Rimanews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 'menolak' sepuluh calon menteri dalam Kabinet Joko Widodo - Jusuf Kalla. Pasalnya, KPK menemukan ketidaksesuaian dalam laporan harta kekayaan dari kesepuluh calon menteri tersebut.

"Soal laporan harta kekayaan yang tidak sesuai. Selama menjadi pejabat, mereka belum pernah memberikan laporan harta kekayaan," kata sumber Rimanews di komisi antirasuah ini, Senin (20/10).

Sumber yang menolak disebut namanya ini mengatakan, KPK menemukan kejanggalan tentang latar belakang kekayaan kesepuluh calon menteri tersebut.

Informasi yang dihimpun Rimanews, usai pelantikan Presiden dan Wapres, Wakil Presiden Jusuf Kalla dijadwalkan akan menemui Pimpinan KPK dan PPATK untuk membahas para calon menteri yang 'bergaris merah' tersebut.

"Harusnya, kemarin sore Jokowi sudah terima dari KPK. Tapi, sampai siang ini, belum selesai (laporan dari KPK). Karena beberapa dikasih tanda merah," jelas sumber tersebut.

Tanda merah merupakan pra calon menteri yang tidak lolos dalam seleksi KPK. Terutama seleksi ihwal rekam jejak harta kekayaan yang bersangkutan. KPK memberikan tanda merah dan kuning kepada nama-nama calon menteri yang diberikan Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, warna merah menandakan nama calon menteri tersebut 'potential suspect'. Dikatakan, hasil penelusuran itu dengan melihat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Gratifikasi dan pengaduan masyarakat.

"Kami tidak pakai istilah lolos atau tidak lolos, tapi memberikan masukan sesuai yang diminta, yang berisiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning," kata Zulkarnain, Senin (20/10).

Dengan demikian, kesepuluh nama tersebut dinilai tak pantas mengisi pos menteri di Kabinet Jokowi-JK. "Kalau memang tidak clear, Jokowi harus mengajukan nama-nama lagi," jelas sumber Rimanews di KPK.

Zulkarnain masih enggan mengungkapkan nama-nama menteri yang ditelusuri KPK. "Kami harapkan, orang yang menurut kami bermasalah dan berpotensi bermasalah, kami harapkan tidak dipilih," tegas Zulkarnain.

Kepada Jokowi dan Jusuf Kalla, Zulkarnain berpesan agar delapan agenda pemberantasan korupsi dilaksanakan dengan baik.

Sebelumnya, rohaniwan Benny Susetyo mengapresiasi langkah Jokowi dengan meminta KPK menyeleksi rekam jejak para calon menterinya. Romo Benny juga berharap, Jokowi harus berani mencoret nama calon menterinya jika hasil seleksi KPK membuktikan terindikasi kasus korupsi.

"Sekarang Jokowi beri pintu masuk ke KPK untuk koreksi calon menterinya. Maka menteri-menteri yang terindikasi melakukan tindakan korupsi dan KPK coret, Jokowi wajib coret. KPK harus berani umumkan nama-nama ini dicoret," kata Benny di Jakarta, Minggu (19/10).[]

sumber :
http://nasional.rimanews.com/politik...edium=facebook