Gamawan menambahkan, penurunan partisipasi juga terjadi pada pemilihan tingkat daerah. Tingkat partisipasi pemilihan kepala daerah jarang menembus angka 70 persen. Rata-rata berkisar antara 50 sampai 70 persen. Bahkan, kemarin ada yang hanya 50 persen.


Ingat bro, Indonesia bukan Jakarta saja. Jangan suka make nama rakyat untuk menjual kepentingan golongan elu sendiri.

Bayangkan Pilkada langsung hanya diikuti maksimal 60% pemilik suara dan calon yang terpilih hanya mengantongi suara 30 sampai 40 persen dari 60% yang ikut nyoblos
Di Kota Bukittinggi, pilkada hanya diikuti oleh 53,1 persen. Bahkan, di kota kosmopolitan seperti Batam, pilkada hanya mampu menarik perhatian 45,19 persenpemilih. Di Kota Surabaya tingkat partisipasinya juga hanya 49,64 persen. Sedangkan di pulau Jawa yang memiliki penduduk terbesar, rata-rata tingkat tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada paling rendah (68,09 persen).

Dalam UU No.32/2002 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan pemerintah (PP) No. 17 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah tidak diatur mengenai apakah rendahnya partisipasi pemilih mempengaruhi terhadap keabsahan pemilihan kepala daerah. Berapapun tingat persentase pemilih, selagi proses pilkada itu tidak menyalahi aturan dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka pilkada tetap dianggap sah. Inilah titik kelemahan perangkat peraturan pilkada kita.

Belum lagi jika kita menganalisa dari kelakuan Kepala Daerah hasil Pilkada langsung yang banyak tersangkut kasus korupsi, perdebatan tidak akan pernah selesai.

Marilah renungi, jangan hanya ikut-ikutan menolak tanpa mengetahui substansi. Biarkan orang-orang yang lebih berkompeten dari kita merumuskan bagaimana politik di negeri ini dijalankan karena itulah kita memilih mereka untuk duduk menjadi eksekutif dan legislatif. Dan jangan pula selalu membawa nama rakyat, padahal itu hanya keinginan segelintir orang partai. JASMEV dan PERLUDEM bertobatlah kalian.