Tes keperawanan untuk menjadi polisi wanita (polwan) di Indonesia bikin geger dunia. Media internasional seperti Daily Mail Inggris mengulas secara khusus.

Media tersebut menyebut tes itu sangat menyakitkan dan membuat trauma bagi kaum hawa. Menurut laporan organisasi hak asasi Human Rights Watch (HRW), perempuan di Tanah Air ingin menjadi petugas kepolisian dipaksa mengikuti tes keperawanan. Tahun ini peserta ujian masuk mencapai 7.000 perempuan dari seluruh provinsi.

Beberapa persyaratan itu misalnya harus berusia antara 17-22 tahun, beragama, tinggi sekitar 165 sentimeter, tidak berkacamata, dan, punya selaput dara yang belum tersentuh.

Lembaga hak asasi HRW menambahkan beberapa peserta bahkan baru diinformasikan tes ini setelah mencapai tahap akhir seleksi. “Saya sangat malu, gugup, namun tak bisa menolak,” ujar salah seorang peserta tahun lalu pada organisasi nirlaba tersebut. Perempuan ini takut jika menolak dites soal keperawanan bisa mengagalkannya menjadi polwan.
Menurut peserta lain, mereka bahkan harus tanpa busana di depan 20 orang lainnya, sesama calon polwan, sebelum akhirnya dibawa ke sebuah ruangan tanpa pintu. Seperti itulah tes keperawanan berlangsung.

Peneliti dari Human Rights Watch, Andreas Harsono, mengatakan tes keperawanan yang dilakukan kepolisian saat melakukan rekrutmen polisi wanita sangat merendahkan martabat wanita. “Tes itu sangat melecehkan para calon polisi perempuan,” katanya, Rabu, (19/11/2014).

Dalam wawancara Human Rights Watch dengan sejumlah polwan dan pelamar polwan di enam kota terungkap pelamar yang terbukti “tidak perawan” bukan berarti tak bisa masuk kepolisian. Namun, setelah menjalani tes, mereka trauma. “Padahal mereka bekerja melayani perempuan dan anak yang juga memiliki trauma. Sedangkan polwannya belum bisa menyembuhkan traumanya sendiri,” ujar Andreas.

Human Rights menyatakan polwan sudah membahas masalah ini dengan bagian personalia Kepolisian Indonesia, yang saat itu menyatakan praktek tersebut harus dihentikan. Namun tes keperawanan masih tercantum sebagai salah satu syarat yang harus dijalani pelamar polwan di website rekrutmen polisi.

Seperti dikutip media nasional, Nisha Varia, Direktur Asosiasi Hak Asasi Perempuan HRW menilai, kepolisian Republik Indonesia menggunakan tes keperawanan untuk mendiskriminasi, melakukan kekerasan, dan menghina martabat wanita. Mereka yang tidak lulus tes ini langsung diusir. Tes ini juga digambarkan amat menyakitkan dan membuat trauma.

Sementara Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Ronny F Sompie membantah jika praktik itu masih dilakukan sekarang. “Seleksi dilakukan antara lain pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk lelaki dan perempuan, termasuk pemeriksaan organ reproduksi. Tapi bukan tes keperjakaan atau tes keperawanan,” kata Ronny.
Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto menyatakan, tes keperawanan bagi polwan yang ingin menjadi anggota Korps Bhayangkara merupakan salah satu bagian dari serangkaian tes kesehatan guna mencari calon anggota yang terbaik. “Wanita ada tes khusus pada organ reproduksi itu namanya tes kesehatan pada wanita,” tukasnya.

Agus menambahkan, untuk mengetahui apakah ada penyakit yang diderita seperti kanker rahim atau kanker serviks. “Atau apakah kondisi organ reproduksi itu dalam keadaan sedia kala atau perubahan rusak yang diakibatkan karena pernah mengalami kecelakaan seperti atlit yang luka sobek karena latihan atau penyakit atau karena berhubungan,” ungkapnya.

Dalam tes khusus bagi Polwan itu, ada seorang Dokter ahli didampingi dan perawat yang semuanya perempuan. Menurut Agus, hal itu pun berlaku bagi calon polisi lelaki. “Jadi bukan tes keperawanannya. Artinya sehat atau tidak calon Polwan itu mencari yang terbaik secara fisik dan psikis,” katanya.

Terpisah, Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Brigadir Jenderal Moechgiyarto justru mengakui tes keperawanan untuk calon polisi wanita memang diadakan Polri. “Kalau memang ada perawan yang baik, kenapa tidak kita pilih?” ujar Moechgiyarto saat menjadi pembicara dalam acara Dialog Hukum Pekerjaan Rumah Pemerintah Jokowi-JK di gedung Puri Imperium, Kuningan, Jakarta, Rabu, (19/11/2014).

Moechgiyarto menjelaskan tes ini dilakukan karena polisi pernah kecolongan menerima seorang polwan yang baru bekerja dua bulan kemudian hamil. Mengenai alat medis yang digunakan, dia mengakui peralatan untuk meninjau kondisi tubuh bagian dalam seseorang yang dimiliki Polri memang tidak bagus. “Alat kedokteran Polri tidak bisa mendeteksi dengan baik,” ujarnya.

Sebenarnya, kata Moechgiyarto, tes keperawanan itu merupakan aturan internal Polri. Bila dikaitkan dengan profesi, menurut dia, keperawanan tak mempengaruhi profesionalitas. Namun, kepolisian berhak mengetahui penyebab hilangnya keperawanan seseorang. “Apa penyebabnya? Bagaimanapun juga ini moral,” ujar dia.

Meski demikian, ia mengatakan polisi akan menerima calon polwan yang memiliki sepak terjang bagus, meski ia tidak perawan.

sumber