- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Gilak! Ternyata Data e-KTP ada di Server Negara Asing? Gitu Jokowi mau e-Budgeting?
TS
citox.
Gilak! Ternyata Data e-KTP ada di Server Negara Asing? Gitu Jokowi mau e-Budgeting?
Mendagri Hentikan e-KTP karena Server Chip Ada di Negara Lain
Jumat, 14 November 2014 | 21:25 WIB
Petugas mengujicoba penggunaan mesin pembaca chip e-KTP (card reader) di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013). Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan perbankan untuk menyediakan card reader e-KTP, sebab terhitung sejak 1 Januari 2014 KTP non elektronik tidak berlaku lagi. Selain itu e-KTP juga tidak boleh difotocopy karena dapat merusak chip.
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan menyetop pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Tjahjo khawatir karena server untuk chip di e-KTP berada di negara lain.
Tjahjo mengungkapkan sejumlah fakta yang ditemukan yang dianggap cukup serius. Pertama, ada dugaan korupsi dalam proyek itu. Kedua, server yang digunakan e-KTP milik negara lain sehingga database di dalamnya rentan diakses pihak tidak bertanggungjawab. Ketiga, vendor fisik e-KTP tidak menganut open system sehingga Kemendagri tidak bisa mengutak-utik sistem tersebut. Keempat, banyak terjadi kebocoran database. Misalnya, di kolom nama tertulis nama perempuan, tapi foto yang bersangkutan menunjukan laki-laki.
Tjahjo melakukan dua hal mengenai temuan tersebut. Persoalan dugaan korupsi, Tjahjo menyerahkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara, persoalan sistem yang bobrok akan dirapatkan terlebih dahulu dengan sejumlah pihak. (Baca: Mendagri Stop e-KTP karena Dinilai Bobrok dan Perlu Banyak Perbaikan)
"Saya sudah minta ke Menko Polhukam, rapat terbatas dengan Polisi, Jaksa Agung, BIN, Bais. Ini menyangkut kerahasian negara. Kita akan gelar di rapat kabinet," ujar Tjahjo saat berbincang santai dengan wartawan Kompas Gramedia Grup di redaksi Kompas TV, Jumat (14/11/2014). "Ini ibaratnya ada buah bagus, kita belah dulu. Ulat-ulatnya di dalam buah kita bersihkan dulu, baru bisa dimakan," lanjut Tjahjo.
http://nasional.kompas.com/read/2014...di.Negara.Lain
KPK Melihat Dugaan Korupsi Pengadaan e-KTP
April 26, 2014 at 04:38 WIB
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sugiharto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri periode 2011-2012. Sugiharto sendiri merupakan Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek senilai Rp 6 triliun tersebut. Namun, Mendagri Gamawan Fauzi membantah telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan dana dalam proyek tersebut. Sebaliknya, KPK tidak mempersoalkan tanggapan Gamawan yang berpandangan seperti itu.
"Orang punya keyakinan berbeda. Itu tidak apa-apa," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/4/2014).
Gamawan, kata Johan, boleh menyampaikan padangannya seperti itu. Akan tetapi dalam penyelidikan, faktanya ditemukan 2 alat bukti yang cukup untuk meningkatkan kasus proyek e-KTP itu ke tahap penyidikan. "Tapi dalam konteks pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 itu, penyidik menyimpulkan ada dugaan korupsi," katanya.
Dalam proyek itu, penyidik KPK menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara teknologi yang dijanjikan dalam kontrak tender dengan yang ada di lapangan. KPK mencatat, teknologi kartu dan teknologi perangkat pembaca e-KTP tak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak tender yang dijanjikan konsorsium. Konsorsium menjanjikan iris technologi atau pemindai mata, tapi dalam pelaksanaannya malah menggunakan finger print atau sidik jari.
Terkait kasus itu pun, penyidik KPK Kamis 24 APril kemarin melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Di antaranya di kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri, kantor Kemendagri, dan kantor PT Quadra Solution.
Bahkan dari informasi yang dihimpun, Gamawan turut menyaksikan penggeledahan KPK. Dia juga dikabarkan ikut melihat saat penyidik mengambil sejumlah dokumen dan barang yang diduga berkaitan dengan proyek itu. "Sejumlah tempat yang digeledah ada yang disita. Tapi, saya belum tahu di ruangan siapa yang disita. Penggeledahan itu memang disaksikan saksi, bisa yang punya ruangan atau bisa juga sekuriti atau bisa Mendagri," kata Johan. Terkait rencana pemanggilan Gamawan guna dimintai keterangannya selaku Mendagri, Johan belum bisa memastikan. "Belum ada jadwal untuk pemeriksaan kepada Mendagri. Karena saksi-saksi baru diperiksa," kata Johan.
http://news.liputan6.com/read/204207...engadaan-e-ktp
Kalau rencana Jokowi menggunakan e-Budgeting akan bernasib sama spt kasus e-KTP, dimana datanya bisa di akses Negara Asing, habislah Indonesia ...
--------------------------
Teknologi informasi memang canggih, sayang ketersediaan SDM kita untuk mengelola teknologi itu dengan cukup aman, masih dipertanyakan. Bahkan hasil Pemilu dan Pilpres yang lalu saja, sampai kini masih menjadi "perdebatan" di kalangan hacker, apa iya data KPU yang di up-load di dunia maya itu, sebenarnya sudah banyak "dikerjai" oleh 'hacker warrior' sehingga Prabowo dikalahkan Jokowi. Kalau kita belum siap atas 'security system' dalam pengggunaan TI ini, apalagi untuk e-Budgeting, sebaiknya ditunda ajalah dulu, daripada nanti nasibnya seperti e-KTP itu. Eloe bisa bayangkan, kalau data APBN dan APBD yang sudah on-line itu, dimasuki hacker, terus di acak-acak dan aliran keuangannya dikerjai se enak udelnya para hacker itu
Jumat, 14 November 2014 | 21:25 WIB
Petugas mengujicoba penggunaan mesin pembaca chip e-KTP (card reader) di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013). Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan perbankan untuk menyediakan card reader e-KTP, sebab terhitung sejak 1 Januari 2014 KTP non elektronik tidak berlaku lagi. Selain itu e-KTP juga tidak boleh difotocopy karena dapat merusak chip.
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan menyetop pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Tjahjo khawatir karena server untuk chip di e-KTP berada di negara lain.
Tjahjo mengungkapkan sejumlah fakta yang ditemukan yang dianggap cukup serius. Pertama, ada dugaan korupsi dalam proyek itu. Kedua, server yang digunakan e-KTP milik negara lain sehingga database di dalamnya rentan diakses pihak tidak bertanggungjawab. Ketiga, vendor fisik e-KTP tidak menganut open system sehingga Kemendagri tidak bisa mengutak-utik sistem tersebut. Keempat, banyak terjadi kebocoran database. Misalnya, di kolom nama tertulis nama perempuan, tapi foto yang bersangkutan menunjukan laki-laki.
Tjahjo melakukan dua hal mengenai temuan tersebut. Persoalan dugaan korupsi, Tjahjo menyerahkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara, persoalan sistem yang bobrok akan dirapatkan terlebih dahulu dengan sejumlah pihak. (Baca: Mendagri Stop e-KTP karena Dinilai Bobrok dan Perlu Banyak Perbaikan)
"Saya sudah minta ke Menko Polhukam, rapat terbatas dengan Polisi, Jaksa Agung, BIN, Bais. Ini menyangkut kerahasian negara. Kita akan gelar di rapat kabinet," ujar Tjahjo saat berbincang santai dengan wartawan Kompas Gramedia Grup di redaksi Kompas TV, Jumat (14/11/2014). "Ini ibaratnya ada buah bagus, kita belah dulu. Ulat-ulatnya di dalam buah kita bersihkan dulu, baru bisa dimakan," lanjut Tjahjo.
http://nasional.kompas.com/read/2014...di.Negara.Lain
KPK Melihat Dugaan Korupsi Pengadaan e-KTP
April 26, 2014 at 04:38 WIB
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sugiharto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri periode 2011-2012. Sugiharto sendiri merupakan Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek senilai Rp 6 triliun tersebut. Namun, Mendagri Gamawan Fauzi membantah telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan dana dalam proyek tersebut. Sebaliknya, KPK tidak mempersoalkan tanggapan Gamawan yang berpandangan seperti itu.
"Orang punya keyakinan berbeda. Itu tidak apa-apa," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/4/2014).
Gamawan, kata Johan, boleh menyampaikan padangannya seperti itu. Akan tetapi dalam penyelidikan, faktanya ditemukan 2 alat bukti yang cukup untuk meningkatkan kasus proyek e-KTP itu ke tahap penyidikan. "Tapi dalam konteks pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 itu, penyidik menyimpulkan ada dugaan korupsi," katanya.
Dalam proyek itu, penyidik KPK menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara teknologi yang dijanjikan dalam kontrak tender dengan yang ada di lapangan. KPK mencatat, teknologi kartu dan teknologi perangkat pembaca e-KTP tak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak tender yang dijanjikan konsorsium. Konsorsium menjanjikan iris technologi atau pemindai mata, tapi dalam pelaksanaannya malah menggunakan finger print atau sidik jari.
Terkait kasus itu pun, penyidik KPK Kamis 24 APril kemarin melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Di antaranya di kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri, kantor Kemendagri, dan kantor PT Quadra Solution.
Bahkan dari informasi yang dihimpun, Gamawan turut menyaksikan penggeledahan KPK. Dia juga dikabarkan ikut melihat saat penyidik mengambil sejumlah dokumen dan barang yang diduga berkaitan dengan proyek itu. "Sejumlah tempat yang digeledah ada yang disita. Tapi, saya belum tahu di ruangan siapa yang disita. Penggeledahan itu memang disaksikan saksi, bisa yang punya ruangan atau bisa juga sekuriti atau bisa Mendagri," kata Johan. Terkait rencana pemanggilan Gamawan guna dimintai keterangannya selaku Mendagri, Johan belum bisa memastikan. "Belum ada jadwal untuk pemeriksaan kepada Mendagri. Karena saksi-saksi baru diperiksa," kata Johan.
http://news.liputan6.com/read/204207...engadaan-e-ktp
Kalau rencana Jokowi menggunakan e-Budgeting akan bernasib sama spt kasus e-KTP, dimana datanya bisa di akses Negara Asing, habislah Indonesia ...
Quote:
--------------------------
Teknologi informasi memang canggih, sayang ketersediaan SDM kita untuk mengelola teknologi itu dengan cukup aman, masih dipertanyakan. Bahkan hasil Pemilu dan Pilpres yang lalu saja, sampai kini masih menjadi "perdebatan" di kalangan hacker, apa iya data KPU yang di up-load di dunia maya itu, sebenarnya sudah banyak "dikerjai" oleh 'hacker warrior' sehingga Prabowo dikalahkan Jokowi. Kalau kita belum siap atas 'security system' dalam pengggunaan TI ini, apalagi untuk e-Budgeting, sebaiknya ditunda ajalah dulu, daripada nanti nasibnya seperti e-KTP itu. Eloe bisa bayangkan, kalau data APBN dan APBD yang sudah on-line itu, dimasuki hacker, terus di acak-acak dan aliran keuangannya dikerjai se enak udelnya para hacker itu
tien212700 memberi reputasi
1
3.9K
28
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan