Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak gegabah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di saat harga minyak internasional turun. Apalagi jika naiknya Rp3.000 per liter, sehingga harga premium akan menjadi Rp9.500 per liter.

"Itu sudah melampaui harga keekonomian premium. Karena itu, Presiden Jokowi melanggar konstitusi dan bisa di-impeachment oleh parlemen," kata Rizal Ramli dalam diskusi bertema: "Kenaikan harga BBM bersubsidi, siapa diuntungkan dan siapa dirugikan" di kantor DPP Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) di Tebet, Jakarta, Rabu (5/11) sore.

Diskusi yang dipandu Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi dan diikuti oleh seratusan lebih aktivis dari berbagai kalangan itu, juga menampilkan narasumber Ketua Presidium GMNI Twedy Noviady dan Ketua PB HMI Ahmad Tantowi.

Rizal Ramli mengemukakan, rencana Pemerintah menaikkan harga BBM saat ini aneh karena harga minyak mentah di pasaran internasional justru sedang turun. Dan Pemerintah China dalam beberapa waktu terakhir sudah menurunkan harga BBM di dalam negerinya. Ia memprediksi, biaya produksi premium dengan patokan harga minyak internasional 120 Dolar AS per barel sekitar Rp8.400 per liter. Jika harga minyak internasional di bawah 90 Dolar AS per barel, biaya produksi bisa turun menjadi Rp7.500 per liter.

Menurutnya, jika Pemerintah menaikkan harga premium sebesar Rp3.000 per liter sehingga menjadi Rp9.500 per liter, itu berarti harga premium di Indonesia melampaui harga keekonomian. Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa harga barang kebutuhan strategis seperti BBM tidak boleh mengikuti atau diserahkan kepada mekanisme pasar.

Rizal Ramli menduga bahwa rencana Presiden Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi dipengaruhi oleh bisikan para mafia migas, terutama para broker minyak seperti Petral yang mengontrol perdagangan minyak mentah dan premium ke Indonesia. Dugaan itu semakin kuat, katanya, karena Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan bahwa keberadaan Petral masih dibutuhkan padahal sebelumnya Jokowi-JK sering berbicara tentang pembubaran broker-broker minyak yang menjadi penyebab mahalnya harga minyak di Indonesia.

Subsidi Silang BBM Rakyat

Mantan Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur itu menyatakan, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak langsung kepada 86,3 juta pengguna sepeda motor, 2,2 juta nelayan, 3 juta kendaraan umum, dan 10 juta rakyat yang selama ini tergolong hampir miskin akan turun kelas menjadi golongan miskin. Dengan demikian, jumlah orang miskin di Indonesia akan bertambah dari 28,2 juta menjadi 38,2 juta jiwa. Bahkan, secara keseluruhan kenaikan harga BBM akan berdampak kepada 150 juta rakyat termasuk para ibu rumah tangga yang akan menanggung kenaikan harga berbagai barang.

Rizal Ramli menyarankan Jokowi untuk melakukan subsidi silang dengan memproduksi BBM Rakyat, yaitu BBM beroktan 80-83 yang biaya produksinya bisa diturunkan sekitar Rp800 per liter namun tetap dijual dengan harga Rp6.500 per liter. Di sisi lain Pemerintah menaikkan harga BBM super dengan oktan 92-94 dengan harga Rp14.000 per liter. Dengan selisih Oktan yang jauh ini, menurutnya, para pengguna mobil mewah tidak akan mau membeli BBM rakyat karena akan merusak mobilnya sementara pengguna motor dan mobil murah tetap bisa membeli premium dengan harga seperti saat ini.

"Di Amerika Serikat saja General Gasoline cuma beroktan 86 dan di negara bagian Colorado bahkan dijual bensin dengan Oktan 83," kata Rizal.

Dengan konsep subsidi silang tersebut, Rizal Ramli menghitung, Pemerintah bisa memperbesar ruang fiskal Rp360 triliun. Jadi, katanya, subsidi Rp230 triliun bisa dihemat dan bahkan Pemerintah untung Rp130 triliun.

http://www.sayangi.com/ekonomi/ekbis...-500-per-liter