Absennya negara di daerah perbatasan dalam beragam pembangunan sosial, budaya ekonomi dan politik, berdampak pada munculnya beragam persoalan krusial, diantaranya buruh migran tak terdokumentasi, pembalakan hutan, penyelundupan dan human trafficking, ketertinggalan pembangunan, ketegangan di perbatasan dan belakangan adalah masalah terorisme transnasional yang mengusik kestabilan NKRI. Di sisi lain, kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah karena belum meratanya pembangunan di daerah perbatasan mempengaruhi tingkat pemahaman bela negara (nasionalisme) untuk menghadapi ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Diantara wujud pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik di daerah perbatasan adalah dengan penyediaan akses informasi yang memadai tentang NKRI, terutama untuk diorientasikan memupuk semangat nasionalisme. Masalahnya, lembaga penyiaran selama ini enggan menyoroti daerah perbatasan dalam program siarannya, mengingat rendahnya tingkat provitabilitasnya bagi industri media. Karena itu, dorongan niscaya dilakukan oleh pemimpin yang akan terpilih lima tahun mendatang untuk mendorong para investor dan pengusaha beriklan sebanyak mungkin terkhusus program siaran perbatasan.

Eksistensi penyiaran perbatasan, selain memperkokoh nasionalisme, juga akan memperkuat posisi diplomatis NKRI terhadap negara tetangga. Sehingga frekuensi sebagai aset negara yang terbatas harus dioptimalkan di perbatasan negara, agar tidak terjadi interferensi oleh siaran asing yang akan memperlemah kedaulatan NKRI.

Berdasarkan pantauan Komisi Penyiaran Indonesia, ditemukan luberan siaran asing yang masih banyak didengar dan ditonton oleh masyarakat setempat dalam durasi yang panjang dan sudah berlangsung lama. Kondisi ini dikhawatirkan berpotensi mengikis jiwa nasionalisme. Selain itu, spot iklan negara asing yang masuk secara terus–menerus berpotensi menggerus ekonomi dalam negeri di wilayah perbatasan antarnegara.

Akhirnya, kita berharap agar pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang berdasarkan www.iklancapres.org telah berkampanye sebanyak lebih dari 300 iklan, Joko Widodo nanti memahami bahwa konstruksi sosial wilayah perbatasan merupakan sebuah anyaman perubahan sosial dan kebudayaan sebagai wujud interaksi dinamis antara identitas dan ruang bernegara, sehingga menuntut optimalisasi dan revitalisasi pembangunan di segala sektor kehidupan. Menandakan bahwa dinamika sosial di perbatasan justru menentukan kelangsungan negara dan bangsa di masa depan. Kita tunggu!