"Kegagalan Megawati Akan Hancurkan Nawa Cita Jokowi-JK..."
Rabu, 8 Oktober 2014 | 09:08 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella, Sekretaris Jenderal PKB Imam Nahrowi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, calon presiden Joko Widodo, dan Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo (kiri ke kanan) saat acara deklarasi di Jakarta, Rabu (14/5/2014). KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMO

JAKARTA, KOMPAS.com — Terpilihnya paket pimpinan MPR RI periode 2014-2019 dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi bagian dari rentetan kekalahan koalisi Indonesia Hebat di parlemen. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dianggap menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kekalahan tersebut.

"Baru babak awal membangun pertahanan, Megawati sudah kalah menempatkan satu pun kader terbaik dalam parlemen, baik DPR maupun MPR," ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus melalui siaran persnya kepada Kompas.com, Rabu (8/10/2014) pagi.

Sebelumnya, koalisi Indonesia Hebat sudah kalah saat pengesahan UU Pilkada dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). (Baca: Zulkifli Hasan, Ketua MPR 2014-2019)

Petrus mengatakan, Megawati merupakan pimpinan partai politik pemenang Pemilu Legislatif 2014. Otomatis, Megawati lebih memegang peranan penting dalam koalisi Indonesia Hebat layaknya Prabowo Subianto di KMP.

Mestinya, kata Petrus, Megawati "turun gunung" untuk memainkan perannya, misalnya, berkomunikasi dengan pimpinan partai politik di KMP. Sikap rendah hati seperti itu, menurut Petrus, yang dapat menjadi kunci kemenangan koalisi pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla di parlemen.

"Megawati tidak pernah mendengar aspirasi publik sih," ujar dia.

Sikap Megawati yang dianggap tidak mencerminkan negarawan tersebut, lanjut Petrus, dapat berimbas negatif terhadap pemerintahan mendatang. Berbagai program Jokowi-JK dalam Nawa Cita terancam gagal diimplementasikan.

"Publik tidak boleh berharap banyak dari visi misi Nawa Cita Jokowi-JK karena kegagalan-kegagalan akibat dari sikap Megawati yang salah menata kelola partai koalisi," ujar dia.

Petrus berpendapat, parlemen memegang peranan penting bagi terwujudnya program pemerintah. Penjegalan program bisa terjadi jika parlemen dikuasai oleh kubu oposisi. Ujung-ujungnya, kata dia, lobi politik yang rentan akan praktik korupsi bisa terjadi. "Kegagalan Megawati akan menghancurkan Nawa Cita koalisi Indonesia hebat Jokowi-JK," ujar dia.
http://nasional.kompas.com/read/2014...tm_source=news




Gerakan Jokowi Yes, Megawati No Mulai Dibicarakan
Minggu, 20 Juli 2014 , 23:27:00 WIB

RMOL. Kurang lebih 48 jam lagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2014 tingkat nasional.

Kedua kubu pasangan capres-cawapres masih sama-sama yakin dan percaya diri akan keluar sebagai pemenang.

Sejauh ini tidak dapat dipungkiri, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi favorit juara. Anggapan umum ini merujuk pada ramainya pemberitaan mengenai kemenangan Jokowi-JK baik di sejumlah media massa utama maupun di jejaring media sosial yang dimotori barisan relawan.

Dari pengamatan di lapangan juga mulai bermunculan sejumlah cerita skenario yang akan terjadi apabila Jokowi dan JK akhirnya ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2014.

Dua skenario yang paling menarik perhatian berkaitan dengan relasi antara Jokowi dan PDI Perjuangan yang mengusungnya serta tentu saja Megawati Soekarnoputri sang ketua umum PDIP.

Skenario pertama menyebutkan bahwa Jokowi kemungkinan besar akan mengambil alih pucuk pimpinan PDIP apabila dia keluar sebagai pemenang Pilpres 2014. Bagaimana pun juga Jokowi dan pemerintahannya membutuhkan kepastian dukungan selama berkuasa.

Akan lebih baik apabila dirinya sendiri yang langung memimpin partai penguasa demi menjamin kelangsungan kebijakan pemerintah.

Adapun skenario kedua yang sebetulnya masih berhubungan dengan skenario pertama berkaitan dengan proses penyusunan kabinet Jokowi-JK.

Belakangan ramai dibicarakan di kalangan politisi bahwa ada semacam gerakan “Jokowi Yes, Megawati No” di internal pendukung Jokowi.

Kelompok ini ingin memastikan penyusunan kabinet nanti jauh dari kepentingan partai politik, termasuk PDIP. Ironis karena partai banteng ini dinilai punya catatan yang tidak begitu baik ketika Mega berkuasa pada periode 2001-2003. Belum lagi ada juga catatan yang menyebutkan PDIP merupakan salah satu partai politik yang banyak kadernya tersangkut kasus korupsi.

Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Megawati dalam skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan momentum yang dapat dimanfaatkan demi menjalankan skenario kedua ini. Rencana KPK memeriksa Mega akan digunakan sebagai alat untuk mengeliminasi Mega dari proses pembentukan kabinet.

Kedua skenario ini memiliki kadar kepecayaan yang terbilang tinggi karena di lapangan Jokowi memang terlihat lebih mengandalkan barisan relawan lintas kelompok dan jaringan.

Jokowi juga tampak lebih mempercayai Jusuf Kalla yang mendampinginya daripada petinggi-petinggi PDIP.

Tentu saja kedua skenario ini masih perlu diuji lagi. Sebelum itu, wallahualam.
http://polhukam.rmol.co/read/2014/07...i-Dibicarakan-


Spanduk "Jokowi Yes! Megawati No!" Dicurigai Ulah Parpol Lain
Minggu, 8 September 2013 | 09:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai, spanduk bertuliskan "Jokowi Yess! Megawati No" adalah upaya untuk merusak suasana kondusif perhelatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan yang akan berakhir pada 8 September 2013.

Dia pun tak heran jika spanduk itu dipasang oleh partai politik lain. "Ya, kalau ada partai lain, saya rasa itu bukan hal yang tabu. Mereka memanfaatkan momentum Rakernas ini," ujar Andreas di sela-sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Sabtu (7/9/2013), di Ancol, Jakarta.

Andreas memastikan bahwa spanduk itu bukan berasal dari kalangan internal PDI Perjuangan ataupun relawan Jokowi.

"Lihat saja suasananya kondusif begini, tidak mungkin internal sampai begitu sama Ketua Umum sendiri. Kalau relawan Jokowi juga saya pikir nggak karena kemarin orang-orangnya sudah ketemu saya," ucap Andreas.

Spanduk itu kini sudah diperintahkan untuk dicabut oleh salah seorang pengurus DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, William Yani.

Andreas memastikan pihaknya tidak akan terprovokasi dengan spanduk-spanduk itu. "Kami nggak mungkin mempan di-begituin. Tidak berpengaruh apa pun," ucap Andreas.

Sebelumnya, salah satu spanduk berukuran sekitar 2 x 4 meter terbentang di jembatan layang Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Sabtu. Dalam spanduk yang didominasi warna merah dan putih itu, terpampang wajah Jokowi dengan tulisan "Jokowi Yess! Megawati No!".

Tak tertulis siapa yang memasang spanduk tersebut. Saat ditemui di sela-sela Rakernas, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan menanggapi keberadaan spanduk tersebut. Ia menegaskan tidak campur lebih jauh dalam wilayah politik.

"Kalau pertanyaan soal politik, betul-betul saya batasi," ujarnya.
http://nasional.kompas.com/read/2013...ah.Parpol.Lain

-------------------------

Kalau effektivitas jalannya pemerintahan di negeri ini akan terseok-seok dalam masa 5 tahun yad, hanya akibat sikap egoisme dan arogansi dari 1-2 orang, kayaknya memang perlu dicarikan solusi yang baik dan bijaksana ... yang penting jangan sampai 250 juta rakyat ndonesia menjadi menderita ...