Anis Matta Anggap Jadi Oposisi Bagian dari Ibadah
Minggu, 21 September 2014 14:57 WIB



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menegaskan sikap dan posisi partai sebagai oposisi dari Pemerintahan lima tahun mendatang adalah bagian dari ibadah. Sama halnya kala PKS berada di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama sepuluh tahun ini.

"Ini bagian dari ibadah. Secara psikologis dan mental, kita harus biasakan diri di atas atau di bawah. Di dalam atau di luar. Kita harus pertahanan konsistensi ini. Perjuangkan ide di dalam atau di luar pemerintahan itu sama saja. Ini perlu kita garisbawahi di awal," tegas Anis Matta dalam Silaturahmi Anggota Legislatif Nasional (Silagnas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Grand Sahid Jaya HOTEL, Jakarta (21/9/2014).

Lebih lanjut Anis tegaskan, opisisi bukan keinginan. Sesungguhnya, menurutnya, PKS inginnya mau memimpin. Tapi, faktanya Partai yang dipimpinnya kalah dalam Pilpres.

"Ini bukan pilihan, tapi risiko yang kita ambil. Supaya jelas, waktu kita mimpin, kita konsisten. Sesederhana itu. Apa yang penting dalam koalisi kita adalah beri gambaran baik dan benar gimana jadi kawan baik, efektif, dan setia. Punya kontribusi jelas, tahu menempatkan diri, kritis di dalam tapi sewaktu-waktu kritis di luar karena setia pada koalisi," jelasnya.
Dia juga mengingatkan para kader bukan kali ini PKS berada dalam oposisi. Pada masa kepemimpinan Hidayat Nur Wahid sudah pernah menjadi oposisi.

"Di periode Pak Hidayat jadi ketua partai sudah oposisi. Kita ditawari Menteri Agama, tapi kita tidak mau. Alasan kita cuma satu, pemerintahan itu akan gagal. Kita juga sekarang tidak mau masuk, kita tak tergoda jabatan," paparnya.
http://m.tribunnews.com/pemilu-2014/...an-dari-ibadah


Tak Harapkan Kementerian, PKS Siap Awasi dan Tagih Janji Pemerintahan Mendatang
23 Sep 2014 | 15:47 WIB

Jakarta (23/9) - Berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan konsistensi sikap menjadi partai yang berada di luar pemerintahan Jokowi-JK. Pasca kemenangan pasangan tersebut di Pilpres 2014, partai inipun selalu menegaskan tidak akan berada dalam pemerintahan dan akan menagih janji Jokowi selama kampanye.

Bukan sesuatu yang tidak mungkin, pemenang pemilu merayu kader partai tertentu untuk duduk di dalam kabinet. Seiring dengan perjalanan waktu kader tersebut pada akhirnya akan memegang tampuk pimpinan partai dalam suksesi partai. Berikut ada lima sikap PKS soal kemungkinan masuk dalam koalisi Jokowi-JK dihimpun dari berita-berita ROL (Republika Online).

1. PKS larang kader masuk kabinet Jokowi-Jk sebagai bukti komitmen kepada KMP.

Larangan itu diungkapkan oleh Tri Wicaksana, Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta. "Presiden partai juga mengarahkan anggotanya di mana pun tak berleha-leha dan mampu menyesuaikan diri," ujar Tri Wicaksana pada Senin, (22/9). Ia menambahkan, para kader diminta terus belajar untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan. Namun, dia mengatakan larangan tersebut adalah sebagai bukti komitmen partainya terhadap Koalisi Merah Putih (KMP).

2. PKS tak harapkan kursi menteri.

Partai ini melalui Bidang Humasnya menegaskan tidak mengharapkan kursi menteri, dan melihat pemerintahan mendatang adalah saat yang tepat membuktikan janji Jokowi selama kampanye. "Sekarang adalah waktunya mewujudkan janji Pak Jokowi untuk membuat koalisi kecil dan tidak transaksional. Kami sangat mendukungnya," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Bidang Humas, Mardani Ali Sera pada Senin (22/9).

Menurutnya, bila Jokowi menarik orang dari PKS atau Koalisi Merah Putih untuk masuk ke kabinetnya, maka akan membuat koalisinya semakin gendut. Hal tersebut tak sesuai dengan janji Jokowi.

3. Dengan tidak bergabung dalam kabinet, PKS berharap kondisi tersebut memberi kuntungan kepada masyarakat.

Keterangan itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Bidang Humas, Mardani Ali Sera. Ia menjelaskan, kondisi saat ini bagus untuk rakyat, karena kini memiliki dua pembeda, yang dapat bersaing secara sehat. "Masyarakat bisa menilai sendiri mana yang paling memberi keuntungan untuk rakyat," kata Mardani.

4. Dengan tidak bergabung dengan kabinet, Sikap PKS terhadap pemerintahan Jokowi-JK adalah proporsional, konstruktif dan kritis.

Menurut penjelasan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI, Mustafa Kamal, PKS akan bersikap proporsional, konstruktif, dan kritis. PKS akan mendukung apa yang perlu dilanjutkan. Namun, PKS juga akan mengkritisi hal-hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah ataupun jika ada janji Jokowi sebelumnya yang tidak dilaksanakan. "PKS akan menagih janji," jelasnya.

5. PKS akan mendorong pemerintahan Jokowi-Jk melalui kabinetnya untuk berprestasi. Dijelaskan juga bahwa sikap kritis bukan sesuatu yang negatif.

"PKS akan menagih janji. Bersikap kritis bukan berarti bersikap negatif, melainkan mendorong pemerintahan itu supaya berprestasi," masih kata Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Mustafa Kamal.

6. PKS tidak ingin pemerintahan mendatang menyalahkan koalisi hanya sebagai dalih ketidakberesan. PKS mengharapkan pemerintah mendatang dapat bertanggung jawab atas kampanye dan kebijakannya.

Hal itu diungkapkan Fahri Hamzah, politikus PKS. "Sebaiknya tidak ada pembicaraan opsi masuk kabinet sama sekali. Kalau orang berpikir masuk ke situ, maka itu tidak baik bagi pemerintahan yang sehat," kata Fahri, Senin (22/9). Dikatakannya, pemerintahan yang menang di Pilpres 2014 sebaiknya menyiapkan tahapan-tahapan kerjanya secara mandiri, sehingga nantinya pemerintahan ke depan mempunyai efek nyata atas kemenangannya.

"Jangan sampai nanti (kalau tidak berhasil), beralasan karena ada koalisi dan sebagainya," ungkap Fahri Hamzah yang terpilih lagi untuk periode 2014-2019 tersebut. Pemenang Pilpres 2014, lanjutnya, sebaiknya menyusun pemerintahan yang utuh tanpa bergantung pada pihak lain.
http://www.pks.or.id/content/tak-har...ahan-mendatang


Anis: PKS Pilih Oposisi karena Kondisi
22 September 2014 04:50 WIB

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki sikap tersendiri terhadap posisinya sebagai salah satu partai di luar pemerintahan. Presiden PKS Anis Matta mengungkapkan, PKS melihat posisi sebagai partai pemerintah ataupun oposisi tidak ditentukan oleh pilihan, tapi kondisi yang sudah terjadi.

”Menjadi oposisi dalam periode ini bukanlah pilihan, namun karena kondisi,” ujar Anis saat memberikan sambutan dalam pembekalan calon anggota legislatif PKS di Grand Sahid HOTEL, Jakarta, Minggu (21/9).

Anis menyatakan, PKS tidak pernah sedikit pun terpancing oleh isu adanya sejumlah partai di Koalisi Merah Putih (KMP) akan menyeberang ke kubu pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia menilai, kabar bahwa dua anggota KMP, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), akan menyeberang ke Jokowi-JK juga sampai saat ini tidak terbukti. PPP, misalnya, terindikasi kuat akan menyeberang setelah konflik internal muncul di partai berlambang Kakbah tersebut.

”Saya kira (konflik internal) itu tidak akan menyebabkan mereka keluar ‎dari kesepakatan besar yang sudah kita lakukan,” ujar Anis.

Dia menilai, momentum saat ini merupakan kesempatan untuk membuktikan idealisme dari partai politik. Jika pada masa lalu masih banyak tren sejumlah parpol yang menyeberang ke pemerintahan, pasca ditetapkannya pemerintahan baru, hal yang terjadi saat ini bagi Anis memiliki situasi yang berbeda. ”Kita perlu konsisten. Saya kira politic swing sudah tidak eranya lagi. Politik kutu loncat sudah bukan zamannya,” tutur Anis.

Dia bahkan meminta seluruh kader PKS menjalankan prinsip itu dan berharap kadernya tidak merasa putus asa karena sepanjang lima tahun ke depan PKS menjadi oposisi bagi pemerintah. ”Kita di oposisi, jangan sedih. Dulu kita pernah oposisi. Zaman Pak Hidayat (Hidayat Nur Wahid, Red), itu lebih berat,” ujarnya.

Karena itulah, Anis melarang kadernya untuk menjadi anggota kabinet Jokowi-JK. ”Enggak dong. Sekarang ini saatnya kita memberikan bukti konsistensi,” tegasnya.

Anis menambahkan, karena kondisi sudah menentukan, PKS harus tetap berjuang sebagai oposisi. Risiko sebuah demokrasi pada proses penentuan hanyalah menjadi bagian dari pemerintahan atau menjadi oposisi. ”Kita ingin memimpin, tapi kalah. Sesederhana itu. Ini hanya bagian ibadah karena paketnya sama, dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan,” tandasnya
http://www.jawapos.com/baca/artikel/...karena-Kondisi


Anis Matta : Jadi Oposisi, Kini PKS Tak Lagi Sendiri
Minggu, 21 September 2014



Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, menegaskan konsistensi PKS menjadi partai oposisi akan memberikan pelajaran penting mengenai kesetiaan dalam berpolitik ke masyarakat.

"Apa yang penting dalam koalisi kita adalah beri gambaran baik dan benar gimana jadi kawan baik, efektif, dan setia. Punya kontribusi jelas, tahu menempatkan diri, kritis di dalam tapi sewaktu-waktu kritis di luar karena setia pada koalisi," kata Anis di Jakarta, Minggu, 21 September 2014.

Anis menjelaskan, posisi oposisi belakangan ini kerap mendapat makna negatif dari masyarakat. Dianggap menjadi 'anak nakal' dalam pemerintahan.

"Ini gambaran yang dirusak ketika kita kritis di pemerintahan dan dianggap anak nakal. Saya kira kesalahan kita dalam komunikasi, tapi prinsip dasarnya sama. Periode ini memperbaiki kemampuan dalam komunikasi sehingga punya pengaruh besar. Saya kira ini yang ingin ditunjukkan dalam koalisi," urai Anis.

Anis, menambahkan PKS tidak khawatir harus menjadi oposisi karena kini PKS tidak menjadi partai oposisi sendirian seperti pada zaman Hidayat Nur Wahid.

"Kita sekarang tidak mau masuk, kita tak tergoda jabatan. Kita sekarang tidak sendiri. Kita punya kawan banyak dalam oposisi. Jumlahnya bahkan lebih banyak dari yang tidak oposisi. Harusnya relatif lebih ringan dari saat masa Pak Hidayat. Ini bagian dari ibadah", urai Anis.

Keberadaan PKS sebagai bagian barisan oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih memang cukup menguji koalisi Jokowi. Kader PKS yang terkenal militan dan vokal berpadu dengan kader-kader terbaik dari 4 partai lainnya.

Bersama rekan-rekan dari Partai Golkar, Gerindra, PAN dan PPP, kader-kader terbaik PKS di parlemen siap bertarung secara sehat, mengkritisi pemerintahan Jokowi - JK
http://www.pkspiyungan.org/2014/09/a...i-sendiri.html


Fahri Hamzah PKS: Begitu Jokowi Dilantik, Saya akan Serang
02 Sep 2014 13:10


Fahri Hamzah

Liputan6.com, Bogor - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah selama ini dikenal sebagai sosok yang kerap mengkritik dan berseberangan dengan Presiden terpilih 2014 Joko Widodo atau Jokowi. Meski tindakannya itu malah kadang membuat elektabilitas Jokowi semakin meningkat, namun Fahri berjanji akan terus menyerang Jokowi.

Bahkan kata Fahri, kritik kepada Jokowi akan semakin gencar dilakukan ketika politisi PDI Perjuangan itu dan pasangannya, Jusuf Kalla (JK) dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang.

"Makanya, begitu Jokowi dilantik, saya akan serang, tidak akan berhenti apa pun risikonya. Saya tidak mencari comfortibility (kenyamanan), yang saya cari kebenaran umum," ujar Fahri di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/9/2014).

Sama halnya saat SBY menjabat sebagai Presiden, kata Fahri, tujuannya bersikap kritis terhadap pemerintah ini hanya untuk mengingatkan bahwa yang bersangkutan harus tetap mawas diri dalam memimpin Indonesia.

"Nanti Anda akan kaget melihat saya akan apresiasi pada SBY. Ketika masih menjabat (presiden) serang dia sekuat mungkin supaya mawas dan waspada bahwa kekuasaan eksekutif riil," terang Fahri.

Namun setelah pensiun atau tidak lagi menjabat sebagai presiden, Fahri mengaku akan mendukung dan mengapresiasi semua yang telah dilakukan SBY selama 10 tahun memimpin.

Fahri sebelumnya pernah mengicaukan kata "Sinting" terkait rencana Jokowi menjadikan 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional. Jokowi mengakui akibat kata "Sinting" itu, ia mendapatkan tambahan 3 juta suara hanya dalam waktu 2 hari menjelang hari pencoblosan Pilpres pada 9 Juli lalu.

"Saya senang dikomentari seperti itu, terima kasih. Dalam 2 hari dapat 3 juta suara. Alhamdulillah saya nggak ke mana-mana. Cuma karena Jokowi 'sinting' dapat 3 juta," ucap Jokowi dalam Muktamar PKB di HOTEL Empire Palace, Surabaya, Jawa Timur, 31 Agustus lalu.
http://indonesia-baru.liputan6.com/r...ya-akan-serang

-----------------------------

Jokowi kayaknya kagak bakalan bisa tidur nyenyak di Istananya kelak ...