Jakarta,HanTer - Survei menunjukkan publik menaruh harapan yangtinggi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyonountuk segera
mengambil sikap dan tindakan terkait kontroversi Rancangan Undang-Undang
Pemilihan Kepala Daerah yang saat ini dibahas DPR bersamapemerintah. SBY diminta menggunakan kewenangannya sebagai Presiden untuk menarik diri dari proses pembahasan RUU Pilkada
yang sedang berlangsung.

"Sebanyak 74,04% responden setuju SBY menarik diri dari RUU Pilkada sehingga UU tersebut tidak bisa disahkan. Hanya 16,04% yang tidak setuju. Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 9,55%," kata peneliti LSI Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Kamis (18/9).
Menurutnya, kewenangan DPR tersebut diatur UU Nomor 12 tahunb2011 tentang pembentukan Undang-undang. Di sana, kata dia, diatur
bahwa pemerintah masih bisa menarik diri apabila pembahasan UU di DPR belum memasuki tahap kedua atau di sidang paripurna.

Terkait sikap Kementerian Dalam Negeri yang merasa tidak bisa menarik diri dari pembahasan, menurut Ardian, pandangan itu tidak tepat. "Banyak pendapat berkembang, tapi kita kembalikan lagi pada Undang-undang," ujar dia.
Kalau pun pemerintah enggan menarik diri dari pembahasan ini,menurut dia, masih ada cara kedua. SBY bisa menggunakan kewenangannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Mayoritas publik setuju apabila Partai Demokrat berbalik arah mendukung pilkada langsung. "Sebanyak 76,90% responden setuju. Jumlah yang tidak setuju sedikit sekali, hanya 8,74%. Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 14,37%," jelas dia.

Survei ini dilakukan pada 14-16 September. LSI mengaku melakukan survei terhadap 1200 responden dengan metode multistage randomsampling. Margin of error survei ini adalah 2,9%.

Survei dibiayai sendiri oleh LSI.
Sebelumnya, SBY selaku pribadi menyatakan mendukung Pilkada
langsung. Belakangan, sikap SBY itu diikuti Demokrat dan akan diteruskan kepada fraksi Demokrat di DPR. Sikap Demokrat tersebut mengubah peta politik di DPR. Kini, mayoritas fraksi di DPR memilih agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat.
(Anu)

http://harianterbit.com/m/welcome/re...ik-RUU-Pilkada

ayo pak cepet!!!!!tunggu apa lagi!!