Sekitar Oktober tahun lalu, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, tiba-tiba berucap organisasi kemasyarakatan seperti Front Pembela Islam (FPI) adalah aset bangsa yang harus dipelihara. Dia berharap pemerintah mampu merangkul dan bekerja sama dengan ormas pimpinan Habib Rizieq itu.

"Kalau kesalahan, ya, mereka memang salah. Tapi yang baik juga ada. Misalnya mereka datang membantu saat bencana di Aceh," kata Gamawan, saat ditemui di kantor Wakil Presiden, pada 24 Oktober 2013.

Pernyataan Gamawan kala itu cukup menggelitik Ahok. Pasalnya, di beberapa kesempatan sebelumnya Gamawan berada di garda terdepan yang meminta FPI dibubarkan karena sering bertindak anarkis.

"Saya nggak ngerti Pak Gamawan Fauzi gitu lho. Dulu presiden minta bubarkan FPI, inget gak dulu, Pak SBY perintah ke menterinya, terus alasan Pak Gamawan FPI gak bisa dibubarkan karena nggak pernah punya izin, bukan ormas gitu kan. Terus tiba-tiba nyuruh kita kerja sama dengan ormas salah satunya FPI. Saya nggak ngerti beliaulah," ungkap Ahok dulu.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku bingung kerja sama apa yang harus dilakukan dengan ormas. Pasalnya, sesuai edaran Mendagri harus bekerjasama dengan ormas yang resmi.

"Kerja sama apa? Kita kan mesti kerja sama dengan ormas yang resmi, itu edaran Mendagri lho. Edaran Mendagri jelas mengatakan kita mesti kerja sama dengan semua yang resmi kan," jelasnya.

Menurut Ahok, memiliki prinsip ormas yang anarkis akan dilawan. "Prinsip kami siapa pun yang anarkis kami lawan, nggak ada anarkis, kita tahu konstitusi," tegasnya.

Sindiran Ahok yang menilai tak ada kerja sama yang bisa dijalin dengan ormas seperti FPI membuat pengikut Habib Rizieq berang. Lewat Sekretaris DPD FPI DKI Jakarta, Habib Novel Bamu'min mereka menyatakan protes keras.

Jika Ahok tak mengubah sikapnya, FPI mantan bupati Belitung Timur itu mundur dari jabatannya.

"Kita minta kalau Ahok tidak bisa ubah sikap, kita minta ke DPRD gelar rapat atau apapun lah, bagaimana supaya Ahok bisa turun," ujar Novel.

Musdah Mulia, salah satu timses Jokowi-JK di Pilpres 2014 lalu, pernah menyebut pasangan nomor urut dua itu akan menghapus kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP). Menurut Musdah, tidak ada salahnya kolom agama di KTP dihilangkan karena beragama adalah hak pribadi.

Rencana itu langsung ditanggapi positif oleh Ahok. Ahok menilai, seluruh negara di dunia tidak memasukkan kolom agama kartu identitas warganya. Termasuk negara Malaysia yang dikenal fanatik dengan faham agama Islam.

"Kalau menurut saya pribadi, saya enggak suka ada itu (status agama), bodo amat. Untuk apa mencantumkan agama anda di KTP?" kata Ahok.

Pernyataan Ahok itu mendapat reaksi keras dari Front Pembela Islam (FPI).

"Itu bodoh, asal jeplak dan sesuka bacotnya dia ( Ahok ) saja. Masa menghubungkan kolom agama di KTP dengan praktik agama seseorang. Dia tidak paham dan tidak mengerti tentang demokrasi berarti" ujar Juru Bicara FPI, Munarman.

Dia meminta Ahok tak lagi banyak bicara di luar persoalan membenahi Jakarta.

"Ahok lebih baik kerja, jangan terlalu banyak komentar di media massa," pungkasnya.