JAKARTA, PORTA – PDIP takkan memberikan dukungan terhadap pengajuan hak interpelasi DPT atas kenaikan harga BBM subsidi. Partai banteng ini mengkhawatirkan dan meyakini bahwa pengajuan hak tersebut, bakal berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi.

“Kalau dalam interpelasi itu, nanti DPR menolak penjelasan presiden, maka bisa berlanjut pada penggunaan hak angket untuk melakukan penyelidikan,” kata anggota Fraksi PDIP DPR RI, Arif Wibowo kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Dia memastikan PDIP takkan mendukung hak interpelasi DPR yang tengah digalang mayoritas fraksi Koalisi Merah Putih (KMP). Meski demikian, dirinya tidak meungkiri bahwa partainya pernah bersikap menolak pemerintah menaikan harga BBM subsidi, semasa pemerintahan Presiden SBY.

“Tetapi sekarang kami khawatir, kalau angket berlanjut hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat berlanjut pada pemakzulan. Kalau niatnya untuk pemakzulan, bukan hanya kami yang akan menolak, tapi fraksi dalam Koalisi Indonesia Hebat juga akan menolak,” ujar mantan Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

Menurutnya, interpelasi akan berpotensi memanaskan kembali situasi politik di Senayan. Energi akan habis dalam polemik berkepanjangan. Ia menyarankan anggota Dewan cukup menyampaikan hak bertanya atas kebijakan pemerintah menaikan harga BBM subsidi.

“Saya sarakan cukup menggunakan hak bertanya sebagai di atur dalam tata tertib DPR. Jangan buru-buru interpelasi. Kalau interpelasi ada konsekuensinya. Masak DPR mau dibikin hiruk pikuk lagi. Dibuat bertengkar lagi,” tegasnya.

Harusnya Ikut Dukung

Dalam kesempatan terpisah, inisiator interpelasi dari Fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan, seharusnya Fraksi PDIP bersama fraksi yang tergabung dalam KIH, ikut mendukung interpelasi atas kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM subsidi. Apalagi, PDIP yang dikenal yang mendedikasikan diri sebagai partai wong cilik pernah menolak kenaikan BBM itu.

“Seharusnya ikut tanda tangan ya. Ingat, dulu dia yang menolak (kenaikan harga BBM subsidi). Sekarang, kami juga lobi-lobi KIH. Kalau memang prorakyat, harus dukung interpelasi dan ikut tanda tangan. Itu akan menjadi lompatan besar untuk partai yang mengklaim prorakyat,” ujarnya.

Dia menyatakan bahwa usulan hak interpelasi ini akan segera disampaikan kepada pimpinan DPR. Saat ini, penggalangan dukungan masih terus dilakukan oleh inisiator di masing-masing fraksi. “Sekarang sudah berjalan. Kami yakin lebih dari mayoritas anggota DPR yang tanda tangan,” jelasnya.

Anggota komisi II DPR itu juga menyampaikan inisiator hak interpelasi tidak membatasi jumlah dukungan, karena hak ini melekat pada semua anggota. Jika mengacu aturan, maka dengan 25 tanda tangan saja sudah bisa mengusulkan interpelasi.

“Sebenarnya kan tidak perlu 100 persen. Cukup 25 anggota dan lebih dari satu fraksi di DPR saja. Tetapi sampai hari ini, ternyata sudah empat kali lipat jumlahnya. Tapi kami tetap membuka siapa yang akan tanda tangan,” tandasnya.(nas)

Sumber : http://porosberita.com/2014/11/26/pd....uTbSMdTi.dpbs

---------------------------------------------------

Saran buat PDIP, gak perlu takut,,syarat pemaksulan itu salah satunya ada di UUD 1945 pasal 7B ayat (3), yang berbunyi :

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Nah sekarang berapa sih perbandingan anggota DPR dari koalisi Indonesia Hebat dgn KMP? setau saya KMP = 353 Kursi (63%) , sedangkan KIH = 207 Kursi (37%).
Jadi kalau ada rapat perihal impeachment, KIH dateng aja, tapi tidak mendukung adanya impeachment, maka dengan sendirinya pengajuan impeachment akan gugur kok hehehe