan Wakil Ketua KPK) sebagai Kepala SKK Migas. Sudirman Said juga pilihan yang benar. Itu tercermin dari langkah pertama yang dilakukannya sebagai menteri, yakni memecat Dirjen Migas. Waktu Sudirman masih di Pertamina, ada seorang menteri sampai terus-menerus telepon ke Dirut Pertamina, menanyakan kapan Sudirman dipecat dari Pertamina. Juga, Pak Jokowi kok memilih saya sebagai Ketua Tim Reformasi? Padahal saya kan liar, tidak bisa dikontrol… hahaha… (kd)

http://www.bareksa.com/id/text/2014/11/25/faisal-basri-keterlibatan-riza-chalid-di-impor-minyak-bermula-dari-purnomo/8514/news

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik keterangan dari sejumlah pihak diduga terkait dengan kasus pemerasaan yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Pihak-pihak tersebut adalah mereka yang diduga dipaksa Jero untuk memberikan sejumlah uang. Nama Hatta Rajasa dan M Riza Chalid disebut-sebut para aktivis pergarakan dan prodemokrasi sebagai sosok-sosok alam bidikan KPK.

Sebenarnya Mantan menko ekuin Dr. Rizal Ramli (RR) sudah lama mensinyalir adanya mafia tersebut. Dalam bukunya yang berjudul “Menentukan Jalan Baru Indonesia” (April 2009) menyebut MR. Teo Dollars yang pendapatan perharinya mencapai USD 600 ribu (Rp. 6 miliar) dan menyetor ke oknum-oknum tertentu di Pemerintahan RI.

Peneliti Dr George Aditjondro lebih gamblang menulis beberapa anggota keluarga besar SBY yang dibantu oleh kroni-kroni mereka memiliki bisnis impor ekspor minyak mentah dan kalau dulu Riza (Global Energy Resources) membayar premi kepada keluarga Cendana, maka sekarang ia membayar komisi ke kelompok Cikeas sebesar 50 sen dollar per barrel.

Menurut kajian Dr George Aditjondro itu, kalau ekspor kita 900 ribu barrel perhari, maka yang masuk ke keluarga SBY diperkirakan mencapai USD 450.000 perhari ditambah bonus boleh mengekspor minyak mentah sebesar 150 barrel setiap hari. Keberadaan sindikat Cikeas ini mendorong Karen Setiawan (Dirut Pertamina) mengancam untuk meletakkan jabatan karena tidak tahan menghadapi tekanan Cikeas. ( George Junus Aditjondro dalam buku ‘Cikeas Makin Menggurita’ hal 67-68).

Tak hanya itu, mereka yang diduga ikut andil dalam upaya pemerasan seperti kurir atau perantara juga KPK bidik. Mulai dari Internal Kementerian ESDM tempat selama ini Jero bernaung, hingga pihak eksternal yang diduga kerap berhubungan dengan politis Partai Demokrat itu.

“Kami telusuri, dari dalam kementerian dan luar kementerian, ya semua pihak yang diindikasi terkait,” ujar juru bicara KPK Johan Budi SP ketika dihubungi Ahad (7/9).

Adapun menurut Johan, terkait riwayat transaksi Jero yang catatannya sudah diserahkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), KPK akan mengembangkannya. Termasuk soal adanya dugaan aliran dana hasil kejahatan yang terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tapi sampai saat ini, kata dia, analisa hasil laporan dari PPATK masih KPK perdalam. Bila ternyata ditemukan adanya aliran dari dugaan dana haram Jero sudah diwujudkan dalam bentuk apapun, maka KPK tak segan melakukan penyitaan.

“Tapi sekarang belum, kami masih selidiki, setelah ditemukan (transaksi) ternyata berhubungan dengan kasus, kita akan masuk dalam tahap pemeriksaan,” ujar Johan.

Pun terkait nama-nama yang diduga terlibat transaksi mencurigakan terkait Kementerian ESDM pimpinan Jero. Sejauh ini, KPK belum dapat mengumumkannya kecuali telah dipastikan terlibat atau setidaknya berkenaan dengan kasus yang tengah diselidiki. “Kami hanya diberi tahu apa yang harus disampaikan, semua nanti dari penyidik,” kata Johan.

Sebelumnya, KPK menetapkan Jero sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan pemerasan terkait jabatan sebagai menteri, dalam kurun waktu tahun 2011-2013. Mantan Menteri Pariwisata itu diduga mendapatkan dana pemerasan hingga mencapai Rp 9,9 miliar dari hasil perbuatannya terkait Migas tersebut.

Dari hasil Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK, disinyalir ada delapan nama pejabat yang masuk dalam lingkaran transaksi mencurigakan terkait korupsi Migas. Diketahui, empat diantaranya adalah para tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus terkait Migas di ESDM. Selain Jero, mereka adalah Anggota DPR dari Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, eks Sekjen Kemeterian ESDM Waryono Karno, dan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Nama terakhir, bahkan telah menyelesaikan masa persidangan dengan divonis tujuh tahun penjara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan kasus korupsi di sektor minyak dan gas bumi (migas) tidak akan berhenti di tersangka Jero Wacik. Meksi delik yang diduga dilakukan Jero adalah pemerasan untuk keuntungan pribadi, penyelidikan akan melebar. "Praktik korupsi di negara ini bersifat struktural, kepentingan dari pihak-pihak lain selalu ada," ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada Republika, Ahad (7/9).

Busyro mengatakan, kasus Jero bisa menjadi pintu bagi KPK untuk masuk ke penyelidikan dugaan praktik mafia migas. Menurut dia, keterlibatan pihak lain dalam kasus Jero akan terus dikembangkan hingga KPK dapat masuk ke area praktik mafia yang menguasai bisnis migas di Indonesia. "Sejak dulu sudah menjadi isu di publik soal mafia migas ini. Untuk itu, sesuai standar, KPK akan kembangkan setiap hasil penyelidikan dan penyidikan yang ditemukan," ujarnya.

Adapun, menurutnya, terkait upaya KPK membongkar mafia migas di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sejumlah langkah akan dilakukan. Satu di antaranya ialah dengan melakukan audit terhadap dokumen-dokumen yang ada di kementerian tersebut.

http://www.konfrontasi.com/content/sosok/mafia-migas-dalam-bidikan-kpk-muhammad-riza-chalid-dan-hatta-rajasa-was-was-tersedak

Pantesan sang mafia migas selalu muncul di kubu KMP.