Indonesia For Global Justice (IGJ) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memilih kandidat menteri yang masuk dalam "zona merah" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar bisa mewujudkan Trisaksi seperti janji dalam pidato perdananya, di gedung MPR RI, Jakarta, Senin (20/10).

Pasalnya, tandas Salamuddin Daeng, peneliti dari IGJ di Jakarta, Rabu (22/10), untuk mewujudkan Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, harus didukung kabinet yang bersih.

"Langkah pertama untuk menjalankan komitmen Trisakti, tercermin dari kabinet Jokowi-JK. Kabinet yang dari sisi visi, misi dan orang-orangnya berbeda yang disaksikan publik dalam kabinet SBY-Boediono," tandasnya.

Kabinet Jokowi-JK harus diisi menteri-menteri yang berkomitmen tinggi terhadap kepentingan rakyat, kritis, anti-dominasi asing, serta tidak mempunyai rekam jejak yang buruk.

"Ringkasnya, orang seperti Rini memiliki rekam jejak buruk dan lebih mementingkan pasar neoliberalisme daripada ekonomi kerakyatan," tandasnya.

Salamuddin menegaskan, publik tidak bisa dibohongi dengan rekam jejak Rini yang berperan dalam penghancuran industri nasional dan memberi kontribusi besar terhadap dominasi perusahaan otomotif asing di Indonesia.

Sementara itu, juru bicara Johan Budi KPK membenarkan bahwa pihaknya telah menyampaikan catatan penting terhadap 43 orang calon menteri kabinet Jokowi-JK sesuai data KPK.

"Jadi memang benar, berdasarkan pertemuan itu pimpinan hanya memberikan catatan-catatan. Memang ada warna, merah, kuning, merah jambu, tapi saya tidak tahu pasti, soal pemberian warna itu," ujar Johan.

Atas catatan KPK tersebut, Salamuddin meningatkan agar Jokowi tidak hanya memilih kandidat yang berpotensi terbelit kasus korupsi, tapi juga harus memilih kandidat yang mempunyai integritas kerakyatan dan melepaskan diri dari rezim neoliberal dan tekanan internasional.

"Seorang koruptor hanya mencuri anggaran negara, tapi seorang neoliberal menjual negara kepada asing secara gelondongan," tegasnya.

Jika koruptor harus dihukum berat, imbuh Salamuddin, maka hukuman mati layak dijatuhkan kepada orang neolib yang terbukti berbakti serta menggadaikan kedaulatan negara dan konstitusinya pada modal asing.

Berdasarkan informasi yang berkembang, nama-nama yang disodorkan Jokowi ke KPK, antara lain, Puan Maharani, Teras Narang, Tjahjo Kumolo, Hasto Kristianto, Yuddy Chrisnandi, Muhaimin Iskandar, Marwan Jafar, Siti Nurbaya, Ferry Mursyidan Baldan, dan Rini Soemarno.

Kemudian, Khofifah Indar Parawansa, Luhut Pandjaitan, Darmin Nasution, Ignasius Jonan, Indroyono Susilo, Agus Martowardojo, Yunus Husein, RJ Lino, Retno Lestari Priansari Marsudi, Komarudin Hidayat, Jimly Assidiqie, Mahendra Siregar.

Selanjutnya, Bambang Brojonegoro, Komjen Budi Gunawan, Ryamizard Ryacudu, Rudiantara, Eva Kusuma Sundari, Anies Baswedan, Hamid Awaludin, Syafrufin, Pramono Anung, Mas Ota Santoso, Anwar Adnan, Wiranto, Pratikno, dan Budiman.

Adapun nama-nama yang diduga masuk dalam daftar merah KPK, yakni Hamid Awaludin, Budi Gunawan, RJ Lino, Rini Soemarno, dan Muhaimin Iskandar.

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/nas...merah-kpk.html