RMOL. Manuver anggota DPR RI dari sejumlah partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat membentuk pimpinan tandingan disesalkan banyak kalangan. Selain konyol, manuver itu juga berbahaya.

Mantan Staf Khusus Presiden, Andi Arief, mengajak KIHmenghormati proses politik dan belajar dari sejarah. Di tahun 2004 lalu, dia mengingatkan, PDIP yang memotori Koalisi Kebangsaan menyapu bersih Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dari pimpinan DPR RI hingga pimpinan komisi-komisi.

Koalisi Kebangsaan mengalahkan Koalisi Kerakyatan pendukung duet SBY dan Jusuf Kalla yang minoritas.

Namun, kata Andi Arief lagi, Koalisi Kerakyatan yang kalah dalam pertarungan di parlemen menghargai proses politik dan menerima kenyataan. Tidak ada manuver membentuk pimpinan tandingan.

Sebaliknya, koalisi minoritas itu mempercanggih kemampuan mereka dalam lobi politik. Hasilnya, pemerintahan SBY-JK walau didukung kekuatan kecil di Parlemen namun bisa bertahan hingga 2009. Dan pada Pilpres 2009, SBY terpilih kembali menjadi presiden.

http://www.rmol.co/read/2014/10/30/1...-dari-Sejarah-

Koalisi Kebangsaan Kuasai Semua Komisi di DPR
Jum'at, 29 Oktober 2004 | 09:54 WIB


TEMPO Interaktif, Jakarta: Koalisi Kebangsaan plus Partai Kebangkitan Bangsa kemarin telah menguasai 10 komisi di DPR. Dalam sidang-sidang yang tidak dihadiri lima fraksi pro-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, "pemilihan" ketua komisi berjalan tanpa hambatan.

Hanya satu komisi, yakni Komisi VIII, yang membidangi agama, kebudayaan, dan pemberdayaan perempuan, belum ditentukan kepemimpinannya. "(Pemilihan di) Komisi VIII ditunda sampai besok (hari ini)," kata Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, yang memimpin pemilihan di sejumlah komisi kemarin. Besar kemungkinan, wakil dari PKB akan memimpin Komisi VIII.

Penentuan pemimpin komisi ini merupakan langkah lanjutan Koalisi Kebangsaan (Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Damai Sejahtera) plus PKB yang "meninggalkan" fraksi-fraksi lainnya. Kubu ini telah lebih dulu mengubah ketentuan kuorum persidangan, yang mensyaratkan ketentuan jumlah fraksi yang hadir.

Berbagai langkah itu leluasa dilakukan karena anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi--dikenal dengan Koalisi Kerakyatan--tetap memboikot persidangan.

Koalisi Kerakyatan sempat melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Agung Laksono dan wakilnya, Muhaimin Iskandar. Hadir antara lain Untung Wahono (PKS), Lukman Hakim Saefuddin (PPP), Ahmad Farhan Hamid (PAN), dan Jhony Allen Marbun (Demokrat). Dalam pertemuan, kubu ini "menyerah" dengan bersedia menyetor daftar anggotanya di komisi-komisi. Sebelumnya, mereka menolak karena menganggap rapat paripurna yang mengesahkan komisi tidak sah.

Meski begitu, koalisi pro-Yudhoyono itu meminta pemilihan pemimpin komisi ditunda hingga hari ini. "Dengan adanya kesepakatan, lima fraksi (Koalisi Kerakyatan) tidak lagi membahas persoalan yang terjadi di masa lalu," kata Untung seusai rapat.

Namun, "kesepakatan" itu mentah ketika komisi-komisi kemudian menggelar sidang. Muhaimin Iskandar yang memimpin sidang di komisi menyatakan, tidak ada kesepakatan apa pun dalam pertemuan. "Pemimpin DPR hanya menerima usulan agar pemilihan ditunda, dan itu tidak disetujui oleh anggota komisi," kata politikus PKB itu.

Sidang di komisi pun berjalan lancar. Tak ada satu pun interupsi dari anggota DPR. Satu-satunya suara tidak setuju adalah ketika pemimpin sidang menanyakan apakah anggota komisi bersedia menerima usulan Koalisi Kerakyatan agar pemilihan ditunda.

Alhasil, Golkar mendapatkan lima kursi ketua komisi dan tujuh wakil ketua. PDIP memperoleh empat kursi ketua komisi dan sembilan wakil ketua. Adapun PKB memperoleh satu kursi ketua dan sembilan wakil ketua. Sementara itu, PBR dan PDS memperoleh masing-masing satu wakil ketua.
Dua anggota Fraksi PAN yang hadir sebagai pribadi dalam sidang pun "dihadiahi" dua kursi wakil ketua, yakni Alvin Lie (Komisi VII) dan Sujud Surojudin (Komisi IV). "Saya tidak mewakili fraksi, tapi hadir sebagai anggota komisi," kata Sujud.Namun, Wakil Sekjen PAN Patrialis Akbar menyatakan, fraksinya telah meminta Alvin dan Sujud mengundurkan diri.

http://tempo.co.id/hg/nasional/2004/...029-11,id.html