Wakil presiden Republik Indonesia periode 2004-2009, Jusuf Kalla (JK), mendukung usulan pemerintah menghapus pemilihan gubernur (pilgub) secara langsung.
Dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), pemerintah mengusulkan penghapusan usulan pemilihan langsung. Sebagai gantinya, gubernur dipilih lewat mekanisme pemilihan DPRD. Adapun gubernur terpilih menunjuk wakil gubernur yang berasal dari birokrat dengan jenjang pangkat dan jabatan tertinggi.
Meski banyak kalangan menilai usulan pemerintah itu bentuk kemunduran demokrasi, JK mengapresiasi kebijakan pemerintah soal RUU Pemda itu. Pasalnya, tidak ada negara di dunia yang menerapkan model pemilihan langsung berjenjang seperti di Indonesia.
NasDem Dukung Pilkada oleh DPRD !!!
JAKARTA (4 September): Partai NasDem mendukung wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal itu berdasarkan pemikiran efektivitas demokrasi, efisiensi anggaran, dan optimalisasi pengawasan kinerja.
Hal itu diungkap Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella kepada Media Indonesia saat dihubungi, Kamis (4/9).
"Partai NasDem akan mendukung wacana pilkada oleh DPRD jika hal itu didasarkan pada kemaslahatan dan efisiensi anggaran. Karena melihat kondisi pilkada selama ini yang dipilih langsung rakyat hanya menyisakan konflik.Pihak yang terpilih menjadi raja kecil yang otoriter, hanya melanggengkan praktik money politik dan memboroskan anggaran," ujarnya.
Ia menjelaskan, pilkada di semua provinsi, kota dan kabupaten menjadi sumber konflik. Karena pendukung pasangan yang kalah dan menang menonjolkan ego. "Konflik merajalela ketika pilkada dipilih langsung masyarakat. Hal itu karena pendukung yang kalah tidak menerima kekalahan. Akibatnya perang langsung maupun pengrusakan sarana menjadi tujuan sasaran luapan emosi," ungkapnya.
Selain konflik yang marak, efek lain pilkada langsung adalah pasangan terpilih malah menjadi raja kecil. "Pemenang pilkada menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Hal itu dinilai sah karena mereka merasa direstui masyarakat. Akhirnya korupsi dan penyalahgunaan kewenangan menjadi bagian fenomena umum," jelas Rio lagi.
Ia menjelaskan, pilkada langsung selain memakan biaya besar juga tidak meningkatkan pemahaman politik rakyat. "Bagi provinsi atau daerah yang tingkat pendidikannya tinggi, pilkada langsung sangat baik, karena keterlibatan masyarakat sangat terlihat. Tetapi untuk mayoritas daerah yang mana tingkat ekonomi dan pendidikan rendah, hal itu hanya menyisakan money politik," ujarnya.
Maka Partai NasDem, katanya, mendukung wacana pilkada oleh DPRD.. "Supaya efek negatif berkurang dan DPRD bertanggungjawab penuh terhadap kinerja gubernur, bupati dan walikota yang mereka pilih," pungkasnya.
Salah satu elite Partai NasDem Victor B Laiskodat yang juga akan menjadi Ketua Fraksi Partai NasDem DPR menjelaskan pilkada langsung belum efektif, maka untuk sementara harus kembali dipilih DPRD.
"Partai NasDem mendukung wacana pilkada oleh DPRD supaya nantinya gubernur, bupati dan walikota bertanggungjawab penuh kepada DPRD dan diawasi penuh oleh DPRD. Jika kinerja mereka dinilai buruk, maka bisa diturunkan oleh DPRD," ujarnya.*
http://www.partainasdem.org/news/page/6212
Tamatnya Pilkada Langsung dan 'Drama' Demokrat
Lewat tengah malam, Jumat 26 September 2014. Sidang Paripurna DPR tentang RUU Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) sedang diskors. Para pimpinan fraksi menggelar pertemuan tertutup di ruangan di depan ruang sidang paripurna. Lobi dilakukan.
Tiba-tiba, dua politisi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding dan Miryam S Haryani, keluar dari ruangan. “Ada banci di dalam! Bilang saja sebenarnya nggak dukung. Masa mau dukung pakai syarat?!” kata Miryam yang juga Ketua Umum DPP Srikandi Hanura tersebut dengan nada tinggi.
Hanura, bersama PDIP dan PKB, mendukung Pilkada langsung. Di seberang mereka, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PPP, dan PKS bersikeras mengegolkan Pilkada lewat DPRD.
Saat keluar dari ruang lobi, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf lebih banyak diam. Ia hanya menjawab pendek-pendek wartawan yang menyerbunya dengan pertanyaan.
Beberapa saat kemudian, ketika Sidang Paripurna berlangsung, terlihat sebagian besar anggota Fraksi Demokrat berjalan keluar – hanya 6 orang yang bertahan di ruangan. Walk out.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Partai Demokrat, Benny K Harman, angkat bicara. "Kami memutuskan, political standing Partai Demokrat menjadi netral dan penyeimbang. Kami, Partai Demokrat, memilih bersikap netral. Perkenankan kami untuk walk out," kata Benny.
Saat Benny membacakan sikap Demokrat, teriakan-teriakan membahana. “Ragu-ragu teruuuuus,” teriak seseorang. Entah siapa.
Mereka pergi setelah pimpinan sidang, Priyo Budi Santoso, menetapkan hanya ada 2 opsi yang bisa dipilih dalam voting, yakni Pilkada langsung oleh rakyat atau Pilkada lewat DPRD. Opsi Ketiga yang ditawarkan Demokrat tak diakomodasi.
Kubu PDIP, PKB, dan Hanura bereaksi. “Huuuu,” teriak sebagian dari mereka. Sebagian petinggi PDIP segera menuju Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani, di barisan depan. Mereka berunding menyikapi perkembangan itu. Puan pun terlihat memberi sejumlah arahan.
Sejak awal, suara Demokrat diharapkan. Di YouTube, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan mendukung pilkada langsung. "Dengan demikian, kalau kita kembali pada pilihan kita buah dari reformasi yang kita jalankan selama ini, tentunya pilihan kepala daerah langsung itu mesti kita jaga dan pertahankan," katanya.
Beberapa hari kemudian, Partai Demokrat menegaskan menolak pilkada melalui DPRD. "Partai Demokrat secara tegas menyatakan bahwa pilihan Partai Demokrat adalah Pilkada langsung dengan catatan ada 10 perbaikan yang harus dilakukan dan dimasukkan dalam RUU Pilkada," kata Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan, di Kantor DPP Partai Demokrat, Kamis 18 September 2014. Penambahan 10 perbaikan itulah yang disebut Opsi Ketiga.
10 poin perbaikan itu adalah melakukan uji publik atas integritas dan kompetensi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota; efisiensi biaya pilkada harus dan mutlak dilakukan; pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka; akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
Kemudian, larangan politik uang dan sewa kendaraan partai, seperti kalau seseorang ingin maju dari partai A, bisa disebut mahar. Itu harus dilarang; larangan melakukan fitnah dan kampanye hitam; larangan pelibatan aparat birokrasi; larangan pencopotan aparat birokrasi usai pilkada; penyelesaian sengketa pilkada; pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya.
Syarief menambahkan, "Kalau 10 poin ini dimasukkan, secara tegas diatur, maka posisi PD memilih pilkada dilakukan secara langsung, baik gubernur, bupati, dan walikota."
Dukungan ini mengubah peta politik. Bila menilik jumlah anggota DPR, di atas kertas, opsi pilkada secara langsung bakal menang. Di DPR, Demokrat memiliki 148 anggota, PDIP 94 anggota, PKB 28 anggota, dan Partai Hanura 17 anggota. Total pendukung pilkada langsung adalah 287 anggota DPR.
Sementara, Golkar memiliki 106 anggota, PKS 57 anggota, PPP memiliki 38 anggota, PAN memiliki 46 anggota, dan Partai Gerindra 26 anggota. Total pendukung pilkada melalui DPRD berjumlah 273 orang.
http://news.liputan6.com/read/211195...drama-demokrat
