- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
[Go Indonesia Go] Negara-negara ini “blingsatan” TNI AL tangkapi maling ikan
TS
primantok
[Go Indonesia Go] Negara-negara ini “blingsatan” TNI AL tangkapi maling ikan
Quote:
Negara-negara ini “blingsatan” TNI AL tangkapi maling ikan
Indonesia kini unjuk gigi di perairannya sendiri. Kapal-kapal TNI AL dan aparat keamanan lain bersikap tegas mengusir atau menangkap kapal-kapal asing yang mencuri kekayaan laut Indonesia.
Dulu enak saja kapal-kapal asing berburu ikan di laut Indonesia. Dengan teknologi canggih mereka meraup semua hasil laut, sementara nelayan Indonesia nyaris tak dapat apa-apa. Indonesia tak sudi hal itu terus terjadi.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan, TNI Angkatan Laut selalu melakukan operasi di perbatasan untuk menangkap kapal pencuri ikan. Pihaknya pun mengaku pernah menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan Indonesia.
“Kita lakukan. Dulu pernah nanti kita lakukan, karena mungkin tidak terekspos,” katanya usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/11).
Panglima menilai tindakan keras menenggelamkan kapal asing pencuri ikan itu tak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan negara lain.
TNI telah mengirimkan sejumlah kapal perang ke perbatasan. Kapal itu dilengkapi senjata dan radar untuk melacak pencuri ikan. Tak cuma itu, tiga pesawat tempur Sukhoi pun dikirim ke perbatasan Indonesia-Malaysia.
Negara-negara yang sering mengoperasikan kapal mereka di Indonesia pun blingsatan. Ini reaksi mereka:
1. Malaysia minta nelayan diusir saja
Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan mereka belum menerima pemberitahuan apa pun atas penangkapan 200 nelayan mereka yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.
Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman mengakui Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia sudah menghubungi Kementerian Luar Negeri untuk memeriksa identitas pada nelayan itu.
“Jika mereka terbukti warga Malaysia, maka kami akan memberikan bantuan hukum,” kata Anifah dalam pernyataannya, seperti dilansir surat kabar the Star, Sabtu (22/11).
Dia mengatakan Malaysia dan Indonesia sudah menandatangani Nota Kesepahaman dalam soal penangkapan ikan sesuai hukum laut internasional pada 27 Januari 2012.
Menurut perjanjian itu, kata Anifah, kedua negara sepakat untuk hanya mengusir pelaku penangkapan ilegal, bukan menangkap mereka.
Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan semua kapal penangkapan ikan ilegal yang memasuki perairan Indonesia akan ditenggelamkan, Anifah menuturkan dia tidak percaya kalimat itu diucapkan oleh Jokowi.
2. Taiwan minta jangan sembarangan tenggelamkan kapal
Pemerintah Taiwan ingin bernegosiasi dengan Indonesia mengenai kerjasama di bidang perikanan. Negara pecahan China ini berharap pemerintah Indonesia tidak melarang kapal Taiwan resmi yang ingin menangkap ikan di perairan Tanah Air.
Dilansir dari surat kabar China Post pekan ini, Direktur Deputi Perikanan Taiwan Tsay Tzu mengatakan pihaknya akan mendiskusikan hal ini dengan lembaga perikanan Taiwan. Lobi dengan Indonesia akan dilakukan sesegera mungkin.
“Pemerintah akan berdiskusi dengan lembaga perikanan kami mengenai keputusan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Kabarnya mereka akan melarang 40-60 kapal tuna kami beroperasi di perairan mereka,” ujarnya.
Perairan Indonesia sendiri merupakan rute migrasi ikan tuna. Tsay Tzu juga menambahkan apabila kapal Taiwan dilarang beroperasi di wilayah tersebut, mereka akan pindah ke wilayah untuk mencari ikan.
Menurutnya, wajar saja jika pemerintah Indonesia berusaha menjaga wilayah perairan mereka, namun Taiwan sendiri masih berharap agar Indonesia tidak akan menjalankan keputusan itu secara keras. Apalagi dia menjanjikan seluruh kapal yang datang ke perairan Tanah Air punya izin resmi.
3. Filipina hargai ketegasan RI
Pemerintah Filipina segera mengirim tim ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur untuk memeriksa status kewarganegaraan ratusan nelayan ilegal yang ditangkap patroli TNI AL pekan lalu. Disinyalir, dari 524 orang yang ditahan, sebagian adalah warga Filipina.
Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Wilfredo C. Santos mengatakan pihaknya menghormati kebijakan Indonesia di bidang maritim.
“Pemerintah Filipina berkomitmen untuk bekerja sama dengan instansi terkait di Indonesia untuk memverifikasi terhadap 524 nelayan dari Komunitas Bajau yang ditangkap aparat penegak Hukum Indonesia,” kata Santos seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, Rabu (26/11).
Operasi penangkapan ratusan nelayan itu dilaksanakan patroli gabungan aparat pada 16 dan 17 November 2014, di Kepulauan Derawan. Sempat beredar informasi, lebih dari 200 orang tersebut berasal dari Malaysia. Kabar itu segera ditampik otoritas Malaysia yang menuding mereka adalah imigran gelap.
sumur
Indonesia kini unjuk gigi di perairannya sendiri. Kapal-kapal TNI AL dan aparat keamanan lain bersikap tegas mengusir atau menangkap kapal-kapal asing yang mencuri kekayaan laut Indonesia.
Dulu enak saja kapal-kapal asing berburu ikan di laut Indonesia. Dengan teknologi canggih mereka meraup semua hasil laut, sementara nelayan Indonesia nyaris tak dapat apa-apa. Indonesia tak sudi hal itu terus terjadi.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan, TNI Angkatan Laut selalu melakukan operasi di perbatasan untuk menangkap kapal pencuri ikan. Pihaknya pun mengaku pernah menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan Indonesia.
“Kita lakukan. Dulu pernah nanti kita lakukan, karena mungkin tidak terekspos,” katanya usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/11).
Panglima menilai tindakan keras menenggelamkan kapal asing pencuri ikan itu tak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan negara lain.
TNI telah mengirimkan sejumlah kapal perang ke perbatasan. Kapal itu dilengkapi senjata dan radar untuk melacak pencuri ikan. Tak cuma itu, tiga pesawat tempur Sukhoi pun dikirim ke perbatasan Indonesia-Malaysia.
Negara-negara yang sering mengoperasikan kapal mereka di Indonesia pun blingsatan. Ini reaksi mereka:
1. Malaysia minta nelayan diusir saja
Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan mereka belum menerima pemberitahuan apa pun atas penangkapan 200 nelayan mereka yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.
Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman mengakui Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia sudah menghubungi Kementerian Luar Negeri untuk memeriksa identitas pada nelayan itu.
“Jika mereka terbukti warga Malaysia, maka kami akan memberikan bantuan hukum,” kata Anifah dalam pernyataannya, seperti dilansir surat kabar the Star, Sabtu (22/11).
Dia mengatakan Malaysia dan Indonesia sudah menandatangani Nota Kesepahaman dalam soal penangkapan ikan sesuai hukum laut internasional pada 27 Januari 2012.
Menurut perjanjian itu, kata Anifah, kedua negara sepakat untuk hanya mengusir pelaku penangkapan ilegal, bukan menangkap mereka.
Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan semua kapal penangkapan ikan ilegal yang memasuki perairan Indonesia akan ditenggelamkan, Anifah menuturkan dia tidak percaya kalimat itu diucapkan oleh Jokowi.
2. Taiwan minta jangan sembarangan tenggelamkan kapal
Pemerintah Taiwan ingin bernegosiasi dengan Indonesia mengenai kerjasama di bidang perikanan. Negara pecahan China ini berharap pemerintah Indonesia tidak melarang kapal Taiwan resmi yang ingin menangkap ikan di perairan Tanah Air.
Dilansir dari surat kabar China Post pekan ini, Direktur Deputi Perikanan Taiwan Tsay Tzu mengatakan pihaknya akan mendiskusikan hal ini dengan lembaga perikanan Taiwan. Lobi dengan Indonesia akan dilakukan sesegera mungkin.
“Pemerintah akan berdiskusi dengan lembaga perikanan kami mengenai keputusan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Kabarnya mereka akan melarang 40-60 kapal tuna kami beroperasi di perairan mereka,” ujarnya.
Perairan Indonesia sendiri merupakan rute migrasi ikan tuna. Tsay Tzu juga menambahkan apabila kapal Taiwan dilarang beroperasi di wilayah tersebut, mereka akan pindah ke wilayah untuk mencari ikan.
Menurutnya, wajar saja jika pemerintah Indonesia berusaha menjaga wilayah perairan mereka, namun Taiwan sendiri masih berharap agar Indonesia tidak akan menjalankan keputusan itu secara keras. Apalagi dia menjanjikan seluruh kapal yang datang ke perairan Tanah Air punya izin resmi.
3. Filipina hargai ketegasan RI
Pemerintah Filipina segera mengirim tim ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur untuk memeriksa status kewarganegaraan ratusan nelayan ilegal yang ditangkap patroli TNI AL pekan lalu. Disinyalir, dari 524 orang yang ditahan, sebagian adalah warga Filipina.
Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Wilfredo C. Santos mengatakan pihaknya menghormati kebijakan Indonesia di bidang maritim.
“Pemerintah Filipina berkomitmen untuk bekerja sama dengan instansi terkait di Indonesia untuk memverifikasi terhadap 524 nelayan dari Komunitas Bajau yang ditangkap aparat penegak Hukum Indonesia,” kata Santos seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, Rabu (26/11).
Operasi penangkapan ratusan nelayan itu dilaksanakan patroli gabungan aparat pada 16 dan 17 November 2014, di Kepulauan Derawan. Sempat beredar informasi, lebih dari 200 orang tersebut berasal dari Malaysia. Kabar itu segera ditampik otoritas Malaysia yang menuding mereka adalah imigran gelap.
sumur
Spoiler for berita terkait - Banyak Ikan Napoleon RI Dicolong Hong Kong:
Banyak Ikan Napoleon RI Dicolong Hong Kong
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali mengungkapkan rasa kekesalannya saat memimpin rapat Dewan Kelautan Indonesia (Dekin).
Susi kesal, banyak ikan Napoleon yang hidup di laut Indonesia dicuri oleh Hong Kong, dengan modus praktik transhipment (bongkar muat) di tengah laut.
“Ikan Napoleon ini dibilang budidaya dia hanya dibesarkan saja. Ikan Napoleon itu didapat bukan dengan pancing tetapi diracun. Dengan cara itu ikan Napoleon bisa keluar dari mulut gua. Bisa saja ditombak tetapi ikan pasti mati sedangkan Hong Kong maunya hidup,”papar Susi di Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2014).
Susi yang mengenakan baju berwarna merah bersyal motif warna-warni menambahkan, setelah ikan diracun dan diambil hidup-hidup oleh nelayan Indonesia, ikan kemudian dikumpulkan dan dijual ke Hong Kong. Tidak perlu nelayan pergi jauh hingga ke Hong Kong, karena kapal-kapal berbendera Hong Kong menjemput untuk mengambil ikan Napoleon setiap 2 minggu sekali.
“Kerusakan tentu miliaran dolar, nelayan hanya dapat Rp 400.000/ekor. Akibat racun itu, karang jadi berwarna putih (rusak dan mati) sampai 5 tahun kemudian. Setiap 2 minggu sekali ada 20 kapal Hong Kong berbendera Hong Kong menjemput (mengambil ikan Napoleon) di Pulau kecil,” paparnya.
Susi memprediksi, nilai transaksi penjualan ikan Napoleon per tahun secara ilegal mencapai US$ 50 juta. Namun kerusakan laut yang diderita Indonesia jauh lebih besar bisa mencapai miliaran dolar.
Untuk menanggulangi masalah ini, Susi telah mengeluarkan kebijakan pelarangan transhipment atau bongkar muat barang di tengah laut. Dengan kebijakan ini seluruh kegiatan aktivitas di laut harus kembali ke pelabuhan asal muat untuk dilakukan pencatatan ulang.
“Ini memang hal yang tidak boleh kita biarkan,” jelasnya.
sumur
Spoiler for berita terkait - Ketika Google Cs Memerangi Pencuri Ikan:
Ketika Google Cs Memerangi Pencuri Ikan
Jakarta, CNN Indonesia-- Bukan cuma Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang memberi perhatian pada aktivitas pencurian ikan. Tiga perusahaan teknologi dan informasi juga merapatkan barisan untuk memerangi pencurian itu.
Adalah Google, Skytruth, dan Oceana membentuk inisiatif bernama “Global Fishing Watch”. Jangan salah, ini bukan aplikasi untuk memantau kapan enaknya memancing ikan, tapi untuk memantau aktivitas penangkapan ikan di seluruh dunia, baik legal maupun ilegal.
Protitipe platform Global Fishing Watch sudah diperlihatkan di ajang 2014 ICUN World Parks Congress di Sydney, Australia. Tapi versi publik sedang dalam penggarapan.
Prototipe dikembangkan oleh Skytruth, Oceana, dan Google. Skytruth selama ini dikenal sebagai lembaga nonprofit yang berpengalaman dalam teknologi penginderaan jarak jauh dan pemetaan digital. Sedangkan Oceana adalah kelompok advokasi internasional untuk perlindungan lautan.
Sedangkan dari Google, yang terlibat adalah tim Earth Outreach, yang selama ini didedikasikan untuk mengembangkan infrastruktur dalam menghadapi masalah lingkungan dan kemanusiaan.
Melalui platform ini, kapal-kapal penangkap ikan bisa dilacak secara real-time di seluruh dunia. Dengan begitu akan diketahui apakah kapal itu berada di tempat semestinya atau tidak. Ini akan membantu memerangi pencurian ikan.
Platform ini bisa diakses di website [url]http://www.globalfishingwatch.org.[/url] Platform ini adalah semacam tool Internet yang interaktif. Kita bisa melihat peredaran kapal dan aktivitas penangkapan ikan. Kalau ada intensitas yang tinggi di suatu tempat, ia akan menunjukkannya.
Spoiler for berita terkait - TNI AL Butuh 400 KRI Untuk Amankan Laut Indonesia:
TNI AL Butuh 400 KRI Untuk Amankan Laut Indonesia
TNI Angkatan Laut sedang galak menahan kapal asing yang mencuri kekayaan maritim di Indonesia. Namun mereka mengaku masih memiliki hambatan dalam pengamanan di laut. Salah satunya keterbatasan armada kapal perang yang ada saat ini.
Jumlahnya masih sangat kurang untuk mengamankan wilayah laut Indonesia yang sangat luas.
“Keterbatasan kapal masih menjadi kendala. Saat ini hanya sekitar 60-70 kapal yang melakukan operasi di tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI),” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Manahan Simorangkir, kepada Antara, Rabu (26/11).
Kadispenal yang didampingi sejumlah stafnya di jajaran Dispenal, mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, kapal-kapal patroli tersebut sudah melaksanakan konsep operasi pengamanan ALKI, perbatasan, dan operasi-operasi yang dilaksanakan karena tugas-tugas TNI AL sendiri.
Dengan luas lautan yang dimiliki Indonesia, idealnya TNI dapat mengoperasikan 300-400 KRI. Jumlah ini jauh lebih besar dari jumlah yang saat ini dimiliki, yaitu baru 151 unit.
“Dengan menghitung luas laut yang harus diawasi, dibandingan dengan jumlah kapal, kecepatan kapal dan daya deteksi, idealnya dioperasikan segitu (300-400 kapal),” kata Manahan.
Tak hanya itu, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk mengoperasikan kapal perang juga belum memadai.
“Pada 2012 kuota BBM hanya 13 persen, pada 2013 meningkat menjadi 21 persen. Pada 2014 ini bertambah menjadi 41 persen dari kebutuhan untuk operasi pengamanan laut,” ujarnya.
Namun demikian, TNI AL kini juga sudah mampu mengeliminir kekurangan ketersediaan kapal patroli. Caranya, dengan meningkatkan kapabilitas seluruh kapal patroli yang dioperasikan untuk membantu mengurangi upaya-upaya illegal fishing.
“Kita memiliki komitmen untuk melakukan pengamanan laut agar kasus-kasus pencurian ikan dapat diminimalisir,” katanya.
Manahan menambahkan, dengan adanya perubahan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi Badan Keamanan Laut (coast guard), maka operasi keamanan laut akan lebih efektif dan efisien dalam penggunaan bahan bakar.
sumur
Spoiler for berita terkait - TNI AU Akan Punya Peran Signifikan Awasi Perairan Indonesia:
TNI AU Akan Punya Peran Signifikan Awasi Perairan Indonesia
Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, mengatakan, jajarannya telah menyiapkan seluruh kesenjataan dan pesawat tempur dan intai untuk mendukung pengawasan maritim Indonesia.
“Kita melihatnya dari kebijakan maritim dari dasar laut hingga ke atas, sehingga peran TNI AU sangat signifikan termasuk pengawasan kapal ikan asing yang masuk di wilayah Indonesia,” kata Dunia, usai acara melantik dan mengambil sumpah 165 perwira TNI AU lulusan Sekolah Pembentukan Perwira Angkatan Ke-17/2014, di Lapangan Dirgantara Pangkalan Utama TNI AU Adi Soemarmo, Karanganyar, Kamis.
Salah satu unsur yang dikerahkan adalah ketiga pesawat surveillance/reconnaisance Boeing B-737-400 Skuadron Udara 5. “Pesawat kami dari Skuadron 5 ini, yang mempunyi kemampuan strategis terbang melakukan pengawasan di wilayah Indonesia,” kata Dunia.
Skuadron Udara 5 khusus didedikasikan untuk keperluan surveillance/reconnaisance. Termasuk juga fungsi pengendalian pertempuran dan operasi udara gabungan, pun operasi maritim.
Tentang lingkupan radar TNI AU, kata Dunia, saat ini baru 20 satuan radar yang disebar di seluruh Indonesia. TNI AU sebagai pembina kekuatan itu sementara Komando Pertahanan Udara Nasional TNI sebagai penggunanya.
Secara ideal, seharusnya ada 32 satuan radar yang dipimpin seorang letnan kolonel, agar bisa “menutup” semua perbatasan dan wilayah dalam ruang udara Indonesia.
“Kami memang menargetkan pengadaan hingga 32 titik radar dapat terpasang di seluruh wilayah Indonesia hingga 2024,” kata Dunia
sumur
kalo semua bersatu - termasuk nastak & nasbung - menjaga kedaulatan RI,
ane makin bangga menjadi warga negara Indonesia
0
8.5K
Kutip
71
Balasan
Thread Digembok
Urutan
Terbaru
Terlama
Thread Digembok
Komunitas Pilihan