Yogyakarta - Sidang pleno terbuka DPRD DIY telah mengambil keputusan. Salah satunya, kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui proses penetapan. Jabatan itu akan diisi oleh Sultan Hemengkubuwono dan Paku Alam yang sedang bertahta.

Keputusan itu dibacakan oleh Sekretaris Dewan DPRD DIY Bambang Hermanto di Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Senin (13/12/2010). Sebelumnya, masing-masing fraksi telah memberikan pernyataan dan pandangannya.

Berikut hasil keputusan yang telah ditandatangani:

1. Mempertahankan DIY sebagai daerah istimewa dalam bingkai NKRI
2. Mengusulkan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui penetapan
3. Penetapan yang dimaksud di atas adalah untuk menetapkan Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam IX yang sedang bertahta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur

Keputusan ini diambil tanpa kehadiran wakil dari Fraksi Partai Demokrat (FPD). Dua anggota FPD yang sebelumnya hadir dievakuasi ke luar gedung demi alasan keamananan. Sebelumnya, Juru Bicara FPD Agung Prasetyo telah memberikan pernyataan sikap fraksi.

Namun penyataan itu dinilai tidak jelas dan mengambang oleh sejumlah warga yang masih setia menunggu di halaman kantor DPRD DIY. Teriakan 'huuuuuuu' panjang pun terdengar saat Agung usai memberikan pernyataan fraksi. Demi alasan keamanan, kedua anggota FPD pun 'diungsikan'.

Sumber : http://news.detik.com/read/2010/12/1...pd-tidak-hadir

TS :
Panastak yang sedang gemar membela suara rakyat, yang tidak mau kita tinggal di alam demokrasi yang tertinggal..

please tolong sekalian pemilihan gubernur di yogyakarta ini di lawan....

#shameonyou kalau perampasan suara rakyat secara terang-terangan tidak ada yang membela..

tolong diblow-up juga.......



EDIT :

he..he..he.. gw tinggal ternyata rame ya...

banyak yang enggak pintar lihat postingan thread ini...

1. coba lihat judul, gw pake ngomong "Panastak Tolong !!!"

2. Ini berita tahun 2010

3. Gw nyakutin antara prosedur dengan kondisi panastak (terutama medianya) yang bilang kalau demokrasi sudah mati...


gw malah ngangkat ini supaya para panastak yang mewek sadar kalau ternyata pemilihan kepala daerah selain dengan cara langsung pun bisa dibilang demokratis tergantung dengan kondisi masyarakatnya.

contoh di yogya ini. Apa demokratis ?? selama masyarakatnya menginginkan begitu ya dibilang demokratis.

Lagi pula di negara lain pun banyak yang milih kepala daerah dengan cara perwakilan, contoh di inggris, sebagian besar daerahnya malah dipilih oleh perwakilan, walaupun ada beberapa daerah yang milih langsung.

Bahkan amerika sendiri yang disebut negara paling demokratis, pemilihan presidennya bukan langsung (popular vote), tapi pakai cara elektoral collage yang sistemnya enggak lain dan buka adalah dengan perwakilan.

permasalahnya tinggal masyarakatnya mau milih gimana cara yang dipakai. Nah gw ngangkat lagi di postingan berikutnya. Milih cara pemilihan itu harus lewat referendum dari seluruh rakyat atau cukup dari perwakilan ?

Ada agan yang bilang di yogya ternyata belum ada referendum, jadi cukup perwakilan yang ditanya. Sekarang mirip lah kasusnya dengan ruu pilkada yang ditentukan oleh wakil di dpr.

btw info tambahan lagi. RUU pilkada yang dulu baru disahkan tahun 2004, jadi bukan 1998 langsung berubah. jadi ada masa persiapan dulu.

perubahan yang sekarang juga atas usulan dari pemerintah dari 2012. Diusulkan karena dirasa pelaksanaan yang sekarang banyak bolongnya. akhirnya yang dipilih adalah pemilihan lewat dprd. Kalau dimasa depan dirasa cara lewat dprd tidak bagus,silakan ajukan lagi RUU. Tapi jangan lupa yang mengajukan punya tanggung jawab untuk membuat naskah akademik untuk menunjukkan kelemahan yang existing dan kelebihan usulan yang baru.

YANG TERUTAMA GW HERAN SAMA ENTE SEMUA, KENAPA GW DIBILANG PENDUKUNG PILKADA LEWAT DPRD TAPI DIHINA-HINA KARENA ENGGAK TERIMA PILKADA ALA YOGYA....