Upaya PDIP Cs menggalang 'DPR tandingan' menuai kritikan dan dinilai memperpanas suhu politik. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan hal itu tidak baik bagi demokrasi.

"Jadi begini, DPR itu punya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap eksekutif. Kalau ini tidak berjalan, bagaimana pemerintah bisa berjalan kalau kinerja DPR dihambat? Ini namanya merusak demokrasi," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2014).

Lewat pernyataannya, PDIP Cs juga menyatakan tak ingin menganggap struktur DPR yang diketuai Setya Novanto saat ini. Fahri heran dengan hal itu.

"Barusan kalian lihat sendiri kan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi datang menemui pimpinan DPR. Itu berarti kan pemerintah saja mengakui kami," imbuh Fahri.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo pun pernah melayangkan surat yang ditujukan kepada Setya Novanto selaku pimpinan DPR. Dengan demikian Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP pun mengakui struktur DPR saat ini.

Ini Dampak Munculnya Pimpinan DPR Tandingan

Munculnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tandingan kembali membuat 'panas' suhu politik. Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut dua kubu yakni Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih belum bisa menghentikan persaingan politik mereka, alias belum bisa move on.

Dampak dari munculnya 'dualisme' kepemimpinan di DPR ini menurut dia akan menjadi dilema bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla.

"Pemerintah akan dilematis harus bekerja dengan pimpinan yang mana, di satu sisi yang terpilih adalah kubu Koalisi Merah Putih, sementara paket KIH pendukung dia (Jokowi)," kata Refly saat berbicang dengan detikcom, Rabu (29/10/2014).

Efek lainnya menurut dia adalah kinerja DPR tak bisa berjalan dengan normal. Keputusan terkait fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran tak bisa berjalan maksimal.

"Secara hukum mungkin masih kuorum, tetapi akan terjadi kekisruhan politik. Ini akan memunculkan persoalan baru," kata Refly.

Rabu sore tadi Koalisi Indonesia Hebat mengajukan paket pimpinan DPR tandingan. Paket itu terdiri dari Pramono Anung dari PDIP sebagai ketua DPR, dan empat wakil ketua masing-masing Abdul Kadir Karding (PKB), Syaifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Dosi Iskandar (Hanura). Akibatnya di DPR saat ini terjadi dua kubu pimpinan yang saling berseberangan.

http://news.detik.com/read/2014/10/29/201822/2733754/10/fahri-hamzah-dpr-tandingan-itu-tak-baik-bagi-demokrasi