TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menghapus pemilihan langsung oleh rakyat, Koalisi Merah Putih menggulirkan wacana mengembalikan pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir beralasan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memecah belah masyarakat.

»Kalau pilpres langsung menimbulkan konflik, saya pikir harus dicabut,” ujar Herman saat dihubungi, Minggu, 28 September 2014. (Baca: Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus)

Sumber http://sugicloud.com/pan-kalau-perlu...-lewat-mpr/202

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, mengatakan dalam lima tahun ke depan, ada peluang presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Peluang ini terbuka setelah Rancangan Undang-undang Pilkada tak kangsung berhasil diluluskan di rapat paripurna oleh Koalisi Merah Putih. (Baca: UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara)

"Jika dalam lima tahun ini koalisi merah putih menguasai DPRD, menguasai kepala daerah, menguasai MPR, maka mudah sekali mengandamen UUD 1945. Jadi rakyat nanti tidak sadar di-bully oleh MPR," kata Hayono seusai diskusi di Restoran Rarampa, Sabtu, 27 September 2014. (Baca: Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo)

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, membenarkan peluang itu. Menurut dia, tujuan akhir politik Koalisi Merah Putih yang mengusung calon presiden Prabowo Subianto, memang bukan hanya Pemilukada. (Baca: Pengamat: RUU Pilkada Balas Dendam Kubu Prabowo)

"Bukan mustahil pemilu presiden nanti (tak dipilih langsung oleh rakyat)," kata Ikrar. Alasannya, menurut dia, Prabowo tahu persis, sulit bagi dia untuk terpilih lagi dalam pemilihan umum langsung oleh rakyat. (Baca: Sindir Ahok, Prabowo: Kutu Busuk, Kutu Loncat?)

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, gembira dengan disahkannya Revisi Undang-Undang Pilkada. "Cukup menegangkan, tetapi cukup membanggakan, saudara-saudara sekalian," kata Prabowo saat membuka acara Silaturahmi dan Orientasi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 26 September 2014. (Baca:
Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus)

Karena itu, Prabowo menyatakan salut dan bangga serta menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada anggota DPR dari Koalisi Merah Putih yang berjuang menggolkan RUU Pilkada. "Saya bangga kepada pelaku Koalisi Merah Putih di parlemen yang gigih dan memperlihatkan bahwa Koalisi Merah Putih adalah koalisi yang riil, nyata, solid, serta punya komitmen kepada idealisme dan ideologi." (Baca juga: Prabowo Kumpulkan Koalisi Bahas RUU Pilkada)

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan partainya berkeyakinan rencana Koalisi Merah Putih mengusulkan agar presiden dipilih kembali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak akan berjalan mulus. "Rakyat tidak akan tinggal diam," katanya kepada Tempo, Senin, 29 September 2014. (Baca: Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi)

Menurut Maruarar, Fraksi PDIP beserta koalisinya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura, akan berusaha agar seluruh anggota DPR mengambil keputusan sesuai dengan harapan rakyat seperti keinginan rakyat mendesak pemerintah dan DPR untuk meloloskan opsi pilkada secara langsung. "Itu gerakan murni rakyat. Masak anggota DPR tidak mendengar aspirasi rakyat, sedang mereka wakil rakyat?" (Baca: Pilpres di MPR, Kontras: Pintu Menuju Kediktatoran)

Sebelumnya, Ahad, 28 September 2014, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir mengatakan Koalisi Merah Putih menggulirkan wacana mengembalikan pemilihan presiden kepada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Herman beralasan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memecah belah masyarakat. (Baca: 2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada)

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti, mengatakan ide pemilihan presiden lewat MPR masuk akal. Ditambah suara Demokrat, koalisi partai pengusung Prabowo Subianto itu sekurang-kurangnya memiliki 352 suara di MPR—lebih dari separuh kursi dengan total 592. “Bukan mustahil pemilu presiden nanti mekanismenya diubah, karena Prabowo tahu persis, pemilihan umum langsung oleh rakyat, dia sulit terpilih."

Menurut Maruarar, seluruh gerak-gerik anggota DPR diperhatikan oleh publik. Karena itu, rakyat akan menilai apa pun yang akan diputuskan oleh anggota DPR. "Wakil rakyat mestinya mengambil keputusan sesuai harapan rakyat," katanya. (Baca: 'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh')

Herman pernah mengatakan pemilihan langsung sebagai produk Barat. Menurut dia, demokrasi di Indonesia diwakilkan kepada parlemen. ”Kalau perlu, presiden dipilih kembali lewat MPR,” ujar anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat itu pada 12 September lalu.

Di DPR, dia juga pernah mengusulkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 soal pemilihan presiden agar kembali lewat MPR. »Saya salah satu yang paling keras mengusulkan, tapi tidak disepakati,” katanya. Waktu itu, kata Herman, anggota DPR yang lain menolak, karena usulan tersebut bisa menjadi blunder. »Nanti kita ribet,” ujar Herman, menirukan koleganya.

Anggota Fraksi Demokrat, Hayono Isman, menilai peluang presiden kembali dipilih oleh MPR terbuka lebar. »Kalau Koalisi Merah Putih bisa menguasai DPRD dan kepala daerah, menguasai MPR pun bisa. Maka, melakukan amendemen mudah sekali,” kata Hayono, Sabtu lalu. (Baca: Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo)

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti, mengatakan analisis Hayono masuk akal. Ditambah Demokrat, koalisi partai pengusung Prabowo sekurang-kurangnya memiliki 352 suara di MPR—lebih dari separuh kursi yang total 592. »Bukan mustahil pemilu presiden nanti mekanismenya diubah, karena Prabowo tahu persis pemilihan umum langsung oleh rakyat dia sulit terpilih,” kata Ikrar.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri memastikan Koalisi Merah Putih—yang terdiri atas Golkar, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera—dibentuk bukan sekadar untuk mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden lalu. Salah satunya, kata Aburizal, Koalisi ingin menjadi penyeimbang pemerintahan

sumber :http://www.tempo.co/read/news/2014/09/29/078610622