Hal ini Susi ungkapkan kepada media usai bertemu Jokowi pagi tadi dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta.

"Kita bilang kepada presiden dan presiden menjawab, oh seperti itu. Saya tadi bicara di rapat kabinet," ungkap Susi di Gedung Mina Bahari I, kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Susi menjelaskan pemerintah Malaysia memberikan banyak kemudahan dan keringanan kepada investor dalam berinvestasi di sektor perikanan. Seperti pemberian kebijakan bebas pajak 7-12 tahun, reward of any investment, dan investor hanya membayar kredit di sektor perikanan hanya sebesar 3%.

Lain di Malaysia, justru di Indonesia jumlah dana yang digelontorkan investor jauh lebih besar. Investor harus mengurus nama perusahaan dan pendaftaran pada instansi terkait, izin prinsip bayar, biaya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), biaya peletakan batu pertama nilainya 4,5%, impor mesin dengan PPH 2,5%, kredit perikanan nilainya 12-15%, retribusi 4%, dan pajak pembelian 2%.

"(Kalau ditotal) Indonesia 40%, Malaysia hanya 3% karena yang lain free," kata Susi.

Rumit dan mahalnya investasi di sektor perikanan laut di Indonesia menyebabkan pelaku usaha berpikir pendek dengan melakukan illegal fishing.

"Ini wrong. Kenapa orang tidak mau investasi di Indonesia? Makanya orang lebih baik mencuri dibandingkan investasi. Terlalu banyak cost," papar Susi.