Singapura - Direktur Palaksana dan Direktur Operasi Bank Dunia, Sri Mulyani yakin perekonomian Indonesia bisa tumbuh di atas tujuh persen. Untuk mencapainya, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) disarankan melakukan lima langkah penting.

Hal tersebut disampaikannya untuk menjawab pertanyaan Managing Partner South East Asia McKinsey&Company, Oliver Tonby, yang meminta pandangan Sri Mulyani dan Sofyan Djalil soal perekonomian Indonesia ke depan pada jamuan makan siang yang diadakan PT Bank Mandiri Tbk di Flute Restaurant-The National Museum, Singapura, Jumat (19/9). Acara bertopik "Indonesia Luncheon: The New Indonesia" itu dihadiri para analis dan manajer investasi global, pengusaha Indonesia, dan mantan Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil.

Menurut Sri Mulyani, langkah pertama adalah menaikkan harga BBM dan mengalokasikan dana subsidi BBM ke masyarakat miskin dan pembangunan infrastruktur.

Kedua, memberikan akses kepada masyarakat bawah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. "Kartu Sehat dan Kartu Pintar yang hendak diperluas Jokowi ke seluruh warga Indonesia sudah tepat arah. Program itu sangat penting bagi rakyat kecil," ungkap mantan menteri keuangan itu.

Menurut survei BPS terakhir, penduduk Indonesia yang tergolong miskin absolut masih 28,2 juta atau 11,5 persen dari total penduduk.

Ketiga, melanjutkan reformasi birokrasi di semua kementerian dan semua level. Menurut Sri Mulyani, peran birokrasi sangat penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Tanpa birokrasi yang baik, yang melayani, dan yang tidak menghambat, berbagai program pemerintah tidak bisa terimplementasi dengan baik.

Keempat, Sri Mulyani menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi di semua lini. Berbagai posisi penting di pemerintahan harus dipercayakan kepada mereka yang memiliki kapabilitas dan integritas. Kompetensi dan integritas harus menjadi pertimbangan utama dalam berbagai promosi jabatan.

Kelima, pembenahan penerimaan sistem pajak secara menyeluruh yang dilakukan bersamaan dengan penegakan hukum. Sistem perpajakan harus bisa menutup aneka peluang bagi para wajib pajak untuk melakukan penghindaran atau tax avoider.

"Di negara maju pun masih ada penghindaran pajak. Tapi, harus diakui, di Indonesia penghindaran pajak masih sangat besar," ujar Sri Mulyani.

Menjawab pertanyaan yang sama, Sofyan menyatakan pembangunan Indonesia dalam 10 tahun terakhir memberikan banyak pelajaran. Ke depan, pemerintahan Indonesia harus berjalan lebih efektif. '

"Presiden terpilih Jokowi sudah menegaskan bahwa sebagian besar menteri berasal dari kalangan profesional," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Bank Mandiri, Pahala Nugraha Mansury, menyatakan Singapura dipilih Mandiri sebagai lokasi pertemuan dengan para analis, manajer investasi, dan pengusaha Indonesia, karena negara ini menjadi headquarter atau kantor pusat perusahaan finansial dunia.

Selain itu, pengusaha Indonesia merasa lebih nyaman menyimpan uang di Singapura. "Kalau Rp 1.500 triliun dana orang Indonesia yang diparkir di sini bisa kembali mengalir ke Tanah Air, perkembangan ekonomi Indonesia akan lebih pesat," ujarnya.
sumber

5 saran penting, tapi mungkin hanya 2 poin pertama yg bisa dilaksanakan pemerintahan baru.
class is permanent.