Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengimbau agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak buru-buru dalam mengambil sikap di pemerintahan. Sebab, DPR dengan mudah bisa melakukan hak menyatakan pendapat yang berujung pada impeachment kepada Jokowi.

Fahri bicara soal mekanisme pembentukan kementerian baru dan perubahan nomenklatur. Hal ini harus dibahas terlebih dahulu dengan DPR.

"Ada baiknya Jokowi jangan sampai pagi-pagi melanggar undang-undang, ketentuan harus dipelajari dengan baik. Tolong penasihatnya memberikan nasihat yang tulus pada Jokowi. Ada UU yang harus dipertimbangkan," kata Fahri di Gedung DPR, Rabu (22/10), dilansir merdeka.com.

Fahri juga menyinggung soal fraksi kubu Jokowi yang belum menyerahkan nama anggota ke komisi-komisi yang berdampak pada terhambatnya kinerja dewan. Dengan demikian, perubahan nomenklatur yang dilakukan Jokowi juga terhambat karena tak bisa dibahas di komisi.

"UU ingatkan jika ada perubahan nomenklatur, harus ada konsultasi dengan dewan. Karena itu KMP ingin agar dewan segera dibentuk alat kelengkapannya supaya konsultasi presiden ada mekanisme dan jangan lupa presiden hanya diberikan waktu 14 hari setelah dilantik dan sampaikan sumpah," tutur dia.

Fahri mengingatkan Jokowi jangan sampai membuat kebijakan dengan melanggar aturan. Karena DPR saat ini mudah menggunakan hak angket untuk mengusut kebijakan yang inkonstitusional itu.

"Mari kerja cepat dan jangan desak Jokowi ubah UU di awal-awal, nanti kasihan dia kalau di awal. UU MD3 sekarang ini menggunakan hak angket gampang banget, nanti jadi persoalan. Jangan ada masalah," kata Wasekjen PKS ini.

http://www.pkspiyungan.org/2014/10/f...-hati-dpr.html