JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Rp 2.000 mulai Selasa (18/11) pukul 00.00 ternyata belum final. Jika harga minyak dunia kembali melambung, pemerintah akan menghitung ulang dan ada kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi jilid II.
Ancang-ancang kenaikan lagi harga BBM itu diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla setelah menjadi pembicara dalam Risk and Governance Summit 2014 di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, kemarin. Dalam kesempatan itu, JK kembali
menegaskan bahwa pengalihan subsidi BBM tersebut sangat penting. Sebab, selama ini subsidi BBM kebanyakan dimanfaatkan oleh orang mampu sehingga salah
sasaran. "Ke depannya, uang subsidi itu akan dialihkan ke sektor produktif seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan kesehatan," sebutnya.
Sedangkan untuk penetapan kenaikan Rp 2.000, Jusuf Kalla mengatakan bahwa hal itu dipengaruhi harga minyak dunia. Saat ini harga minyak dunia turun di posisi USD 80 per barel. Dalam kondisi normal, harga minyak dunia bisa mencapai USD 105 per barel. Selain itu, rupiah melemah. Berdasar kurs tengah BI, hingga kemarin kurs rupiah masih terpuruk di level Rp 12.206 per USD. "Selain itu faktor daya beli masyarakat. Angka Rp 2.000 itu masih bisa terjangkau," jelasnya.
Wapres memprediksi kenaikan harga BBM kali ini tidak berdampak panjang pada kenaikan harga barang. Diperkirakan ketidakstabilan harga bahan pokok tersebut hanya akan berlangsung tiga bulan. "Setelah itu, harga-harga barang akan kembali stabil," prediksinya.
Pria yang akrab disapa JK itu mengakui bahwa setelah presiden mengumumkan kenaikan harga BBM, harga barang pokok merangkak naik. "Khususnya untuk bahan pangan," kata dia. Perubahan harga itu menyebabkan masyarakat panik. Masyarakat kaget dengan melambungnya harga sebagian besar komoditas tersebut."Memang ada kepanikan. Namun, tidak lama," ujarnya.
Menurut JK, kepanikan masyarakat itu wajar. Sebab, kenaikan harga BBM mengakibatkan harga barang naik. Sedangkan daya beli masyarakat belum bisa menyesuaikan. Namun, lanjut dia, jika sudah melewati waktu tiga bulan, harga-harga akan menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM. "Daya beli masyarakat pun akan menyesuaikan," ucapnya.
Selain di sektor pangan, dampak kenaikan harga BBM dirasakan di sektor perbankan. Kredit macet di bank semakin bertambah. Menurut JK, kredit macet tidak selalu berhubungan dengan pengalihan subsidi BBM. Dia menjelaskan, salah satu penyebab kredit macet adalah ekonomi yang tidak berjalan. "Akan kami bangun infrastruktur. Itu cara pemerintah untuk menstimulus kredit macet," ujarnya.
Tak hanya itu, masalah lain adalah minimnya pasokan BBM di beberapa SPBU. Setelah Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM, sejumlah SPBU di Jakarta dan beberapa daerah kehabisan stok. JK menjelaskan, habisnya bensin dan solar tersebut disebabkan tindakan reaktif dari masyarakat dengan langsung menyerbu stasiun pengisian bahan bakar umum. Mereka berusaha memenuhi tangki mobil dan motor masing- masing dengan bahan bakar yang masih menggunakan harga lama.
Mantan ketua umum Partai Golkar itu mengatakan, kelangkaan BBM tersebut tidak akan berlangsung lama. Menurut dia, stok BBM masih aman. JK juga memerintahkan Pertamina menjaga pasokan BBM di setiap daerah. "Tidak perlu khawatir. Stok masih banyak," ucap dia.
Ke depan, pemerintah berencana membuat subsidi tetap untuk BBM. Hal itu sangat memudahkan pemerintah. Dengan begitu, setiap ada kenaikan harga BBM, pemerintah dan DPR tidak perlu lagi sibuk-sibuk membahas anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) terkait dengan subsidi BBM. "Nanti kami tentukan. Mau subsidinya Rp 1.000 atau Rp 2.000, akan kami bahas," ujar Wapres.
Dia juga meminta seluruh kementerian menghemat anggaran. Pemerintah dengan tegas menolak instansi pemerintah rapat di tempat mewah. "Kementerian juga tidak diperbolehkan membangun gedung baru," tegas dia.
Lebih lanjut, JK mengatakan tidak mempermasalahkan banyaknya cacian masyarakat terhadap kebijakan pengalihan subsidi itu. Dia menambahkan, pemerintah siap tidak populer di mata masyarakat gara-gara kebijakan tersebut. Menurut dia, itu merupakan konsekuensi menjadi pejabat negara. "Ini untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk jalan, sekolah, dan rumah sakit yang lebih baik, kami sudah siap tidak populer," ucap dia.

Sumber